Tags

, , ,

Nama   : Siti Chotijah

Nim     : 1402045024

Prodi   : Hubungan Internasional A

Mata Kuliah : Teori Perbandingan Politik

POTRET KINERJA PARLEMEN

Awal informasi yang saya dapat adalah kunjungan kami ke kantor DPRD adalah tanggal 14 juni 2016, namun di karenakan Bapak Gubernur Kaltim tidak bisa jadi diundur pada 20 juni 2016 tepatnya kemaren pagi. Dering grub line kelas berbunyi mereka memberi informasi bahwa kunjungan ke DPRD mahasiswa Hubungan Internasional fix hari selasa 20 juni dan jam 9 pagi sudah berada di kantor DPRD yang terletak di Jalan Teuku Umar Karang Paci Samarinda untuk pengarahan dari kating kami saudara kurnianto rombe rante, setelah melakukan pengarahan akan selanjutnya jam 10 masuk ke gedung utama DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan pakaian sipil resmi (PSR) dan almamater universitas mulawarman kami mahasiswa Hubungan Internasional kelas A maupun kelas B 2014 atau 2013 kami semua berbaur menjadi satu.

Acara baru di mulai sekitar jam 10.30 dan di mulai dengan sambutan-sambutan dari ketua anggota DPRD Bapak H. M. Syahrun, H.S dan Bapak Gubernur Kaltim Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si. Dalam rapat tersebut beragendakan sebagai berikut :

  1. Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kaltim Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015
  2. Pembentukan Pansus Pembahas Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015
  3. Pembentukan Pansus Pelepasan Asset Provinsi Kaltim yang ada Di Provinsi Kaltara dan Instansi Vertikal
  4. Pembentukan Pansus Investigasi Kegiatan/Korban Tambang Batu Bara

            Untuk menjawab 1 agenda dari rapat tersebut anggota dewan telah menjawab kurang lebih sebagai berikut :

  • Pemerintah akan lebih mengembangkan APBD
  • Pemerintah sependapat dengan fraksi-fraksi untuk memanfaatkan SDA Kalimantan Timur demi perbaikan finansial
  • Pemerintah akan melakukan revitalisasi BUMD
  • Pemerintah mengapresiasi fraksi-fraksi yang memberikan opini pada peraturan pemerintah
  • Pertumbuhan ekonomi melemah karena turunnya harga oli dan gas. Namun Kaltim masih mampu menurunkan tingkat kemiskinan karena ekonomi tidak bergantung pada migas dan batu bara. Indikatornya angka melek huruf yang meningkat. Asumsinya masyarakat sudah banyak bisa mengakses pendidikan, karena itulah pemerintah akan memberikan bantuan bagi murid yang putus sekolah dan dalam bidang kesehatan pemerintah akan meningkatkan fasilitas kesehatan dengan akreditasi rumah sakit dan puskesmas, rumah sakit akan di tingkatkan tipenya dan managementnya seperti contohnya rumah sakit AWS.

Setelah mengikuti rapat kami para Mahasiswa Hubungan Internasional masih ada pertemuan dengan Bapak Josep, Spd selaku ketua komisi I , Hermanto Kewot S.P selaku anggota komisi III dan Ibu Hj. Siti Qomariah, SE selaku anggota komisi I yang membawa kami berdiskusi guna seperti tujuan kami ke DPRD yaitu POTRET KINERJA PARLEMEN . Dalam diskusi tersebut Bapak josep, Spd banyak menjelaskan beberapa hal dasar penting yang menambah informasi tentang DPRD itu sendiri, Beliau menjelaskan bahwa di DPRD terdapat 55 anggota dewan dibagi menjadi 4 unsur pimpinan yaitu 1 Ketua dan 3 wakil ketua. Di DPRD juga terdapat 9 Fraksi-fraksi yaitu Partai Golkar, PDI-P, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKB, PAN, Hanura, PKS, PPP-Nasdem. Terdapat 6 daerah pemilihan yang berada di Kalimantan Timur yaitu :

Dapil 1 Kota Samarinda terdapat 11 kursi

Dapil 2 Balikpapan terdapat 7 kursi

Dapil 3 Penajam Paser Utara – Paser terdapat 6 kursi

Dapil 4 Kutai Kartanegara – Kutai Barat terdapat 11 kursi

Dapil 5 Bontang – Berau

Dapil 6 Kalimantan Utara : Bulungan, Tarakan, Malinau, Tanah Tidung

Namun setelah dapil 6 telah menjadi Kalimantan Utara maka hanya terdapat 5 dapil saja yang tersebar di wilayah Kalimantan Timur.

            Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

  • Komisi I : Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia

Meliputi Pemerintahan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Kependudukan, Komunikasidan Informasi, Hukum dan Perundang-Undangan, Pertanahan, Kepegawaian/Aparatur, Sosial, Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perizinan, dan Badan Pengembangan Wilayah dan Perbatasan.

  • Komisi II : Bidang  Keuangan  dan Perekonomian

Meliputi Keuangan Daerah, Aset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Dunia Usaha, Penanaman Modal, Keuangan dan Pembangunan, Perusahaan Patungan, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Potensi Kelautan, Potensi Sungai dan Danau, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan dan Logistik, Koperasi.

  • Komisi III : Bidang Pembangunan

Meliputi Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

  • Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat

Meliputi Ketenagakerjaan, Pendidikan, llmu Pengetahuan, dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Kebudayaan, kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peranan Wanita, Transmigrasi, Museum, Cagar Budaya dan kepariwisataan.

 

Advertisements