Tags

, , ,

Nama : M. Aditya Wardhana                         Prodi : Hubungan Internasional (A)

Nim : 1402045058                                          Matkul : Teori Perbandingan Politik (TPP)

Rapat Paripurna ke-XV Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Provinsi Kalimantan Timur

Pada hari Senin, 20 Juni 2016. Kami Mahasiswa yang berkuliah di Universitas Mulawarman (UNMUL)  jurusan Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik menghadiri pada acara Rapat Paripurna ke-XV Dewan Prwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Provinsi Kalimantan Timur yang mulai pada pukul 10.00 Wita dan bertempat di Gedung Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur di Jalan Teuku Umar Karang Paci Samarinda. Kami Mahasiswa Hubungan Internasional berkumpul di depan Gedung Utama DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada pukul 09.00 Wita atau 09.30 Wita sebelum acaranya dimulai, dan pada pukul 09.40 Wita kami Mahasiswa Hubungan Internasional disuruh Panitia untuk memasuki gedung utamanya.

Di dalam acara Rapat Paripurna ke-XV Dewan Prwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur ini terdapat beberapa konten acara. Yang pertama isi konten acaranya adalah jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015, yang kedua isi konten acaranya adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pembahas Raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015, yang ketiga isi konten acaranya adalah Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pelepasan aset provinsi kalimantan timur (Kaltim) yang ada di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dan Instasi vertical, dan yang keempat yang terakhir isi konten acaranya adalah pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Investigasi kegiatan atau korban tambang batu bara. Ini adalah semua isi konten acara Rapat Paripurna ke-XV Dewan Prwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan berlangsung mulainya acara Rapat Paripurna ke-XV Dewan Prwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur ini, Bapak Awang Faroek ishak (Gubernur Kaltim) menjawab tentang pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 bahwa pemerintah akan mempertimbangkan APBD dan akan menindak lanjuti  rekomendasi BPK selama 60 hari. Pemerintah juga sependapat dengan fraksi-fraksi ini untuk memanfaatkan Sumber Daya Alam Kalimantan demi untuk perbaikan finansial dan Pemerintah juga akan melakukan Revitalisasi BUMD, Pemerintahan juga mengapresiasi fraksi-fraksi yang memberikan opini-opini pada perautan-peraturan Pemerintah. Kemudian itu adanya pertumbuhan Ekonomi yang kemudian melemah ini dikarenakan penurunan harga oli dan juga gas. Namun dari itu juga Kalimantan Timur (Kaltim) masih bisa atau mampu juga menurunkan tingkat kemiskinan ini dikarenakan Ekonomi tidak hanya bergantug pada Migas dan Batu bara. Indikatornya angka melek huruf yang meningkat dan Asumsinya masyarakat sudah banyak yang bisa mengakses pendidikan. Pemerintah akan memberikan bantuan bagi Murid yang putus Sekolah, Pemerintah juga akan meningkatkan fasilitas kesehatan dengan akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas dan Rumah Sakit juga akan ditingkatkan tipenya dan mangementnya akan dilakukan oleh Rumah Sakit A.W Syahranie. Inilah Jawaban dari Awang Faroek Ishak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur membentuk tiga Panitia Khusus. Yang pertama yaitu Panitia Khusus laporan keterangan Pertanggungjawaban Gubernur, yang kedua Panitia Khusus pelepasan aset Pemerintah Provinsi Kalimanan Utara dan Instansi Vertikal, dan yang ketiga terakhir adalah Panitia Khusus Investigasi Korban Eks Lubang tambang di Kalimantan Timur. Masing-masing diberi waktu Panitia Khusus LKPJ selama satu bulan dan sedangkan dua Panitia Khusus lainnya hanya 3 bulan masa jabatan tugas Panitia Khusus. Awang Faroek Ishak (Gubernur Kaltim) menanggapi pembentukan tiga Panitia Khusus, beliau mengomentari soal pertambangan dan beliau berbicara pada pidatonya akan melakukan renegosiasi ulang dengan izin tambang PKP2B yang berdampak pada minimnya ruang terbuka hijau. Beliau juga berkata “untuk perpanjangan izin tidak harus nanti. Sebagai contoh kota Samarinda, ruang terbuka hijau hanya 9 persen. Padahal menurut ketentuan harus 30 persen. Saya minta eks lahan milik Lana Harita bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan juga lahan terbuka hujau.” Inilah yang Saya bisa tangkap dalam acara Rapat Paripurna ke-XV Dewan Prwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur ini.

 

Advertisements