Tags

, , ,

NAMA            : NUR RAHMAT

NIM                : 1402045020

MK                              : TEORI PERBANDINGAN POLITIK

POTRET KINERJA PARLEMEN

Senin 20 Juni kami mahasiswa prodi Hubungan Internasional 2014 mengadakan kunjungan ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Disana kami mengikuti Rapat Paripurna yang ke- XV tahun 2016 yang dipimpin oleh ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur H. M. SYAHRUN, H.S dan dihadiri para Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur seperti Bapak Dody Rondonuwu, Bapak Henry Pailan Tandi Payung, SE, dan Bapak H. Andi Faisal Assegaf, S.SOS. M.SI serta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Timur berjumlah 28 orang. Rapat paripurna juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Awang Faroek Ishak dan Wakil Gubernur Klaimantan Timur H. M. Mukmin Faisyal. HP, SH, MH.

Agenda rapat paripurna yang dilakukan yaitu mebahas tentang:

  1. Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi KALTIM terhadap raperda pertanggungjawaban APABD tahun anggaran 2015
  2. Pembentukan PANSUS pembahas RAPERDA pertanggung jawaban APBD Tahun 2015.
  3. Pembentukan PANSUS pelepasan aset Provinsi KALTIM yang ada di Provinsi KLATARA dan instansi Vertikal.
  4. Pembentukan PANSUS investigasi kegiatan / korban tambang batu bara

Rapat Paripurna sesuai jadwal dilakukan pukul 10.00 pagi dan Rombongan Eksekutif Provinsi Kalimantan Timur seperti Gubernur Kalimantan Timur, Wakil Gubernur, dan Para Staf Kalimantan Timur serta para undangan yang diundang untuk menghadiri rapat paripurna tersebut telah hadir tepat waktu. Namun, karena banyak para Anggota Dewan Provinsi Kalimantan Timur yang banyak telat jadi rapat paripurna diundur hingga pukul 11.00 siang. Rapat berlangsung selama kira-kira 2.5 – 3 jam.

Rapat dibuka oleh ketua DPRD Provinsi Kalimntan Timur Bpak H. M. Syahrun, H.S. Beliau memberikan arahan rapat paripurna dan memimpin jalannya sidang. Beliau memberikan berupa laporan-laporan dari para fraksi dari sidang-sidang sebelumnya kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur untuk ditanggapi dan diperjelas oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Setelah itu, Pimpinan Ketua DPRD mempersilahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk memberikan tanggapan atau jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi KALTIM terhadap raperda pertanggungjawaban APABD tahun anggaran 2015. Dan menanggapi tentang kegiatan / korban tambang batu bara yang terjadi. Sebelum menyampaikan laporan Gubernur meminta izin bahwa pembacaan laporan akan dibantu oleh Wakil Gubernur. Gubernur mengapresiasi tentang kedatangan para mahasiswa untuk hadir dalam rapat paripurna tersebut. Beliau berpendapat bahwa dengan kedatangan mahasiswa sebagai pembelajaran berpolitik untuk mahasiswa. Dan beliau berterima kasih kepada Rektor Unmul dan Dosen Pengampu.

Gubernur menyampaikan 20 laporan pertanggungjawaban dimana 10 dibacakan oleh Gubernur dan 10 nya lagi dibacakan oleh Wakil Gubernur. Laporan tersubut yaitu:

  • Pemerintah akan memepertimbangkan tentanng APBD dan RAPERDA serta diperhatikan secara serius
  • Langkah-langkah yang dilakukan untuk pembangunan adalah meningkatkan kinerja, membuat pedoman, serta meningkatkan tugas dan tanggung jawab pengurus.
  • Kaltim mengalami penurunan pendapatan, sehingga pemerintah mencari objek-objek lain untuk menjadi pendapatan daerah.
  • Pemerintah akan melakukan revitalisasi BUMD untuk pemasukan daerah.
  • Pemerintah mengapresiasi Anggota DPRD mengenai kinerja Eksekutif dengan WAJAR TANPA OPINI.
  • Pertumbuhan ekonomi Kalyim menurun drastis. Namun masalah ketenaga kerjaan masih relatif aman.
  • Meningkatkan sarana prasarana kesehatan yang sesuai dengan standar nasional maupun internasional.
  • Menurunkan tingkat kemiskinan
  • Mengatasi PHK
  • Untuk 10 – 20 mengenai tentang pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

Setelah penyampaian diatas oleh Gubernur dan Wakil Gubernur menurut pengamataan saya para Anggota Dewan mnyetujiu tanpa ada bantahan ataupun opini dari anggota Dewan yang hadir.

Setelah penyampaian dari Gubernur dan Wakil Gubernur dan kembali ke ketua DPRD. Ketua DPRD membentuk sebuah PANSUS untuk menangani agenda yang ada diatas. Dan Pansus tersebut bekerja selama tiga bulan dan dibiayai oleh APBD KALTIM.

Acara pun selesai dan ditutup oleh ketua DPRD. PANSUS bekerja tersebut akan bekerja untuk mengawal dan menyelesaikan agenda yang ada diatas.

Setelah mengikuti rapat paripurna kami mengikuti rapat bersama anggota Dewan Provinsi Kalimantan Timur. Yang hadir adalah ketua komisi 1 Joseph S.Pd, anggota DPRD ibu HJ Siti Qomariyah S. E, dan komisi 4 Hermanto Kewot S.P. Komisi 1 menjelaskan mengenai DPRD Provinsi Kalimantan Timur diamna beliau menerangkan tentang jumlah anggota dewan yang ada di DPRD dan apa tugasnya.

Anggota DPRD terdiri dari 55 orang yang terpilih dari Dapil nya masing-masing. Dan memiliki 4 komisi yaitu:

  • Komisi I

Meliputi Pemerintahan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Kependudukan, Komunikasidan Informasi, Hukum dan Perundang-Undangan, Pertanahan, Kepegawaian/Aparatur, Sosial, Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perizinan, dan Badan Pengembangan Wilayah dan Perbatasan.

  • Komisi II

Meliputi Keuangan Daerah, Aset Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Dunia Usaha, Penanaman Modal, Keuangan dan Pembangunan, Perusahaan Patungan, Perindustrian, Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Potensi Kelautan, Potensi Sungai dan Danau, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan dan Logistik, Koperasi.

  • Komisi III

Meliputi Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat dan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

  • Komisi IV

Meliputi Ketenagakerjaan, Pendidikan, llmu Pengetahuan, dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Kebudayaan, kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peranan Wanita, Transmigrasi, Museum, Cagar Budaya dan kepariwisataan.

Dan memiliki badan DPRD yang terdiri dari Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Bada Pembentukan, Peraturan Daerah, Badan Musyawarah dan memiliki 9 fraksi di gedung DPRD seperti fraksi Golkar, PDIP, Gerindra, Demokrat, PAN, PKB, Hanura, PKS, PPP-NASDEM. Setelah diberikan penjelasan terhadap ketua Komisi I, kami dipersilah kan memberikan pertanyaan yang terdiri dari 3 pertanyaan. Setelah itu para anggota Dewan DPRD yang hadir dalam dialog tersebut memnjwab dan meberikan penjelasan kepada kami. Karena keterbataan waktu maka acara ditutup dan berakhirnya kunjungan kami di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

 

Advertisements