Tags

, , ,

NAMA                        :  SRI MULYANI

NIM                            :  1402045027

PRODI                        :  HUBUNGAN INTERNASIONAL (KELAS A)

MATA KULIAH       :  TEORI PERBANDINGAN POLITIK

Refleksi Kunjungan ke DPRD Tentang “Potret Kinerja Parlemen”

Dalam rangka memenuhi undangan yang diberikan oleh DPRD Kaltim serta praktikum dalam menyelesaikan mata kuliah Teori Pebandingan Politik pada tanggal 20 Juni 216, saya akan memaparkan refleksi dari kunjungan tersebut. Dalam kunjungan ke DPRD serta guna memahami lebih dalam mengenai potret kinerja parlemen saya dan juga para Mahasiswa lainnya menghadiri dua agenda acara yaitu Hearing pada Rapat Paripurna ke-15 DPRD Provinsi Kaltim dan Sharing pada Diskusi dengan Komisi 1,2,3,4.

Rapat Paripurna ke-15 DPRD Prov. Kaltim memiliki empat agenda yang akan dibahas, yaitu:

  1. Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Prov. Kaltim terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Thn. Anggaran 2015
  2. Pembentukan Pansus Pembahas Raperda Pertanggungjawaban APBD Thn. Anggaran 2015
  3. Pembentukan Pansus Pelepasan Aset Prov. Kaltim yang ada di Prov. Kaltim yang ada di Prov. Kaltara dan Instansi Verikal
  4. Pembentukan Pansus Investigasi Kegiatan/Korban Tambang Batu Bara

Pada Rapat Paripurna yang dibuka dengan pengantar dari Ketua lalu dilanjutkan dengan agenda acara pertama yaitu jawaban Gubernur, Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si., Beliau memberikan pemaparan/jawaban dari agenda acara pertama yang menurut saya isinya mencakup segala aspek baik dari segi ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, pariwisata, infrastruktur, dll. Serta apresiasi Gubernur pada kehadiran kami, Mahasiswa Unmul dalam Rapat Paripurna ke-15. Beliau juga mengapresiasi agar kegiatan seperi ini patut unutuk dilakukan bagi mahasiswa untuk ikut terjun langsung dalam Rapat seperti Rapat paripurna.

Contoh point yang dibahas oleh Pak Awang seperti, optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan pengelolaan daerah-daerah terpencil hingga transformasi ekonomi Kaltim dari Sektor Migas dan Batu Bara ke Sektor Pertanian dalam arti luas, maksudnya ialah akibat Sektor migas dan batu bara yang menurun menyebabkan ekonomi Kaltim ikut menurun sehingga pemerintah mengalihkan prioritasnya pada pengoptimalisasian sektor pertanian : perkebunan, pertanian, perikanan.

Pak Gubernur juga membahas tentang penggalakkan Pariwisata daerah-daerah potensial di Kaltim, pembangunan jalan tol di beberapa titik di Kaltim, program sanitasi sungai (khususnya sungai karang mumus), hingga masalah-masalah sosial masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan.

Setelah itu masih pada agenda 1 dan dilanjutkan oleh pemaparan dari Wakil Gubernur Kaltim, H.M. Mukmin Faisyal HP, SH, MH yang membahas tentang pemenuhan kebutuhan air masyrakat, irigasi dan penangan banjir, serta pembangunan bandara Samarinda dan bandara Berau, Peningkatan lingkungan hidup, Peningkatan ekonomi hijau, perlindungan satwa dan tanaman langka Kaltim, menanggapi perihal korban lubang tambang, penggulangan bencana pada daerah- daerah Kaltim, hingga menanggulangi pelecehan seksual dengan pemberian pemahaman dan etika norma-norma di sekolah-sekolah.

Dilanjutkan dengan agenda ke 2, 3dan 4 dengan pembentukan pansus dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh anggota dewan yang masuk dalam pansus tersebut.

Terdapat 6 Dapil  :

Dapil 1 : Kota Samarinda, 11 kursi

Dapil 2 : Kota Balikpapan, 7 kursi

Dapil 3 : Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Paser, 6 kursi

Dapil 4 : Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Kutai Barat 11/12 kursi

Dapil 5 : Kota Bontang, Kab. Kutai Timur, dan Kab. Berau

Dapil 6 : Kaltim Utara : Bulungan, Tarakan, Malinau, Nunukan, dan Tanah Tidung

Dari Pemekaran Kaltara, Dapil 6 menjadi anggota dewan di Kaltara sehingga pada wilayah Kaltim hanya terdapat 5 Dapil

 

Terdapat 55 anggota dewan dalam DPRD KALTIM yang terdiri dari beberapa partai politik dan membentuk fraksi-fraksi (9 fraksi) :

1.      Fraksi Golkar, terdiri dari partai golkar dengan 11 kursi

2.      Fraksi PDI-P, terdiri dari partai PDI-P dengan 6 kursi

3.      Fraksi Gerindra, terdiri dari partai Gerindra dengan 6 kursi

4.      Fraksi Demokrat

5.      Fraksi PKS dengan 4 kursi

6.      Fraksi PAN

7.      Fraksi PKB

8.      Fraksi Hanura

9.      Fraksi P3 Nasdem, terdiri dari gabungan Partai P3 dan Nasdem

 

Kemudian diteruskan dengan diskusi dengan Komisi 1,membahas masalah pemerintahan, Hukum dan HAM komisi 2 membidangi masalah keungan daerah,komisi 3 membidangi pembangunan komisi 4 kesejahteraan sosial

Sesi Tanya jawab :

  1. Bagaimana tanggapan pemerintah mengenai pemekaran Kaltara

Pemerintahan dalam menanggapi pemekaran Kaltara ini dilandaskan dengan dasar bahwa dengan pemekaran ini akan mempercepat pembangunan daerah, pelayanan birokrasi dan kesejahteraan masyarakat.

  1. Tanggapan Pemerintah mengenai masalah ekonomi yang turun akibat sektor migas dan Batu Bara

Pemerintah dalam mengatasi hal tersebut dengan pengalihan prioritas sektor ke sektor pertanian, perkebunan,dan perikanan dengan optimalisasi lahan bekas tambang denga riset-riset kelayakan serta apabila sumber-sumber tersebut habis maka pemerintah dapat mengoptimalisasi pada industri hilir karena banyak insdustri-industri Kaltim yang mayoritas hanya pada industry hulu yang hanya pada pengolahan bahan mentahnya saja.

  1. Penanganan Pemerintah terhadap narkoba

Pemerintah telah membuat per            !~!aturan daerah tentang Inhalen

Advertisements