Tags

, , ,

Nama           : Aji Nisfi Sintia

Nim              : 1202045138

Mata kuliah : Teori Perbandingan Politik

 

Upaya pemerintah Kalimantan Timur dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Timur

Hutan Kalimantan Timur berdasarkan Penunjukan Menteri Kehutanan (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.718/Menhut-II/2014) adalah seluas 8.256.767 hektar, yang terbagi dalam 5 (lima) fungsi kawasan yaitu : Kawasan Hutan Suaka Alam 437.879 hektar, Hutan Lindung : 1.792.031 hektar, Hutan Produksi Terbatas : 2.881.569 hektar dan Hutan Produksi Tetap : 3.024.576 hektar dan Hutan yang di Konversi : 120.712 hektar.[1] Dengan luas hutan yang begitu besar membuat pemerintah Kalimantan Timur tidak bisa mengawasi hutan secara langsung dan akibatnya membuat beberapa kawasan yang memiliki jumlah hutan yang besar harus mengalami kebakaran hutan akibat tidak disiplinnya masyarakat sehingga memunculkan kelalaian.

Pengalaman kebakaran hutan pada tahun 2015 yang menyebabkan kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah Kaltim menjadi pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat Kaltim, karena seperti yang diketahui, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) sebuah satelit yang tugasnya melakukan pengamatan bumi melaporkan ada 257 titik panas yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada Juni 2015 lalu. Oleh karena itu tidak ingin kejadian serupa terulang kembali pemerintah Kaltim telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengeluarkan 14 arahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kaltim. Hal ini sesuai hasil rapat koordinasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kantor Gubernur Kaltim. Empat belas arahan tersebut, yakni Pemerintah Kabupaten/Kota mengimplementasikan Inpres Nomor 16/2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Kemudian sosialisasikan kebijakan kepada aparat, masyarakat dan perusahaan  pengelola perkebunan, kehutanan/HTI, pertambangan. Membuast posko siaga darurat dan melakukan patroli darat dan udara, apabila diperlukan.

Selain itu juga melakukan memobilisasi potensi daerah atau pelibatan masyarakat dan dunia usaha. Penyadartahuan dan pendampingan melalui penyuluhan, kampanye, apel siaga, bimbingan dan pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk aparat dan masyarakat. Meyakinkan rencana konjensi menjadi rencana atau perintah operasi. Membentuk Satgas penegakan hukum. Segera melaksanakan pemadaman berdasarkan data dari NOAA18,  Soumi NPP dan Nasa atau Modis serta berdasarkan laporan dari petugas lapangan. Selanjutnya pemadaman mandiri dilakukan oleh masing-masing pengelola lahan dari lintas sektor, mulai kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Pemadaman gabungan dilakukan oleh satgas operasi terpadu dari berbagai kelompok TNI, Polri dan instansi terkait, baik operasi darat dan operasi udara. Penegakan hukum, pencabutan ijin usaha oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota terhadap korporasi secara pidana dan perdata. Pemberian sanksi hukum terberat bagi pelaku pembakaran lahan dan hutan, baik individu maupun korporasi secara pidana dan perdata. Memberikan sanksi berupa teguran tertulis atau bukan lisan sampai pemberhentian jabatan bagi pejabat di daerah yang lalai atau membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah tanggungjawabnya dan melaksanakan tertib administrasi keuangan dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana asap. Kebakaran hutan sangat merugikan berbagai pihak. Lantai hutan yang terbakar mengakibatkan mikroorganisme tanah mati, sehingga tanah menjadi tidak subur lagi, flora dan fauna pun musnah.[2] Pohon asal yang dibakar itu tidak akan tumbuh lagi dan akan diganti dengan pohon-pohon yang kurang produktif. Belum lagi jika ada hujan lebat, abu-abu dari kebarakan itu akan larut sehingga tanah tidak subur lagi, hal ini sangat merugikan.

Kebakaran hutan juga mempengaruhi perekonomian, karena kayu-kayu yang seharusnya bisa dijual malah terbakar. Kabut asap yang diakibatkan kebakaran juga dapat merusak kesehatan, terutama pada gangguan pernafasan seperti ispa misalnya. Selain itu, penerbangan dan transportasi darat, laut juga udara tidak bisa beroperasi. Para nelayan tidak bisa melaut dan banyak sekolah dengan sangat terpaksa harus diliburkan. Pemerintah Kaltim, Kepolisian dan lembaga-lembaga terkait lainnya harus melakukan penyuluhan yang serius kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan, sehingga akan timbul kesadaran diri dari masyarakat tentang arti pentingnya menjaga dan melindungi hutan dan bahayanya membakar lahan.[3]

[1] http://dishut.kaltimprov.go.id/web/web/pages/22/profil-hutan-kaltim, diakses pada tanggal 28 Mei 2016

[2] http://www.setdaprovkaltim.info/humas/gubernur-keluarkan-14-direktif-soal-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-kaltim/diakses pada tanggal 28 mei 2016

[3] http://kaltim.tribunnews.com/2016/03/15/kebakaran-hutan-jangan-terulang-lagi-harus-ada-pengawasan-dan-tindakan-tegas. diakses pada tanggal 29 mei 2016

Advertisements