Tags

, , ,

NAMA           : Ageng Bambang Saputro

NIM                : 1402045054

M.K                : TEORI PERBANDINGAN POLITIK

PRODI           : HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pendahuluan

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan salah satu dewan yang berkewajiban menyuarakan suara rakyat di bagian daerah manapun. DPRD juga memiliki tanggung jawab atas masyarakt yang ada di daerah tertentu untuk mengembangkan daerah untuk kemajuan bangsa. Namun dari kewjaiban dan tanggung jawab tersebut apakah kita tau apa yang merek kerjakan selam ini, atau apa saja yang terjadi di dalam DPRD sebagai suara dari masyarakat di setiap daerah ? . dalam rangkuman ini akan di ulas semua apa saja yang ada dalam DPRD itu sendiri dalam seminar POTRET KINERJA PARLEMEN oleh mahasiswa Hubungan Internasional dalam memenuhi mata kuliah Teori Perbandingan Politik.

POTRET KINERJA PARLEMEN

Membahas anggota DPRD mungkin kalian harus tau dahulu jabatan, tugas dan kinerja DPRD. Oleh sebab itu mengenai tema pada hari ini para anggota DPRD akan menerangkan bagaimana tugas-tugas yang harus dilakukan oleh para anggota DPRD sesuai dengan pangkatan dan jabatan anggota DPRD.

Disini salah satu anggota DPRD yaitu Ibu Hj. Siti Qomariah, SE. sekaligus berbagi pengalaman beliau dengan mahasiswa, beliaujuga menyampaikan bagaimana tugas dan jabatan mereka, mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh anggota DPRD dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD (Dewan Perwakilan Daerah) propinsi Kalimantan timur. Selain itu para beliau juga membicarakan adanya isu tentang OTSUS (otonomi khusus), dimana wilayah kaltim terutama gubernur kaltim Awang Faroek Ishak yang menginginkan adanya otsus di Kalimantan timur.

Dalam pertemuan ini anggota DPRD juga membahas tentang anggaran yang dimiliki kaltim , dimana kaltim menyumbangkan kekayaan nya kepada pemerintah pusat sekitar 400 trilyun dan yang kembali ke kaltim hanya 14-17 triliyun , tentu itu tidak cukup bagi kaltim , oleh sebab itu gubernur kaltim menginginkan adanya OTSUS di wilayah kaltim. Tatapi ada pula masyarakat kaltim yang tidak setuju dengan adanya OTSUS, masyarakat menuding bahwa jika pemerintah dearah hanya berfokus kepada masalah OTSUS tentunya pemerintah tidak akan maksimal dalam menjalan kan kinerjanya untuk rakyat , masyarakat menuntut kepada pemerintah kaltim untuk membangun dan memperbaiki fasilitas yang ada dulu dibanding harus sibuk mengurusi OTSUS yang belum pasti kaltim dapatkan.

Rapat paripurna ke 15 DPRD Provinsi Kalimantan Timur 20 Juni 2016

Dengan Agenda :

1.Jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi2 Dprd prov Kaltim Terhadap raperda pertanggungjawaban APBD tahun Anggaran 2015.

2.Pembentukan pansus Pembahas raperda pertanggung jawaban APBD tahun 2015.

3.Pembentukan Pansus pelepasan aset prov Kaltim Yang ada di provinsi Kalimantan Utara dan Instansi Vertikal.

4.Pembentukan Pansus Investigasi kegiatan / korban tambang batubara.

Dalam agenda pertama di buka dan di pimpin oleh Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek,beliau menyampaikan 14 poin dimana sisanya dilanjutkan oleh wakil Gubernur

Ada 55 anggota DPRD Kaltim

terdapat 4 pimpinan,1 ketua dan 3 wakil ketua

fraksi golkar 13 kursi,fraksi pdip 10-11 kursi,gerindra 6 kursi,partai demokrat,PKS 5-4 kursi,PAN,PKB,Hanura,Nasdem,PPP

Dapil Terbagi 6 Daerah,1 kota samarinda 11 kursi,Balikpapan 7,Kabupaten Paser dan Penajam 6 Kursi,Kutai Kartanegara dan kutai Barat 11 Kursi,Kota Bontang Kutim Berau,Bulungan Tarakan Malinau Tana Tidung.

Kaltim Cemerlang diurus oleh Komisi 4

Komisi 1 membidangi Hukum dan Pemerintahan,Politik

Komisi 2 membidangi Keuangan Daerah Kaltim,Aset Daerah,Perbankan,Perusahaan Daerah,Perkebunan,Pertanian

Komisi 3 membidangi Infrastruktur,Penelitian dan Pengembangan Lingkungan

Komisi 4 Membidangi Keternagakerjaan,Pendidikan,Agama,Budaya,Olahraga

Badan-Badan

Badan Musyawarah Banmus

Badan Pembuat Peraturan Daerah Baperda

Badan Kehormatan BK

Badan Anggaran Banggar

Advertisements