Tags

, , ,

Aprin Tri Setyowati

1402045022

Hubungan Internasional Reg. A

Teori Perbandingan Politik

Hasil Observasi Kunjungan ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

 

Rapat Paripurna Ke-XV DPRD Provinsi  (Samarinda, 20 Juni 2016)

Agenda Rapat :

  1. Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum dari Fraksi Kalimantan Timur terhadap Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015.
  2. Pembentukan Pansus Membahas RAPERDA terhadap Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015.
  3. Pembentukan Pansus atas Pelepasan Aset Kalimantan Timur yang ada di Kalimantan Utara dan Instansi Vertikal.
  4. Pembentukan Pansus Investigasi Kegiatan/Korban Tambang.

Pembahasan :

  • Pemerintah akan mempertimbangkan proses LKPD secara terpisah sesuai ketentuan dan memperbaiki substansinya.
  • Menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI selama kurun waktu 60 hari.
  • Melakukan optimalisasi sumber pendapatan daerah karena sedang mengalami penurunan pemasukan.
  • Mengapresiasi fraksi secara komprehensif terhadap kinerja BUMD dan akan merevitalisasinya secara intensif.
  • Mengapresiasi fraksi terhadap opini wajar mengenai peraturan pemerintah tanpa pengecualian.
  • Pertumbuhan ekonomi melemah karena harga minyak dan gas sedang tinggi. Tetapi masih bisa diatasi karena sektor ekonomi tidak hanya bergantung pada minyak dan gas saja.
  • Banyak indikator yang mempengaruhi perbaikan tingkat ekonomi di Kalimantan Timur seperti mudahnya akses untuk pendidikan bagi masyarakat sehingga angka melek huruf pun meningkat hingga sekitar 90%. Pemerintah juga akan memberikan pendidikan gratis dan bantuan bagi yang putus sekolah.
  • Di sektor kesehatan, pemerintah akan meningkatkan akreditasi rumah sakit dan puskesmas demi pelayanaan optimal kesehatan bagi masyarakat. Rumah sakit juga akan ditingkatkan tipe dan sistem manajemen yang dilakukan oleh RS A. Wahab Syahrani.
  • Pembentukan Pansus sendiri diserahkan kepada fraksi akan mengutus delegasinya sebagai anggota dan sudah disahkan dengan keputusan dan persetujuan dari gubernur.
  • Bagi korban kegiatan tambang akan segera dikompensasi atas kerugian yang didapatkan, baik moril maupun materiil. Untuk lahan bekas galian tambang akan dialokasikan sebagai lahan untuk fasilitas pembangunan pariwisata daerah sekitarnya. Dengan pertimbangan akan meningkatkan pemasukan bagi daerah.
  • Pemerintah juga memiliki rencana pembangunan PLTU di Kalimantan Timur. Tetapi masih dalam tahap wacana pemerintah saja.

Diskusi dengan Parlemen

Diskusi dengan Parlemen kali ini ditemani oleh anggota dari Komisi I, II dan IV. Komisi I diwakili oleh Bapak Joseph selaku Ketua Komisi I dan Bapak Hermanto, Komisi II diwakili oleh Ibu Siti Qomariah dan Komisi IV diwakili oleh Bapak Yahya.

Topik yang paling banyak didiskusikan adalah isu pemekaran wilayah. Tentang apa yang melatarbelakangi hal itu, bagaimana penanganan masalah yang timbul di daerah tersebut dan adakah rencana selanjutnya yang dibuat oleh pemerintah terhadap daerah pemekaran selanjutnya, seperti Berau Pesisir dan Kutai Utara. Kemudian, ada isu lain juga yang diangkat dalam diskusi ini, antara lain isu ekstremis Abu Sayyaf dan narkoba di lingkungan generasi muda. Apa tindakan dan sikap yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Kendala yang dihadapi :

Banyak dari anggota DPRD Provinsi yang terlambat datang sedangkan para undangan sudah banyak yang memenuhi ruangan sidang utama. Hal ini menyebabkan agenda rapat menjadi molor dan lambat hampir sekitar 45 menit.

Lamanya waktu sidang menyebabkan kebosanan pada para peserta rapat maupun undangan, sehingga banyak yang tidak memerhatikan jalannya sidang seperti apa. Peserta lebih sibuk menggunakan handphone  masing-masing dan mengobrol dengan berpindah tempat daripada mengikuti rapat dengan antusias. Hal ini yang mengakibatkan situasi rapat menjadi tidak terlalu kondusif.

Keadaan dalam ruangan sidang yang sangat dingin juga menambah ketidaknyamanan dalam mengikuti rapat.

 

Advertisements