Tags

, , ,

Nama               : Nurrin Sofiyah

NIM                 : 1402045012

Hubungan Internasional-A

POTRET KINERJA PARLEMEN

            Pada hari senin tanggal 20 Juni tahun 2016, Program Studi Hubungan Internasional Angkatan 2014 mengadakan kunjungan ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk mengetahui bagaimana kinerja para anggota dewan dan juga menyampaikan aspirasi para mahasiswa mengenai perkembangan dari Provinsi Kalimantan Timur sendiri. Pada pukul 09.00 WITA, kami telah berkumpul terlebih dahulu di parkiran. Lalu pada pukul 09.30 WITA,kami pergi ke gedung utamanya dan memasuki ruang rapat paripurna. Kebetulan rapat tersebut bersifat umum dan terbuka, siapa saja boleh mengetahui hasil rapat tersebut. Rapat tersebut merupakan Rapat Paripurna ke 15 DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Pada pukul 09.50 WITA, Bapak Gubernur yaitu Drs.H.Awang Faroek datang bersama ajudannya. Lalu ketika pukul 10.30 WITA rapat barulah dimulai. Rapat dihadiri oleh 28 anggota dewan dimana rapat paripurna dipimpin oleh Bapak H.M.Syahrun, beliau membuka rapat paripurna dengan membacakan sambutan. Kemudian pada pukul 10.34 WITA sekretaris dewan membacakan agenda rapat yaitu yang pertama Jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap Raperda pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2015, kedua yaitu pembentukan pansus pembahas Raperda pertanggung jawaban APBD tahun 2015, ketiga yaitu pembentukan pansus pelepasan aset Provinsi Kalimantan Timur yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan instansi vertikal dan agenda terakhir adalah pembentukan pansus investasi kegiatan atau korban tambang batu bara. Pukul 10.50 Gubernur Drs.H. Awang Faroek Ishak memberikan sambutan dan menyampaikan tanggapan, jawaban, penjelasan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015. Drs.H.Awang Faroek memberikan sambutan dan apresiasi terhadap kehadiran kami sebagai mahasiswa karena menurut beliau para mahasiswa harus mengetahui juga tentang berpolitik. Selanjutnya beliau memberikan penjelasan terhadap beberapa hal yang disampaikan beberapa fraksi dewan terkait pemandangan umum terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 yaitu yang pertama pemerintah akan mempertimbangkan proses penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan APBD di tahun yang akan mendatang sebagaimana ketentuan yang berlaku serta dilanjutkan dengan pembahasan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan berusaha untuk memperbaiki substansi SKPD.

            Dalam memperbaiki kinerja SKPD ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah antara lain menyampaikan teguran melalui surat pada masing-masing SKPD yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai upaya menuju kemandirian fiskal daerah. Kalimantan Timur sedang mengalami penurunan pendapatan daerah karena terjadi penurunan di sektor migas dan batu bara serta menurunnya daya beli masyarakat sehingga pemerintah melakukan beberapa hal yaitu meningkatkan sistem pelayanan berbasis teknologi yang dapat memberikan kemudahan dan keringanan dan Kaltim masih mampu menurunkan tingkat kemiskinan karena ekonomi tidak hanya bergantung pada migas dan batu bara saja. Selanjutnya wakil gubernur Bapak H.Mukmin Faisyal yang menyampaikan beberapa hal antara lain revitalisasi BUMD, penerapan obligasi daerah, dana sekitar 915,27 milyar yang diberikan untuk kesehatan dengan cara pemerintah akan meningkatkan fasilitas kesehatan dengan akreditasi rumah sakit dan puskesma, menurunkan tingkat kemiskinan, mengatasi PHK serta bantuan kepada usaha produktif. Selain itu indikator angka melek huruf telah meningkat. Asumsinya masyarakat banyak yang bisa mengakses pendidikan. Rapat paripurna ini berjalan hampir selama 2jam setengah. Pada pukul 13.00 rapat telah usai.

            Agenda selanjutnya dari kunjungan kami adalah diskusi bersama para dewan yaitu Hj.Siti Qomariah,SE Bapak Hermanto Kewot, S.P, dan Bapak Josep S.Pd. Akan tetapi sebelum menuju ke gedung E, kami melakukan sesi foto bersama di depan gedung utama DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Setelah sesi foto bersama selesai, kami menuju gedung E dan diarahkan ke ruang diskusi. Bapak Josep selaku Ketua Komisi 1 menyampaikan sambutan dan dilanjutkan dengan pengenalan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Josep menjelaskan bahwa di DPRD  terdapat  55 anggota dewan yang terdiri dari beberapa partai yang tergabung dalam 9 fraksi yaitu Golkar (13 kursi), PDIP (11 kursi), Gerindra (6 kursi), Demokrat, PKS (4 kursi), PAN, PKB, Hanura dan P3-Nasdem (satu fraksi).  Dari pemilihan legislatif lalu di Kalimantan Timur terbentuklah 6 Dapil (Daerah Pemilihan)/6 Perwakilan yaitu Dapil 1 : Kota Samarinda (11 kursi) , Dapil 2 : Kota Balikpapan (7 kursi), Dapil 3 : Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser (6 kursi), Dapil 4 : Kutai Kartanegara dan Kutai Barat (11/12 kursi), Dapil 5 : Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Dapil 6 : Kalimantan Utara. Serta terdapat 4 komisi di DPRD Kalimantan Timur. Ketua Komisi 1 : Bapak Joseph S.Pd (Pemerintahan, Hukum, HAM, Politik), Ketua Komisi 2 : Bapak Edy Kurniawan, SE (Keuangan Daerah, Aset Daerah, Perbankan, Sektor Pertanian) Ketua Komisi 3 : Bapak Dahri Yasin, SH, MH (Pembangunan Infrastruktur, Lingkungan), Ketua Komisi 4 : Zain Taufik Nurrohman, S.Hut (Pengembangan SDM).

Setelah menjelaskan fraksi dan komisi yang ada di DPR kemudian Bapak Josep memberikan sesi tanya jawab sekitar 30 menit. Hal yang dibahas selama tanya jawab seperti masalah daerah otonomi baru,  percepatan kesejahteraan masyarakat, percepatan pelayanan birokrasi, keamanan di perbatasan, masalah narkoba. Daerah otonomi baru merupakan salah satu tujuan negara dimana mengakselerasi dalam pembangunan yaitu bagaimana pembagian dapat terlayani bagi masyarakat yang mengalami kesusahan dapat menjadi mudah. Oleh karena itu Kalimantan utara dibentuk karena bersinggungan dengan perbatasan antara Kalimantan timur dengan Malaysia yang bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, mempercepat layanan birokrasi dan mempercepat pembangunan disana.  Selain itu apa potensi yang dapat diciptakan apabila sumber daya alam tidak ada lagi. Potensi tersebut adalah pariwisata. Dengan meningkatkan pariwisata maka ada prioritas yang harus dilakukan yaitu membangun infrastruktur dengan baik, pertanian , sumber daya manusia yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan. Oleh karena itu pariwisata yang ada harus dioptimalkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk masalah keamanan merupakan tanggung jawab pusat sehingga jika terdapat ancaman di perbatasan maka pemerintah pusat yang harus bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini. . Selain itu untuk masalah narkoba pemerintah telah membuat program kerja yaitu, Peraturan Daerah tentang bagaimana caranya untuk dapat mengatasi para masyarakat dan meminimkan kejadian tersebut. Kerjasama bersama Polisi dan BNN dalam memberantas Narkoba. Akan tetapi, masalah ini tidak hanya tanggung jawab satu pihak saja akantetapi merupakan tanggung jawab bersama. Maka dari itu perlu adanya revolusi mental.

Pada pukul 15.30, diskusi berakhir karena waktunya yang tidak memungkinkan ditambah lagi kunjungan ini bertepatan dengan bulan Ramadhan. Setelah itu, perwakilan angkatan kami memberikan plakat kepada anggota dewan tersebut serta melakukan sesi foto dan tidak lupa juga untuk berpamitan.

Advertisements