Tags

, , ,

Nama              : Asih Dewi Lestari

NIM                : 1402045014

Prodi               : Hubungan Internasional

Matkul            : Teori Perbandingan Politik

 

Kunjungan Ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur

            Pada hari senin pada tanggal 20 juni 2016 pukul 10.00 WITA Mahasiswa Unmul program studi hubungan internasional pergi berkunjung ke DPRD Kaltim, untuk menghadiri acara rapat Paripurna ke-XV DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Didalam acara rapat tersebut ada beberapa agenda yang akan dibahas, yaitu:

  1. Jawaban Gubernur atas Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kaltim terhadap reperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015
  2. Pembentukan Pansus pembahasan raperda pertanggungjawaban APBD AT. 2015.
  3. Pembentukan Pansus pelepasan aset Provinsi Kaltim yang ada di Provinsi Kaltara dan instansi vertikal.
  4. Pembentukan Pansus investigasi kegiatan/korban tambang batu bara.

Pembahasan didalam rapat:

  • Pemerintah akan mengedepankan proses pencapaian laporan keterangan persiapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditahun mendatang. Serta memperbaiki subtansi APBD ditahun mendatang.
  • Mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan hasil daerah. Sebagai upaya menuju kemandirian fiskal daerah. Meningkatkan sistem pelayanan yang berbasis informatif teknologi.
  • Pemerintah gencar untuk terus melaksanakan wajib pendidikan 12 tahun, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memberikan dana beasiswa melalui beasiswa Kaltim cemerlang  sebesar 114,9 miliyar rupiah.
  • Rumah sakit Wahab Syahrani akan digabungkan dengan rumah sakit Islam.
  • Menurunnya pendapatan kaltim karena sektor migas melemah. Maka dari itu pemerintah lebih menekankan pada sektor pariwisata, sektor pernatian(perkebunan, pertenakan, pertanian) dan sektor industri.
  • Pemerintah Kalimantan Timur merupaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
  • Akan dibangun dimulut-mulut tambang energi pembangkit listrik
  • Pengelolaan bekas pertambangan dan pengeloalaan perkebunan.
  • Tugas-tugas Pansus:
  • Mengadakan rapat kerja
  • Melakukan penelitian terhadap korban tamabang
  • Melaporkan hasil penelitian
  • Masa kerja 3 bulan
  • Biaya dari APBD 2016

Sebenarnya didalam rapat ini saya tidak terlalu mengerti dengan apa yaang disampaikan oleh bapak Gubernur Kaltim. Karena keterbatasan berbicara beliau, saya merasa sedikit sulit mencerna kata-kata beliau. Tulisan diatas adalah hasil dari pada yang saya mengerti dari ucapan beliau.

Dalam kunjungan Mahasiswa Unmul dari prodi hubungan internasional ke DPRD provinsi Kaltim, kami tidak hanya mengikuti jalannya rapat Paripurna ke-XV DPRD Provinsi Kalimantan Timur tapi kami juga melakukan dikusi bersama komisi 1. Dengan nara sumber bapak Joseph, Ibu Khomariah, dan Bapak Hermanto Kewot.

Diskusi ini dibuka oleh bapak Joseph. Beliau menyampaikan bahwa di DPRD provinsi Kaltim ini memiliki 55 anggota dewan yang terdiri dari 4 unsur pimpinan yaitu satu ketua dan tiga wakil ketua. Dari 55 anggota dewan, mereka terbagi menjadi beberapa tingkat dan tanggungjawab. Didalam 55 anggota dewan terdiri dari 9 beberapa partai politik yang terbentuk dalam fraksi-fraksi  yang ada di DPRD Kaltim, ada 9 fraksi yaitu, partai Golkar (13 kursi), PDIP-P (11 kursi), partai Gerindra (6 kursi), partai Demokrat, PKS (4 kursi), PAN, PKB, Hanura, PPP-Nasdem.

Ada 6 Dapil yaitu :

  • Dapil 1 → Samarinda
  • Dapil 2 → Balikpapan
  • Dapil 3 → Penajam paser utara
  • Dapil 4 → Kutai kartanegara dan Kutai barat
  • Dapil 5 → Bontang, kabupaten Kutai timur, dan Berau
  • Dapil 6 → Kaltara (Bulungan, Takaran, Nunukan, Malinau dan Tanah tidung)

Terdapat komisi-komisi didalam PDRD prov. Kaltim yang proporsi tugasnya menyangkut masalah hubungan dengan pemerintah, yaitu:

  • Komisi 1 diketuai oleh bapak Joseph → (Pemerintahan, Politik, Hukum & HAM,                                                                                                               kepegawaian Dan Pertahanan)
  • Komisi 2 diketuai oleh bapak Eddy K. → (Keuangan Daerah, Aset-aset, Perbankan,                                                                              Perusahaan daerah, Pendapatan daerah,

                                                                                     Koperasi, dll)

  • Komisi 3 diketuai oleh bapak Dariyasin → (Infrakstruktur, Perhubungan, Penelitian                                                                                 & Pengembangan)
  • Komisi 4 diketuai oleh bapak Tofik         → (Ketenagakerjaan, Ilmu pengehtahuan,                                                                                Agama, Budaya, dll)

Selain komisi- komisi, didalam DPRD prov kaltim ada badan-badan yaitu;

  • Banmas (Badan Masyarakat)
  • Baperda (Badan Pembuat Peraturan Daerah)
  • BK (Badan Kehormatan)
  • Badan Anggaran

Didalam sesi tanya jawab ada 3 pertanyaan:

  1. Pertanyaan dari Armin

Semangat reformasi yang dikawal oleh rekan-rekan perjuangan terhdahulu pada tahun 1998 tentang semangat reformasi yaitu otonomi daerah. Sampai saat ini banyak sekali DOB-DOB yang baru terbentuk, sebenarnya tujuan otonomi daerah ini bagus untuk pemekaran wilayah dimana supaya cepat dalam pelayanan dan kesejahteraan masyarakat  tersebut, kalimantan yang baru saja melepaskan Kaltara  dan itu masih  menggunakan dana hibah dari Kaltim, pembentukan DOB yang akan terbentuk kabupaten-kabupaten baru itu hanya memunculkan penguasa baru yang dapat menyebabkan meningkatnya korupsi-korupsi di Kaltim, lalu bagaimana kesiapan DPRD provinsi terhadap pemekaran kabutaten baru ini khususnya kabupaten kutai utara?

  1. Pertanyaan dari Kurnianto

Di Berau akan dibentuk sebuah kabupaten baru yaitu Berau pesisir, namun pengelolaan yang  dilakukan pemerintah di kabupaten Berau sendiri tidaklah maksimal, ketika dibentuknya kabupaten Berau Pesisir masa yang saya ragukan adalah orang-orang yang nanti akan  menjadi pemimpin didaerah tersebut, melihat dari sektor ekonomi juga bahwa pada saat ini Berau sedang krisis ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh bapak Gurbernur bahwa pendapatan Kaltim  menurun karena melemahnya sektor migas dan batu bara. Tidak adakah rencana pemerintah memikirkan apa yang dapat menjadi sumber pendapatan alternaif sehingga tidak perlu mengandalkan dari sektor migas dan baru bara saja?

Lebih jauh lagi pertanyaan saya, berbicara soal tantangan terkait keamanan di Kaltim dan Kaltara. Seperti yang kita ketahui bahwa wilayah selatan filipina sedang dikuasai oleh militan abu sayaf yang mana jarak antara filipina selatan dan Kaltim maupun Kaltara berdekatan, adakah pengawasan untuk keamanan diwilayah tersebut?

  1. Pertanyaan dari Disty

Kaltim sekarang darurat narkoba, jadi dari komisi satu sendiri apa saja program kerja yang telah dilakuakan, yang sedang dilakuakan, yang akan dilakuakan untuk mengatasi kejahatan internasional ini dan apakah ada undang-undang yang membentuk permasalahan untuk mengatasi para pengedar narkoba ini?

Pertanyaan ini dijawab oleh bapak Joseph selaku ketua komisi 1.

  1. Jawaban dari Pertanyaan Armin

Otomoni daerah dibentuk supaya pembangunan kesejahteraan tidak tersentralistik dipusat. Berbicara mengenai Kaltim dengan semangat otonomi daerah, pertama dimekarkannya wilayah  Kaltara  yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan daerah, mempercepat pelayanan birokrasi, tercepatan kesejahtraan masyarakat. Untuk Kaltim kabupaten terbentuk merupakan dari pada kutai barat, yang tujuannya sama dengan terbentuknya Kaltara.  Selanjutnya adanya pemekaran di Paser selatan. Untuk kutai utara memang terjadi kendala salah satu persyaratan rekomendasi yang dikeluarkan provinsi belum sampai kepada DPR-RI karena harus adanya persetujuan dari bupati. Pada saat itu yang menjabat sebagai bupati adalah Bapak Insranur dan mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan lain beliau belum memberikan rekomendasi. Melihat kelayakan untuk dimekarkan kutai utara libh menjadi proritas karena luas wilayah yang cukup luas. Benar bahwa DOB dapat mencipkatakan penguasa-penguasa kecil dan juga bermunculan KKN, ini menjadi evaluiasi bagi pemerintah untuk ada kehati-hatian. Sehingga munculah undang-undang No. 23 tahun 2014.

  1. Jawaban dari pertanyaan Kurnianto

Jika masih ada orang-orang yang belum setuju dengan terbentuknya Berau Pesisir silahkan menyampaikan aspirasi itu. Tapi hal itu sudah berjalan panjang dan bebaikkanya didorong segera karena sudah masuk dalam proyeknas. Pelayanan yang ada di daerah tersebut sangat kurang sehingga masyarakat disana menginginkan dibentuk otonomi daerah baru yang namaya Berau pesisir. Sehingga pelayanan birokrasi dan pembangunan akan jauh lebih mudah dan cepat. Menyinggung masalah keamanan, kita tahu bahwa terjadi kasus pembajakan kapal yang dilakukan oleh kelompok militan Abu Sayaf. Disini komisi satu mendorong untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian maupun TNI. Yang pertama mengenai pos keamanan yang ada di wilayah perbatasan Maratu, disana terdapat pos keamanan angkatan laut maupun kepolisian, kedua adnya dorongan untuk pengadaan patroli angkatan laut untuk segera diadakan agar segera bisa memonitor dan  mengawasi wilayah tersebut. APBD Kaltim menurun yang tentunya berdampak pada program-program pemerintah yang ada. Dilakukannya beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan daerah yaitu dengan badan usaha-usaha daerah yang harus kita kelola dengan baik supaya menarik sektor pendapatan serta dilakukannya pengelolaan sumber daya alam yang maksimal. Saya harap kabupaten berau ini dapat menjadi sumber pendapatan disektor pariwisata. Dibangun energi pembangkit listrik agar industri dapat berjalan.

  1. Jawaban dari pertanyaan Disty

Seperti yang diketahui bahwa Kaltim dalam keadaan darurat narkoba. Komisi satu mendorong kepada jajaran keamanan dalam hal ini BNM dan Polisi untuk mengadaka operasi razia bersama baik di BLT maupun dimasyarakat. Kami juga konsultasikan ketingkat RT untuk menghimbau kepada RT untuk melaporkan apabila ada warganya yang memang mencurigakan terkait narkoba.

Advertisements