Tags

, , ,

Nama   : Jurmin

Nim     : 1402045011

Prodi   : Hubungan Internasional

DIALOG BERSAMA ANGGOTA DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENGENALAN AKAN PERAN DAN BAGIAN DARI PARLEMEN YANG ADA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Tepatnya hari ini tanggal 20 juni 2016, kami selaku mahasiswa hubungan internasional mengadakan kunjungan ke DPRD Kalimantan Timur yang terletak di Jl. Teuku Umar, Karang Paci. Tujuan dari kunjungan hari ini adalah dalam rangka dialog atau diskusi publik mengenai pengenalan lebih lanjut tentang peran dan bagian-bagian yang ada dari parlemen di DPRD provinsi kalimantan timur. Dalam kunjungan hari ini kami sempat mengikuti jalannya Rapat Paripurna ke-15 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang membahas mengenai beberapa hal yang dinilai sangat penting bagi seluruh masyarakat kalimantan timur.

Oleh karena itu dalam kunjungan kali ini merupakan suatu kesempatan yang besar bagi kami selaku mahasiswa hubungan internasional untuk bisa mengenal lebih dekat mengenai peran dan fungsi dari setiap bagian parlemen yang ada di DPRD provinsi kalimantan timur.

Setelah berakhirnya Rapat Paripurna ke-15 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, kegiatan kami dilanjutkan dengan diskusi publik dengan beberapa anggota DPRD yang ada. dalam diskusi kali ini kami diperkenalkan mengenai beberapa peran dan bagian dari komisi, fraksi, badan anggaran dan pansus yang ada dalam perlemen DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Adapun bagian-bagian dari komisi dan perannya adalah sebagai berikut :

  1. Komisi 1, meliputi pemerintahan umum, ketertiban dan keamanan, kependudukan, komunikasi informasi, hukum dan perundang-undangan, pertahanan, kepegawaian atau aparatur, sosial, politik, organisasi kemasyarakatan dan perizina, dan badan pengembangan wilayah perbatasan.
  2. Komisi 2, meliputi keuangan daerah, aset daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, dunia usaha, penanaman moda, keuangan da pembangunan, perusahaan patungan, perindustrian, perdaganagan, pertanian, perikanan, potensi kelautan, potensi sungai dan danau, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan dan logistik, serta koperasi.
  3. Komisi 3, meliputi pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup, penelitian dan pengembangan daerah
  4. Komisi 4, meliputi ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olah raga, agama, kebudayaan, kesejahteraan sosial, kesehatan, keluarga berencana, pemberdayaan dan peran wanita, transmigrasi, museum, cagar budaya dan kepariwisataan.

Selanjutnya yaitu fraksi-fraksi yang ada dalam parlemen DPRD provinsi kalimantan timur diantaranya yaitu sebagai berikut :

  1. Fraksi Partai Golkar
  2. Fraksi PDI-P
  3. Fraksi Partai Gerindra
  4. Fraksi Partai Demokrat
  5. Fraksi PKB
  6. Fraksi PAN
  7. Fraksi Hanura
  8. Fraksi PKS
  9. Fraksi PPP-NASDEM

Dari setiap fraksi yang ada memiliki jumlah kursi yang berbeda-beda sesuai dengan porsi yang telah ada dan yang disahkan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu terdapat juga beberapa badan-badan dalam parlemen DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Badan-badan tersebut yaitu:

1). Badan Anggaran sebagaimana telah dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 47,48 dan 49  mengenai peran serta fungsih dari Badan Anggaran tersebut.

2). Badan Kehormatan, mengenai badan kehormatan telah dijelaskan dalam pasal 50,51,52, dan 53 yaitu badan kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan kode etik DPRD serta ditetapkan dengan keputusan DPRD.

3). Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dalam pasal 45 ayat 1 disebutkan bahwa Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Badan Legislasi Daerah juga memiliki tugas menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran dilingkungan DPRD. Dan pembahasan lebih lanjut mengenai Badan Pembentukan Peraturan Daerah dijelaskan dalam pasal 45.

4). Yang terakhir adalah Badan Musyawarah, badan ini merupakan alat kelengkapan DPRD yang berifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa jabatan keanggotaan DPRD. Lebih lanjut mengenai tugas dari badan musyawarah dijelaskan dalam pasal 40. Salah satu tugasnya yaitu menetapkan agenda DPRD untuk 1 tahun sidang, 1 masa persidangan, atau sebagian dari masa sidang, perkiraan waktu pnyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya.

            Diskusi bersama anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur hari ini berjalan dengan sangat baik dan mendapatkan beberapa tanggapan positif dari teman-teman mahasiswa yang di wujudkan dalam sesi tanya jawab terkait peran serta kebijakan yang dibuat oleh anggota DPRD provinsi Kalimantan Timur. Ada banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dan tidak dapat saya sampikan melalui tulisan ini. Kiranya tulisan ini dapat memberikan manfaat positif bagi para pembacanya.

Advertisements