Tags

, , ,

Maghfirah Nur Ade Suciani

Hubungan Internasional 2014 reguer A

Teori Perbandingan politik

Disini saya akan memaparkan pengalaman saya ketika menjadi peserta rapat paripurna dprd ke 15 pada hari Senin, 20 Juni 2016. Sehari sebelumnya kelas saya Hubungan Internasional reguler A angkatan 2014 mendapatkan surat undangan untuk dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Surat ini undangan ini merupakan jawaban dari surat yang kami masukan ke dprd agar dapat berdiskusi dengan anggota dewan. Rapat di mulai pukul 10.35 WITA yang mana seharusnya rapat sudah harus mulai pada pukul 10.00 WITA. Entah apa yang membuat para wakil rakyat ini terlambat sehingga harus menunda rapatnya selama 35 menit. Yang jelas, yang saya amati pada pukul 10.00 WITA hanya sedikit anggota dewan yang telah ada di ruang rapat, mungkin hanya sekitar 5 sampai 7 orang. Akirnya rapat di mulai dengan pimpinan rapat yaitu ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Ada empat agenda yang di bahas di rapat tersebut. Di agenda pertama, gubernur Kaltim, bapak Awang Faroek Ishak menyampaikan laporannya yang kemudian masih dengan agenda yang sama di lanjutkan oleh wakil gubernurnya yaitu, bapak HM. Mukmin Faisal. Setelah itu agenda ke dua adalah pembentukan pansus pelepasan aset kalimantan timur yang ada di kalimantan utara. Agenda ketiga yaitu pembentuan pansus pembahasan raperda pertanggungjawaban APBD anggaran pada tahun 2015. Dan agenda terakhir yaitu pembentukan pansus investigasi kegiatan/korban bekas galian tambang. Ada beberapa interupsi yang di berikan dalam agenda 2 sampai 4 ini. Salah satunya adalah penambahan anggota pansus dimasing-masing agenda. Rapat paripurna ke 15 ini berjalan lancar kurang lebih 3 jam. Selama rapat, terutama agenda pertama ketika bapak gubernur dan wakil gubernur menyampaikan jawabannya, suasana rapat kurang kondusif karena banyaknya peserta rapat yang kurang memperhatikan dan sibuk dengan gadgetnya masing-masing, ada juga yang asyik mengobrol dengan rekan di sebelahnya, bahkan ada yang sibuk melakukan panggilan telepon berkali-kali. Namun tetap saja rapat berjalan dengan lancar.

Setelah menyaksikan rapat paripurna, kami pun diberi kesempatan untuk menghadiri diskusi dengan ketua dari beberapa komisi. Yaitu ketua komisi satu dan komisi empat. Diskusi ini dipandu oleh ketua dari komisi 1 DPRD, yaitu bapak Joshep. Bapak Joshep memulai diskusi dengan menjelaskan ada 9 fraksi di DPRD dan menjelaskan tentang pembagian anggota dewan DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan DPRD Provinsi Kalimanta Utara. setelah kurang lebih satu jam pak Joshep menyampaikan materi diskusi kemudia dibukalah sesi tanya jawab. Ada 3 penanya. Penanya yang pertama dan kedua sama-sama membahas tentang otonomi khusus dan DOB yang diterima daerah. Penanya ketiga menanyaan pertanyaan yang cukup berbeda yakni tentang narkoba. Diskusi ini berjalan lancar dengan jawaban-jawaban yang di lontarkan oleh pak Joshep karena kebetulan ketiga pertanyaan tersebut di tujukan untuk komisi 1 DPRD. Namun, bukan hanya pak Joshep selau ketua komisi 1 yang menjawab, hadir pula pak Hermanto yang menjabat sebagai ketua komisi 4, pun turut menjawab. Selain menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa tadi, pak Hermanto juga menjelaskan sedikit tentang beasiswa kaltim cemerlang dan tentang defisit anggaparan daerah yang menyebabkan di kuranginya kuota penerima beasiswa kaltim cemerlang itu. Diskusi ini berlangsung selama dua jam dan ditutup dengan foto bersama seluruh peserta diskusi dengan wakil dewan tersebut.

Advertisements