Tags

, , ,

NAMA                        :     RETITHA KURNIANDA

NIM                            :     1402045067

PRODI                        :     ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

MATA KULIAH       :     TEORI PERBANDINGAN POLITIK

Senin tanggal 20 juni 2016 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2014 mengikuti kegiatan kunjungan ke DPRD Kalimantan Timur. Disini saya akan membahas apa saja yang telah dijelaskan oleh Pemateri terkait kunjungan kami. Dan salah satunya adalah menjelaskan tentang APBD di Kaltim. Dalam penjelasan awal, terkait dengan tindak lanjut Laporan Hasil Pemerikaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Kaltim, Awang menyampaikan bahwa Pemprov akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK-RI dalam waktu 60 hari setelah LHP diterima pada 27 Mei Lalu. Pemerintah pemprov menindaklanjuti dengan upaya perbaikan kinerja diantaranya yakni menyusun pedoman teknis tentang penyusutan aset tetap yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA  Barang).

Pemerintah setuju dengan fraksi-fraksi lain yang berpendapat yaitu memanfaatkan SDA Kalimantan demi perbaikan financial dan melakukan revitalisasi BUMD. Di Kaltim sendiri perkonomiannya sedang melemah karena turunnya harga gas dan oil. Sejumlah faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi Kaltim adalah penurunan lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang selama ini menjadi penopang utama, kemudian sektor konstruksi juga menurun dan komponen ekspor luar negeri. Namun kaltim tidak diam saja karena kaltim tidak hanya bergantung pada gas dan minyak saja. Gubernur Kaltim Awang Faroek bertekad untuk membuat kaltim tidak hanya bergantung pada gas minyak dan batu bara saja, namun pemerintah akan lebih memfokuskan pada peningkatan dalam sektor pertanian.

Awang Faroek sadar dengan potensi gas dan minyak di kaltim yang semakin berkurang dan berkurang. Berbagai upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB (Produk Domestic Regional Bruto) telah dilakukan melalui pengembangan agrobisnis intensifikasi dan rehabilitasi kebun lada, karet, kakao, kelapa dalam dan kopi. Dan harapannya mampu meningkatkan ekonomi Kaltim dengan tidak hanya bergantung pada Migas, namun juga pada sektor pertanian mengingat sumber daya Migas selalu berkurang.

Selain pada perekonomian Kaltim, pemerintah juga melakukan peningkatan dengan memberikan bantuan kepada murid yang putus sekolah, sehingga Kaltim mampu terus meningkatkan pendidikannya.  Pendidikan dan kesehatan merupakan sektor yang menjadi perhatian serius bagi kami untuk membenahinya. Khususnya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di seluruh Kaltim. Pemprov memiliki program unggulan untuk bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan, ada empat kegiatan utama yang akan dilaksanakan, yakni peningkatan sarana prasarana pendidikan dari SD, SMP dan SMA/SMK, pembangunan sekolah unggulan berbasis industri unggulan lokal, penyediaan Beasiswa  Kaltim Cemerlang, serta peningkatan pendidikan non formal dan informal.

Selanjutnya, , 20 persen anggaran APBN maupun APBD harus terfokus pada sektor tersebut. Artinya, tidak ada alasan untuk tidak memaksimalkan pendidikan di Kaltim. Majunya pendidikan juga tidak hanya ditopang dari besarnya anggaran pendidikan. Meski tak dipungkiri, anggaran untuk pendidikan memberikan pengaruh besar dalam kemajuan pendidikan saat ini. Untuk itu, pembenahan harus segera dilakukan, baik dari segi infrastruktur penunjang seperti gedung maupun peningkatan kualitas SDM tenaga pengajarnya. Yang tak kalah penting adalah, bagaimana sebuah kebijakan yang dibuat tidak mencederai pendidikan. Legislatif tentunya mengharapkan pendidikan di Kaltim bisa setara dengan daerah lain. Seperti fasilitas yang memadai, sehingga anak-anak dapat belajar dengan maksimal.

Sedangkan untuk bidang kesehatan, tujuan utama pembangunan adalah bagaimana kualitas pelayanan kesehatan semakin baik. Untuk itu dilakukan sejumlah kegiatan, diantaranya, peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit dan peningkatan kualitas pendidikan tenaga kesehatan. Pemprov juga berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan melaksanakan program kemitraan untuk peningkatan kualitas dokter dan paramedis.

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penyediaan calon tenaga kerja keperawatan dan peningkatan tenaga penyuluh kesehatan. Ini juga merupakan bagian dari upaya untuk menyukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna menjamin pemerataan dan keadilan serta kemandirian masyarakat.

Advertisements