Tags

, , ,

RIZQA RAHMATANIA AGHNA SAPUTRI

1402045005

Teori Perbandingan Politik

Senin, tanggal 20 Juni 2016, kami mahasiswa/i Hubungan Internasional memenuhi undangan dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pelaksanaan rapat Paripurna ke-XV. Setelah sebelumnya kami ingin mengadakan kunjungan ke DPRD namun seringkali tertunda karena anggota DPRD sedang ada kunjungan atau tugas yang mengharuskan anggota DPRD tidak berada ditempat. Dan akhirnya kami pun mendapat surat balasan dengan adanya surat undangan rapat tersebut.

            Rapat ini berlangsung di Gedung Utama DPRD Provinsi Kalimantan Timur jalan Teuku Umar Karang Paci Samarinda dengan agenda yang pertama ialah jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kaltim terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015. Kedua pembentukan Pansus pembahas Raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015. Ketiga pembentukan Pansus pelepasan asset Provinsi Kaltim yang ada di Provinsi Kaltara dan Instansi vertikal. Dan agenda keempat adalah pembentukan Pansus Investigasi kegiatan/korban tambang batu bara.

Tepat pada pukul 10.30 WITA rapat Paripurna dimulai, diawali dengan  sambutan oleh Bapak Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dan masuk ke agenda pertama tentang jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kaltim terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dijawab langsung oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek. Dari penjelasan  Bapak Gubernur yang saya tangkap soal agenda pertama ini ialah pemerintah akan mempertimbangkan APBD ini dan akan menindaklanjuti rekomendasi bapak selama 60 hari. Kemudian pemerintah sepakat dengan fraksi-fraksi dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Kalimantan demi perbaikan finansial karena fakta bahwa Kaltim merupakan salah satu provinsi terkaya tak bisa dipungkiri. Namun, fakta juga bahwa masyarakatnya tergolong miskin juga tidak bisa ditutupi. Selain itu pemerintah juga akan melakukan revitalisasi BUMD, dan pemerintah juga akan mengapresiasi fraksi-fraksi yag memberikan opini pada peraturan pemerintah.

Bapak Gubernur juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi melemah karena turunnya harga minyak dan gas. Namun Kalimantan Timur masih mampu menurunkan tingkat kemiskinan karena ekonomi tidak hanya bergantung pada migas dan batu bara. Ada banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di Kalimantan Timur sendiri untuk optimalisasi pembangunan, seperti dalam sektor perikanan dan kelautan dilihat dari panjangnya pesisir yang ada di Kalimantan Timur.

Kemudian, pemerintah juga akan memberikan bantuan bagi murid putus sekolah. Dilatarbelakangi dari indikator bahwa tingkat angka melek huruf yang masih tinggi oleh masyarakat karena minimnya pendidikan yang diterima, dengan bantuan ini pemerintah berasumsi masyarakat kedepannya sudah banyak yang bisa mengakses pendidikan. Dalam bidang kesehatan sendiri, pemerintah akan meningkatkan fasilitas kesehatan dan managementnya dengan mengangkat akreditas rumah sakit dan puskesmas yang ada. Rumah sakit daerah yang ada yaitu Rumah Sakit A. Wahab Syahranie Provinsi Kalimantan Timur sudah mengalami kemajuan, rumah sakit ini sudah terdaftar dalam ISO dan juga rumah sakit ini sudah menjadi rujukan sedikitnya dari 14 daerah nasional.

Rapat ini berakhir dengan kesepakatan yang mencapai mufakat, berakhir pada pukul 14.00 WITA. Dan dilanjutkan dengan diskusi mahasiswa/i Hubungan Internasional dengan Komisi I dan Komisi IV DPRD Kalimantan Timur dengan tema “Mengenal kinerja DPRD lebih baik”. Dimulai dengan sambutan oleh ketua Komisi I, Bapak Josep, S.Pd.

Kemudian dilanjutkan oleh penjelasan beliau mengenai anggota DPR dimana terdiri dari 9 fraksi, diantaranya adalah; fraksi Golkar dengan 11 kursi, PDIP sebanyak 9 kursi, gerindra 6 kursi, PKS 4 kursi, dan fraksi lainnya ialah demokrat, PAN, PKB dan Hanura.

Setelah penjelasan mengenai pembangian fraksi dalam kursi DPR, beliau juga menjelaskan tentang dapil keterwakilan dewan dimana terbentuk 6 dapil yag diantaranya adalah Kota Samarinda; Kota Balikpapan; Kota Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser; Kutai Kartanegara dan Kutai Barat; Bontang, Kutai Timur dan Berau; Kalimantan Utara (Bulungan dan Tarakan).

Masuk kepembahasan selanjutnya ialah mengenai pembagian peran di masing-masing komisi yang ada di DPR.

  1. Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berperan dalam Pemerintahan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Kependudukan, Komunikasidan Informasi, Hukum dan Perundang-Undangan, Pertanahan, Kepegawaian/Aparatur, Sosial, Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perizinan, dan Badan Pengembangan Wilayah dan Perbatasan.

  1. Komisi II Bidang Keuangan  dan Perekonomian

Meliputi Keuangan Daerah, Aset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Dunia Usaha, Penanaman Modal, Keuangan dan Pembangunan, Perusahaan Patungan, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Potensi Kelautan, Potensi Sungai dan Danau, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan dan Logistik, Koperasi.

  1. Komis III BidangPembangunan

Meliputi Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

  1. Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat

Meliputi Ketenagakerjaan, Pendidikan, llmu Pengetahuan, dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Kebudayaan, kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peranan Wanita, Transmigrasi, Museum, Cagar Budaya dan kepariwisataan.

Setelah pemaparan beliau mengenai pembagian fungsi dan peran masing-masing komisi, masuk dalam sesi tanya jawab. Dalam sesi Tanya jawab ini, sedikitnya terdapat 3 penanya yang masing-masing memberikan pertanyaan yang sangat baik, yang pertama pertanyaan oleh saudara Armin mengenai otonomi daerah, penanya kedua oleh saudara Kurnianto, dan yang ketiga saudari Disti mengenai tindakan yang dilakukan pemerintah menghadapi bahaya darurat narkoba yang sedang terjadi di Kalimantan Timur.

 

Advertisements