Tags

, , ,

Nama : Dini Hariyati
Nim : 1402045031
Kelas : Hubungan Internasional A
Teori Perbandingan Politik

Laporan Kunjungann ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Potret Kinerja Parlemen
Senin, 20 Juni 2016 mahasiswa Hubungan Internasional diundang untuk menghadiri rapatParipurna ke-XV DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Undangan ini didapat setelah beberapa kali mengajukan surat izin kunjungan ke DPRD provinsi dengan tujuan dengar pendapat. Rapat yang ini memiliki 4 agenda, yaitu;
1. Jawavban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kaltim terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun anggaran 2015
2. Pembentukan Pansus Pembahas Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2015
3. Pembentukan Pansus Pelepasan Aset Provinsi Klatim yang ada di Provinsi Klatara dan institusi vertical
4. Pembentukan Pansus Investigasi Kegiatan/korban tambang batu bara
Jika sesuai jadwal acara ini akan dimulai pada pukul 10.00 namun acara baru dimulai pukul 10.36 dengan kursi anggota yang tidak terisi penuh. Acara dimulai dengan dibuka terlebih dahulu oleh ketua DPRD Provinsi Kaltim. Beliau menyambut kedatangan Gubernur, Anggota DPRD, staf-staf dinas dan perusahaan lalu dilanjutkan dengan menyebutkan ke empat angenda di atas. Beberapa saat setelah beliau mengetok palu tanda rapat dibuka Gubernur dipersilahkan untuk menjawab pandangan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi. Pandangan fraksi-fraksi mengenai Raperda Pertanggungjawaban APBD 2015 adalah agar pemerintah memanfaatkan sumber daya Kaltim secara maksimal dan memberikan opini mengenai peraturan pemerintah yang salah satunya adalah dihapuskannya Jamkesda. Gubernur menjawab bahwa pemerintah akan segera melakukan pemanfaat sumber daya kaltim secara maksimal dengan tidak hanya bergantung pada sector migas dan batu bara yang belakangan ini mulai melambat pergerakannya baik di dalam negeri atau di dunia internasional yang akhirnnya memberikan dampak yang signifikan terhadapat menigkatnya jumlah pengangguran dan menurunnya pendapatan daerah. Cara pemerintah untuk tidak bergantung dengan sector migas dan batu bara dengan mengembangkan sector baru yang cukup potensial yaitu pariwisata, dan merenogosiasi perjanjian dengan perusahaan batu bara yang memiliki izin yang terlalu lama dan lahan yang luas agar lahan tersebut bisa dikembalikan kepada pemerintah untuk dikelola sebagai ruang hijau terbuka dan lahan pertanian, peternakan, serta perkebunan. Pemerintah juga akan mengklasifikasi daerah menjadi daerah pariwisata yaitu Berau, daerah industry yaitu Bontang, dan daerah perkebunan yaitu Kutim demi memaksimalkan potensi daerah. Gubernur juga mengatakan meskipun ekonomi melambat Kaltim mampu mengejar target penurunan angka kemiskinan dengan melihat meningkatnya angka melek huruf yang diasumsikan sebagai meningkatkatnya tingkat pendidikan masyarakat. Setelah Gubernur selesai menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi-frasi DPRD acara dilanjutkan ke agenda ke dua sampai keempat. Ketiga agenda ini berlangsung cepat karena sesaat setelah nama-nama pansus diumumkan seluruh anggota DPRD setuju dengan ketua namun beberapa saat kemudian Ismai, ST salah satu anggota DPRD memeberikan interupsi untuk menambah 1 nama lagi untuk pansus Aset Provinsi Kaltim setelah memeberikan nama saran Ismail, ST diterima oleh ketua dan seluruh anggota. Sebelum mengsahklan nama-nama pansus ketua memberikan skor 15 menit untuk ketiga pansus dengan bidangnya masing-masing agr bediskusi unutk menyetujui keputusab rapat dan setelah waktu skor habis semua pansus menyetujui. Dengan begitu rapat pun diakhiri oleh ketu dengan memimpin doa dan mengucapkan terima kasih kepada semua undangan termasuk mahasiswa yang sudah datang dan melihat dinamika di gedung DPRD Provinsi Kaltim.
Selesainya acara rapat bukan merupakan akhir rangkaian dari kunjungan mahasiswa, kami kembali diminta untuk mengikuti sesi dengar pendapat yang dipimpin oleh ketu komisi dan dihadiri oleh satu anggota komisi satu dan ketu komisi 4. Pemimpin acara, Bapak Yosef mengawali acara dengan menjelaskan bahwa DPRD Kaltim memiliki 4 komisi yang mana tugas komisi satu mengenai hal pemerintahan, hukum&HAM, poilitk dan kepegawaian mitranya seperti menangani hal pemekaran-pemekaran daerah, dan sejenisnya, komisi dua menangani keuangan daerah, komisi tiga menangani perhubungan dan lingkungan dan komisi empat menangani ketenagakerjaan, teknologi, olahraga, budaya, pendidikan dan kesejahteraan social. Setelah menjelaskan hal tersebut sesi Tanya jawab dibuka dengan durasi tiga puluh menit hal ini dikarenakan waktu yang terbatas yang telah menunjukkann pukul 2.30. penanya pertama adalah Armin Beni Pasapan. Armin menanyakan mengenai pemekaran daerah-daerah yang semakin banyak yang dikhawatirkan akan menimbulkan penguasa-penguasa di daerah kecil yanng korup yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan reformasi yaitu mensejahterakan rakyat, apakah pemerintah sudah siap dalam pemekaran daerah-daerah tersebut?. Pertanyaan kedua diberikan oleh Kurnianto Rombe Rante yang terlebih dahulu memberikan pendapatnya terhadap ketidaksetujuaanya terhadapa rencana pemekaran Berau di daerah pesisir menjadi Berau Pesisir dan pertanyaan Kurnianto mengenai cara pemerintah provinsi dalam menangani keamanan di wilayah perbatasan yang berada dekat dengan pulau dimana abu syayaf berada. Pertanyaan ketiga diberikan oleh Dhysti yang menanyakan cara pemerintah dalam menangani kasus narkoba.
Terlebih dahulu ketigha [ertanyaan tersebut dijawab oleh pemimpin diskusi. Untuk pertanyaan pertama bapak Yosef mengatakan bahwa pemerintah sudah siap dalam memekarkan daerah-daerah pedalaman yang terbilang luas, persetujuan dengan bupatipun telah dilakukan hingga persiapan gedung-gedung administrasi. Potensi korupsi ememang tetap ada namun hal tersebut tidak menjadi halangan unutk memekarkan daerah sebab orang-orang di daerah perlu mengurus segala hal administrasi sebagai penduduk negara dalam waktu yang cepat berbeda dengan ketika daerah tidak di mekarkan dimana orang-orang perlu menempuh jarak yang sangat jauh unutk bisa membuat KTP misanlnya. Untuk mencegah korupsi penting dilakukan pembangunan karakter bangsa seperti yang dicanangkan pemerintah pusat. Pertanyaan kedua mengenai opini Kurnianto respon hampir sama diberikan pemekaran dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengurus segala hal administrasi dan agar daerah cepat berkembang. Mengenai masalah keamanan pemerintahj daerah telah bekerja sama dengan peemrintah pusat untuk menuruhkan pasukan penjaga dan memebeli kapal sevagai fasilitas penunjang. Jawaban pertanyaan ketiga adalah pemerintah telah mebuat peraturan mengenai pelaku penjualan narkoba dan pengguna serta diharapka mahasiswa dapat berperan aktif dalam mengawasi lingkungan sekitar agar tidak terjerat dalam lingkaran narkoba.
Tambahan diberikan oleh anggota komisi satu yaitu Ibu Siti Qomariah, beliau mengatakan bahwa pada dasarnya keamanan adalah tugas pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah jarang terjun langsung dalam menangani kasus pembajakan seperti yang terjadi beberapa bulan lalu terhadap ABK dari perusahaan Indonesia. Ketua komisi empat juga menambahkan bahwa penting bagi mahasiswa untuk menjadi agen perubahan melalui riset-riset yang dilakukan untuk memepercepat pertumbuhan. Acara diskusi ini diakhiri oleh pendapat terakhir yang diberikan oleh Kurnianto terhadap kondisi hasil riset yang jarang digunakan oleh pemerintah sebgai respon dari pernyataan ketua komisi empat. Karena terbatasnya waktu ketua menutup diskusi dengan memeberi saran bagi seluruh mahasiswa agar terus berprestasi dan mampu menjadi agen perubahan. Acara ditutup dengan sebelumnya meminta pendapat adri mahasiswa yang sebagian besar setuju untuk mengakhiri diskusi.

Advertisements