Tags

, , ,

TEORI PERBANDINGAN POLITIK

POTRET KINERJA PARLEMEN

Annisa

NIM. 1402045021

Kelas HI A Reguler 2014

  1. RAPAT PARIPURNA KE 15 DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Gedung D Lantai VI DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Senin, 20 Juni 2016

Agenda Rapat :

  • Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kalimantan Timur Terhadap Raperda Pertanggung Jawaban APBN 2015
  • Pembentukan Pansus Pembahas Raperda Pertanggung Jawaban APBN 2015
  • Pembentukan Pansus Pelepasan Aset Provinsi Kalimantan Timur di Kalimantan Utara dan Instansi Vertikal
  • Pembentukan Pansus Kegiatan Investigasi Korban Tambang Batu Bara

Pada Senin, 20 Juni 2016, mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman berkesempatan untuk dapat hadir sebagai pengamat dalam Rapat Paripurna ke 15 DPRD Provinsi Kalimantan Timur tepatnya pukul 10.00 WITA di Gedung D DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda. Rapat Paripurna sendiri adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD.

Rapat Paripurna dihadiri oleh Bapak Awang Faroek Ishak selaku Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan beberapa anggota DPRD lainnya. Rapat diawali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing lalu dilanjutkan dengan agenda-agenda yang telah ditetapkan.

Seluruh agenda dibahas dengan suasana dan atmosfir yang kondusif. Dalam agenda pertama, Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan 15 poin dan dilanjutkan oleh Wakil Gubernur hingga poin seterusnya. Dalam rapat tersebut 2 hingga 3 anggota DPRD beberapa kali menyampaikan saran dan pendapat, diadakan juga lobi-lobi atau rembug kecil untuk membahas mengenai agenda ke-4 untuk mencapai kesepakatan lalu kembali lagi ke rapat paripurna. Seluruh anggota DPRD hadir hingga rapat selesai. Hasil rapatpun dibacakan dengan seksama di sesi terakhir.

  1. DISKUSI DAN TANYA JAWAB BERSAMA PERWAKILAN ANGGOTA DPRD

Gedung E DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Senin, 20 Juni 2016

Setelah selesai mengikuti Rapat Paripurna tersebut, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti diskusi dan tanya jawab bersama perwakilan anggota DPRD di Gedung E. dalam diskusi tersebut anggota DPRD memaparkan beberapa poin penting mengenai DPRD dan Rapat Paripurna yang baru saja diikuti yaitu :

  1. Terdapat 55 anggota DPRD Kalimantan Timur saat ini, dimana terdapat 4 pimpinan yang terdiri dari 1 Ketua, dan 3 Wakil Ketua.
  2. Fraksi yang mengisi kursi DPRD saat ini yaitu 13 kursi Fraksi Golongan Karya, 11 kursi Fraksi PDI Perjuangan, 6 kursi Fraksi Gerindra, 5 kursi Fraksi PKS, dan yang lainnya diisi oleh fraksi Demokrat, PAN, PKB, Hanura, Nasdem, dan PPP.
  3. Dapil terbagi menjadi 6 daerah yaitu, 11 kursi Kota Samarinda, 7 kursi Kota Balikpapan, 11 kursi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat, yang lainnya diisi oleh Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Bulungan, Tarakan, Malinau dan Tana Tidung.
  4. Beberapa komisi di dalam DPRD antara lain Komisi 1 Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, Komisi 2 Bidang Keungan Daerah, Aset Daerah, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perkebunan dan Pertanian. Komisi 3 bidang Infrastruktur, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan, lalu ada Komisi 4 Bidang Ketenagakerjaan, Pendidikan, Agama, Budaya, dan Olahraga.

Selanjutnya perwakilan anggota DPRD membuka sesi tanya jawab dimana hanya ada 3 mahasiswa yang bertanya dan menyampaikan aspirasi yaitu Armin Beni Pasapan dan Kurnianto Rombe Rante dari Kelas A, dan Dhysti Windyswara dari Kelas B.

Pertanyaan yang ditanyakan adalah seputar pengembangan dan pengamatan mahasiswa mengenai situasi kebijakan pemerintah Kalimantan Timur mengenai Wilayah Pemekaran dan Potensi Pengembangan Daerah. Pertanyaan lainnya seputar Pengedaran Narkoba di wilayah Kalimantan Timur sendiri. Perwakilan dari anggota DPRD pun menjawab masing-masing pertanyaan dengan seksama, dimulai dari pertanyaan tentang Pemekaran Wilayah, dalam hal ini pemerintah Kalimantan Timur telah menangani wilayah yang cukup besar, sehingga banyak proses birokrasi yang berjalan lambat dan memacetkan proses pembangunan daerah-daerah yang lokasinya jauh dari ibukota Kalimantan Timur di Samarinda. Selain birokrasi, pemerintah Kalimantan Timur percaya bahwa dengan melepaskan sebagian wilayah untuk dijadikan provinsi mandiri yaitu Kalimantan Utara, daerah-daerah yang belum sempat dibangun lebih lanjut oleh pemerintah Kalimantan Timur akan dengan lebih mudah mengatur daerah mereka sendiri melalui birokrasi yang lebih lancar dengan lokasi antar daerah yang lebih berdekatan dengan ibukota Kalimantan Utara.

Selanjutnya pertanyaan seputar Potensi Pengembangan Daerah, dimana mahasiswa percaya bahwa potensi sumber daya alam Kalimantan Timur tidak hanya terletak di sektor pertambangan yang beberapa tahun ini sangat diandalkan namun juga sektor-sektor lain haruslah mendapatkan perhatian yang sama untuk dikembangkan. Untuk ini perwakilan anggota DPRD sepakat, karena pemerintah Kalimantan Timur sendiri telah menyusun anggaran dan berupaya membangun Kalimantan Timur sebagai provinsi berbasis pariwisata daerah untuk menaikkan jumlah lapangan kerja serta perekonomian di Kalimantan Timur.

Seputar pengedaran narkoba di wilayah Kalimantan Timur, pemerintah sendiri telah mengupayakan berbagai kebijakan dan tindakan semaksimal mungkin untuk menghapuskan pengedaran narkoba, disini pemerintah mengimbau kepada mahasiswa sebagai generasi penerus untuk dapat ikut berpartisipasi dan bekerja sama bersama pemerintah untuk mengurangi tingkat pengedaran dan konsumsi narkoba.

Setelah sesi diskusi dan tanya jawab selesai maka selesailah kunjungan mahasiswa pada hari itu.

 

Advertisements