Tags

, , ,

NAMA                                    : NUR HARIYANI

NIM                            : 1402045002

KELAS                                   : HUBUNGAN INTERNASIONAL (A)

MATA KULIAH        : TEORI PERBANDINGAN POLITIK

 

“Potret Kinerja Parlemen”

Samarinda, 20 Juni 2016 – Mahasiswa Hubungan Internasional Fakultas Imu Sosial & Ilmu Politik Universitas Mulawarman memenuhi undangan dari pihak DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk hadir dalam Rapat Paripurna ke-15 sebagai peninjau. Dalam hal ini, mahasiswa HI menjadikan ranah tersebut untuk menjadi proses pembelajaran bahaimana jalannya sidang Rapat Paripurna. Rapat tersebut juga di hadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur yaitu Bapak Awang Faroek dan kehadiran mahasiswa HI dalam rapat tersebut sangat di apresiasi oleh beliau. Rapat Paripurna di mulai pukul 10.30 WITA yang cukup “ngaret” karena keterlambatan anggota Dewan dan selesai pada pukul 13.00 WITA. Adapun agenda rapat Paripurna ke-15 DPRD Prov. Kaltim ;

  1. Jawaban Gubernur Kaltim atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kaltim terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015
  2. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015
  3. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pelepasan Aset Provinsi Kaltim yang ada di Kaltara dan Instansi Vertikal
  4. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Investigasi/Korban Tambang Batu Bara.

Melalui susunan agenda tersebut, Gubernur Kaltim memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kaltim beliau juga membahas terkait APBD di Kaltim dan pemerintah menanggapi akan menindaklanjuti semua rekomendasi dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Prov. Kaltim dan sangat mengapresiasi adanya masukan-masukan dari para fraksi. Selain itu, pemerintah juga setuju dengan pemanfaatan SDA yang ada di Kaltim demi melakukan perbaikan perekonomian Kaltim serta melakukan revitalisasi BUMD. Pemerintah juga mengatakan Kalimantan Timur saat ini sememangnya sedang mengalami defisit dan perekonmian Kaltim cukup lemah akibat turunnya harga gas dan oil serta penutupan beberapa tambang batu bara yang juga mengakibatkan banyak pengangguran. Dalam hal ini pemerintah juga merencanakan mengembangkan prospek lain selain pertambangan seperti budidaya perairan dan perikanan. Hal ini agar masyrakat kaltim memiliki alternatif lain untuk mengurangi angka pengangguran dan bersama-sama memajukan kaltim. Seterunya, Gubernur Kaltim juga mengatakan bahwa Kalimantan Timur akan membangun pembangkit Listrik 1000watt di beberapa lahan batu bara untuk memenuhi kebutuhan listrik Kaimantan Timur. Selain permasalahan perekonomian dan rencana ke depannya pemerintah juga menghimbau semua mahasiswa di lingkungan Kalimantan Timur agar mengikuti Beasiswa Kaltim Cemerlang agar memenuhi kuota 50000 orang penerima hal ini di himbau agar anggaran beasiswa untuk mahasiswa Kaltim tidak dipangkas dan pemerintah juga berharap agar semua mahasiswa bisa menyumbangkan aspirasi dan ide dalam bentuk tulisan maupun lisan kepada pihak pemerintah agar pihak pemerintah bisa berbenah dan melakukan penelitian terkait keluhan-keluhan masyarakat.

Sesi selanjutnya pukul 13.30 WITA – 15.30 WITA, yaitu sesi diskusi bersama Ketua Komisi I DPRD Prov. Kaltim yaitu Bapak Joseph S.Pd, Anggota Komisi I yaitu Ibu Hj. Siti Qomariah, SE dan Anggota Komisi IV yaitu bapak Hermanto Kewot S.P yang membahas terkait penjelasan Fraksi-fraksi yang saat ini ada di DPRD Provinsi yaitu fraksi Golkar,PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Partai Keadilan Sosial,Nasdem dan Hanura. Sejak Kaltara terbentuk, Dapil di DPRD Kaltim menjadi 5 yaitu Samarinda,Balikpapan,Penajam & Paser, Kutaikartanegara dan Kutai barat, Bontang-Kutai Timur-Berau. Selain itu, ketua Komisi I juga memaparkan fungsi dan kerja komisi I dalam tatanan DPRD Provinsi yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pemerintahan,hukum&HAM, politik, dan kepegawaian. Dalam hal ini Komisi I bekerjasama dengan pemerintah,biro hukum dan Badan Kepegawaian Daerah. Melalui pemaparan yang diberikan oleh angoota dewan, di beri kesempatan bagi mahasiswa HI untuk bertanya dan di batasi dengan 3 orang penanya. Penanya pertama yaitu Armin Beni Pasapan yang mengkritisi terkait tanggapan dan kinerja serta kelanjutan otonomi khusus Kalimantan Timur yang belum ada kejelasannya seolah-olah hilang semangat dalam memperjuangkannya dan penanya kedua Kurnianto Rombe Rante menanyakan perihal pembentukan Berau Pesisir sebagai daerah otonomi baru dan sejauhmana pemerintah Kaltim mengatasi permasalahan yang ada di Berau seterusnya penanya ketiga Dhysti Windyswara yang menanyakan apa yang telah,sedang dan akan dilakukan oleh komisi I untuk menanggapi permasalah narkoba yang kini sudah bukan lagi menjadi permasalahan regional bahkan sudah menjadi masalah internasional.

Pihak anggota dewan memberikan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan yang dlayangkan oleh mahasiswa HI dengan sangat bijaksana yaitu terkait pertanyaan pertama ketua komisi I menjelaskan bahwa bukannya kehilangan semangat dalam mengurusi otonomi khusus, akan tetapi pemerintah kaltim sedang sibuk untuk memperbaiki internal Kaltim itu sendiri dengan membenah daerah-daerah yang kurang mendapat perhatian pemerintah dan membentuk beberapa daerah otonomi baru. hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat disekitar daerah tersebut dan terkait permasalahan perpecahan Kaltara menjadi provinsi sendiri adalah kesepakatan wilayah-wilayah dalam naungan pemerintah Kaltara. Terkait pembentukan Berau Pesisir, beliau mengatakan bahwa pembentukan daerah tersebut adalah untuk mempermudah masyarakat sekitar berau Pesisir agar mudah dalam urusan administrasi pemerintahan karena masih banyak daerah yang tidak terjangkau oleh pihak pemerintah Berau saat ini akbiat jarak yang sangat jauh dan terdapat beberapa kecamatan yang merasa sulit untuk mengatasi permasalahan jarak. Seterunya terkait permasalahan narkoba, pihak komisi I kaltim telah menjalankan beberapa Reses d lapangan dan telah bekerjasama dengan pihak kepolisian serta Badan Narkotika Nasional dalam memberantas fenomena narkotika di kalangan masyarakat Kaltim.

Kesimpulan dari kunjungan ini adalah mahasiswa HI mendapat ilmu dan pembelajaran terkait mekanisme sidang Rapat Paripurna dapat mendengan pendapat serta didkusi secara langsung dengan pihak Legislatif dan dapat membandingkan politik di negara Indonesia dengan negara lain. Harapannya kunjungan seperti ini akan terus di adakan dan mahasiswa bisa terlibat langsung dalam peran Parlemen.

 

Advertisements