Tags

, , ,

Nama   : Versy Gita Neshia

Nim     : 1402045044

Hubungan Internasional A

Refleksi Diri Setelah Kunjungan ke DPRD Kalimantan Timur

“Potret Kinerja Parlemen”

                Pada hari senin 20 Juni 2016, saya beserta teman-teman dari program studi Hubungan Internasional yang mengambil mata kuliah Teori Perbandingan Politik mengadakan kunjungan ke DPRD provinsi Kaltim yang berada dijalan Teuku Umar Karang Paci. Kunjungan kali ini bersamaan dengan diadakannnya rapat paripurna yang ke-15 yaitu pembahasan mengenai jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kaltim terhadap raperda pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2015, pembentukan pansus pembahas raperda pertanggung jawaban APBD tahun 2015, pembentukan pansus pelepasan aset provinsi Kaltim yang ada di provinsi Kaltara dan instansi vertikal dan pembentukan pansus investigasi kegiatan/korban tambang batu bara. Rapat paripurna tersebut berjalan sekitar kurang lebih 4 jam dengan dibuka oleh ketua DPRD H. M. Syahrun, H.S kemudian pembacaan kebijakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan timur, Awang Faroek Ishak dan H.M. Mukmin Faisyal HP, SH, MH. G. Kami mahasiswa unmul diberikan sambutan baik oleh para pemerintah yang hadir pada rapat tersebut.

 Beberapa jawaban Gubernur yaitu pemerintah sependapat dengan fraksi-fraksi untuk memanfaatkan sumber daya alam Kalimantan demi perbaikan finansial, pemerintah akan melakukan revitalisasi BUMD, pemerintah mengapresiasikan fraksi-fraksi yang memberikan opini pada peraturan pemerintah, pertumbuhan ekonomi melemah karena turunnya harga minyak dan gas, namun kaltim masih mampu menurutkan tingkat kemiskinan karena ekonomi hanya bergantung pada migas dan batu bara. Indikatornya adalah angka melek huruf yang meningkat, pemerintah akan memberikan bantuan bagi murid putus sekolah, pemerintah akan meningkatkan fasilitas kesehatan dengan akreditasi rs dan puskesmas dan rumah sakit akan ditingkatkan tipenya dan managementnya dilakukan dibawah rumah sakit Abdul Wahab Syahranie. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui program terintegrasi, mengatasi PHK dengan bantuan kepada usaha produktif dan mengenai permasalahan habisnya lahan akibat batu bara agar dapat ditangani. Didalam rapat saya dapat melihat bagaimana para pemerintah mencoba untuk melakukan negosiasi saat pembentukan panitia khusus agar anggota dari fraksinya dapat dimasukkan pada panitia khusus tersebut dan segala keputusan juga harus disetujui oleh anggota DPRD yang lain. Para anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna tersebut tidak semua mendengarkan dengan serius apa yang disebutkan oleh ketua DPRD, bapak Gubernur dan Wakil Gubernur ada saja yang sambil asik memainkan hp ada yang sambil berbicara dengan anggota DPRD lainnya tetapi saya yakin mereka mengerti dan mendengarkan tanpa harus terlihat terlalu serius. Pada saat rapat ditunda selama 15 menit ada hal yang menarik perhatian saya yaitu berkumpulnya beberapa anggota DPRD menjadi beberapa kelompok dan membicarakan sesuatu hal saya tidak terlalu jelas apa yang mereka bicarakan karena letak kursi kami para mahasiswa lumayan jauh dari tempat para anggota DPRD duduk. Saya juga tidak mengerti karena baru pertama kalinya ini melihat jalannya rapat paripurna DPRD apakah dalam rapat hanya beberapa orang yang mempunyai kepentingan saja yang menghadiri rapat ataukah memang banyak yang tidak hadir pada rapat paripurna yang saya dan teman-teman hadiri tadi. Saya cukup bangga kepada para pemerintah yang berusaha keras mencarikan solusi dari permasalahan-permasalah yang ada di masyarakat Kaltim, seperti kasus banyaknya korban bekas galian tambang batu bara yang dijadikan pembicaraan pada rapat paripurna tersebut dan pemerintah mencoba mencarikan solusi atas galian tersebut agar dapat dimanfaatkan dan menghindari korban jiwa lagi.

            Setelah menghadiri rapat paripurna kami kemudian berpindah ke gedung E yang berada dibelakan gedung utama DPRD Kaltim untuk melakukan sesi tanya jawab bersama ketua komisi 1 bapak Josep, S.pd, bapak Hermanto Kewot S.P dan ibu HJ. Siti Qomariah, SE. Pak Josep S.pd memberikan penjelasan mengenai komisi 1 sampai komisi 4, yaitu komisi 1 mengenai pemerintahan, hukum, HAM, politik, kepegawaian, ketahanan, Polri, TNI dan BNN. Komisi 2 mengenai keuangan daerah, aset daerah, perbankan, pendapatan pertanian dalam arti luas dan koperasi. Komisi 3 mengenai infrastruktur, perhubungan (LKPJ), pengembangan pembangunan dan penelitian. Komisi 4 mengenai pendidikan, IPTEK, kepemudaan, agama, budaya dan kesejahteraan sosial. Kami diperbolehkan hanya memberikan 3 pertanyaan dikarenakan waktu yang sudah hampir menjelang sore. Pertanyaan pertama adalah teman saya yang bernama Armin Beni Pasapan memberikan aspirasi serta pertanyaannya mengenai otonomi khusus yang diberikan oleh beberapa daerah itu memungkinkan untuk menambah kasus korupsi yang menyebar pada pemerintahan-pemerintahan didaerah. Kemudian ada Kurnianto Rombe Rante yang memberikan aspirasi dan pertanyaan juga mengenai daerah asalnya yaitu berau yang ingin dibentuk daerah pesisir karena ada beberapa masyarakat yang tidak setuju daerah pesisir tersebut dan kasus kriminal didaerah perbatasan yang ada dilaut Philipina terjadi adakah penanganan dari pemerintah Kalimantan karena daerah kriminal tersebut dekat juga dengan Kalimantan dan terakhir adalah pertanyaan dari Dhysti Windyswara mengenai kasus narkoba yang tengah marak di Kaltim apa saja yang telah dilakukan oleh komisi 1. Bapak Josep memberikan penjelasan bahwa untuk didaerah tarakan yang kini sudah menjadi Kalimantan Utara sebelumnya perlu waktu lama untuk mengurus berkas-berkasnya karena jarak birokrasi yang sangat jauh dengan diberikannya otonomi khusus akan lebih memudahkan masyarakat mengurus berkas-berkasnya walaupun memang pasti ada terjadi “raja-raja kecil” yang menguasai daerah otonomi tersebut. Kemudian mengenai daerah pesisir juga agar memudahkan masyarakat mengurus berkas-berkasnya dan untuk peningkatan daerah wisata didaerah pesisir seperti pada kecamatan biduk-biduk, derawan dan maratua. Mengenai kasus kriminal yang terjadi itu seharusnya pemerintah pusat yang menangani karena untuk masalah tersebut pemerintah pusatlah yang mempunyai kewenangan untuk mengatasinya. Pada masalah narkoba Kalimtantan Timur kini dalam status bahaya narkoba karena banyak sekali pemuda Samarinda khususnya yang menggunakan narkoba mulai dari menghirup lem hingga sabu-sabu, pemerintah sedang mencari cara untuk dapat mendeteksi pengguna narkoba yang menghirup lem agar dapat lebih mudah dideteksi dan penyuluhan-penyuluhan kepada pemuda Kalimantan sekarang mengenai bahaya narkoba agar terhindar dari narkoba.

            Pada kunjungan hari ini saya merasa bersyukur dan bangga diberi kesempatan langsung untuk dapat melihat kinerja para pemerintah tanpa hanya bisa mengkritik mengenai kinerja pemerintah yang kebanyakan berasal dari media tanpa diketahui kebenarannya. Dengan melihat langsung kita dapat menilai bagaimana cara kerja pemerintah diparlemen bagaimana kebijakan mereka apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan apakah tugas mereka lakukan dengan maksimal. Diharapkan kita sebagai pemuda agen perubahan dapat lebih mengkritisi kinerja pemerintah agar lebih baik lagi dan dimasa mendatang dapat duduk dikursi pemerintahan seperti mereka dengan kualitas yang lebih baik.

Advertisements