Tags

,

NAMA                                    :           NOR SA’ADAH

NIM                                        :           1402045070

PROGRAM STUDI               :           ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL (CLASS A)

MATA KULIAH                   :           TEORI PERBANDINGAN POLITIK

DOSEN PENGAMPU           :           UNIS SAGENA, M.SI., PH.D.

TEMA KUNJUNGAN          :           POTRET KINERJA PARLEMEN

INTISARI RANGKAIAN KEGIATAN HEARING & SHARING YANG DILAKUKAN

DI DPRD TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIIMUR

  • Intisari Kegiatan Hearing

(Mendengarkan dan menyimak proses Rapat Paripurna ke-15)

Jam 10.00 – 13.00

Pada hari Senin, 20 Juni 2016, kami segenap mahasiswa Hubungan Internasional, terutama yang mengambil mata kuliah Teori Perbandingan Politik. Berkesempatan untuk mengahadiri kegiatan Hearing yang dilaksanakan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Acara tersebut berkaitan dengan Rapat Paripurna ke- 15 yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur yaitu bapak H. M. Syahrun, H. S. Dan pada rapat tersebut, terdapat 4 agenda yang dibahas bersama Gubernur Kalimantan Timur, yaitu Bapak Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si., serta Wakil Gubernur Kalimantan Timur yaitu bapak H.M. Mukmin Faisyal HP, SH,MH.,  

4 agenda yang dibahas dalam rapat paripurna ke-15 tersebut disampaikan langsung oleh Bapak Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si selaku Gubernur Kalimantan Timur dan pembicara dalam rapat tersebut. Adapun 4 agenda yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut adalah :

  1. Jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalimantan Timur terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015.
  2. Pembentukan pansus pembahas Raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015.
  3. Pembentukan pansus pelepasan aset provinsi Kalimantan Timur yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan investigasi vertikal.
  4. Pembentukan pansus investigasi kegiatan atau korban tambang batu bara.

            Terhadap 4 point yang menjadi agenda diatas, lebih lanjut lagi Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si menjelaskan, bahwa inti dari keseluruhan agenda tersebut adalah hal yang terkait pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta sarana & infrastruktur dan juga terkait kebijakan pemekaran daerah yang telah dibahas sebelumnya pada Raperda tahun 2015. Bapak Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si menambahkan, dalam sektor ekonomi, sekarang ini Kalimantan Timur tengah mengalami penurunan pendapatan ekonomi daerah yang sangat drastis akibat dari penurunan sektor bisnis terutama batu bara yang kemudian dilakukannya transformasi ekonomi sebagai pengalihan yang berbasis pada sektor pertanian dalam artian luas (seperti perkebunan, pertanian dan peternakkan).

            Oleh karena itu, adanya transformasi ekonomi yang dilakukan diharapkan mampu memback-up semua tujuan daerah untuk terus meningkatkan pelayanannya terhadap masyarakat, terlepas dari keadaan penurunan pendapatan ekonomi daerah yang tengah dialami. Dalam pengalihan sektor ekonomi yang digalakkan oleh pemerintah daerah Kalimantan Timur, tidak lain juga bertujuan untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah untuk dikelola dengan evaluasi perkebunan dan pertanian. Pengembangan sektor ekonomi non migas ini juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam masalah PHK yang banyak dialami oleh para pekerja batu bara. Para pekerja batu bara tersebut harus di PHK karena perusahaan tambang tempat dimana mereka bekerja harus ditutup karena adanya kebijakan terkait moratorium izin usaha pertambangan.

Moratorium tambang ini sebenarnya telah dikeluarkan pada tahun 2013, namun baru akhir-akhir ini gencar digalakkan oleh pemerintah mengingat semakin parahnya kerusakan lingkungan sebagai dampak negative dari adanya aktifitas tambang di Kalimantan Timur. Sedikitnya, terdapat 11 perusahaan tambang yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktifitas tambang yang dilakukan sehingga izin usaha dari perusahhan tambang tersebut dicabut. Pemerintah tengah berupaya meminta perusahaan tersebut untuk menyerahkan lahan bekas tambang tersebut untuk dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan umum, sehingga dapat dijadikan lahan untuk perluasan sektor pertanian, perkebunan dan peternakkan nantinya. Jika tujuan pemerintah dalam pengalihan sektor ekonomi non migas ini berhasil, maka tujuan lain dari pemerintah seperti membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pekerja yang di PHK juga dapat tercapai. Karena menurut pemerintah daerah beberapa tahun terakhir lapangna pekerjaan dari sektor pertanian, perkebunan dan peternakkan menyerap kurang lebih 28,7 persen tenaga kerja. Jika ketiga sektor ini dikembangkan dengan optimal maka tidak menutup kemungkinan juga dapat memberikan alternative lapangan pekerjaan baru bagi para pekerja tambang yang terkena PHK.

            Selain itu, Bapak Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si menjelaskan lebih lanjut terkait Raperda tahun 2015 terkait pemekaran daerah yang juga bertujuan untuk peningkatan pelayanan masyarakat di segala bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan pariwisata. Pemekaran daerah seperti Kalimantan Utara, Paser Selatan dan Berau Pesisir menurut pemerintah daerah merupakan salah satu cara untuk melakukan pemerataan pembangunan pada daerah-daerah perbatasan maupun daerah-daerah pedalaman. Diberikannya otonomi baru bagi daerah-daerah tersebut guna memudahkan proses birokrasi dan administrative bagi para penduduk daerah tersebut serta memudahkan proses pendanaan pembangunan daerah tersebut agar langsung dan tepat sasaran.

            Lebih luas lagi, Gubernur Kalimantan Timur Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si menjelaskan lebih lanjut terkait Raperda tahun 2015 juga membahas terkait pendanaan pendidikan sebesar 20 persen melalui program beasiswa yang diberikan dan fasilitas kesehatan yang menghapuskan adanya JAMKESDA dan beralih pada BPJS terbaru yang telah diperbarui agar jaminan kesehatan ini mampu menembus semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dalam Raperda tahun 2015 juga membahas beberapa program seperti program sanitasi khusunya pada wilayah sekitar sungai karang mumus dan program pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan masyarakat, irigasi, penanggulangan banjir dan bencana daerah serta peningkatan taraf lingkungan hidup, reklamasi lingkungan bekas pertambangan serta peningkatan program ekonomi hijau dengan pemanfaatan bank sampah dan lain-lain guna mencapai target dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan juga reklamasi lahan pasca tambang (lubang tambang batu bara) sekaligus menanggapi dan menangani perihal masalah adanya keberadaan lubang pasca tambang yang memakan korban jiwa, dengan mengevaluasi lahan pertambangan yang legal maupun illegal. Lalu, terdapat program penggalakkan pariwisata pada daerah-daerah yang potensial yang disertai dengan pemberdayaan energy listrik khusunya daerah-daerah pedesaan dan daerah-daerah perbatasan dan pedalaman yang tidak ataupun kurang dalam hal pendistribusian listrik. Juga disertai dengan pembangunan bandara samarinda baru dengan target beroperasi tahun 2017 dan pembangunan bandara di berau yang tengah dalam tahap proses landasan pacu, juga pembangunan pembangunan jalan tol pada jalan poros Balikpapan. Dan yang terakhir penanggulangan kasus pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat dengan mengupayakan program pemberian pemahaman dan etika moral serta norma-norma yang berlaku disekolah-sekolah.

            Untuk keseluruhan peraturan daerah yang mencakup poin-point pembahasan yang saya jelaskan diatas, maka DPRD Provinsi Kalimantan Timur membentuk pansus-pansus yang masing-masing bertanggungjawab menjalankan tugasnya terkait peraturan daerah yang dibuat sesuai dengan 4 agenda yang menjadi intisari pembahasan dalam rapat paripurna ke -15 kemarin. Dengan pembentukan pansus-pansus tersebut diharapkan apa yang menjadi tujuan dari pembentukan peraturan daerah tahun anggaran 2015 tersebut dapat berjalan secara optimal dan maksimal dengan orientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

  • Intisari Kegaiatan Sharing

(sesi Tanya jawab dan mengemukakan pendapat)

Jam 13.00 – 15.30

            Dihari yang sama yaitu hari Senin tanggal 20 Juni 2016, kami segenap mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional terutama yang mengambil mata kuliah Teori Perbandingan Politik juga mendapat kesempatan untuk melakukan sharing dengan para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan Sharing tersebut dihadiri dan diisi oleh ketua dari komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur yaitu bapak Josep, S.Pd., dan salah satu anggotanya yaitu ibu Hj. Siti Qomariah, SE., dan juga diisi oleh salah satu anggota dari komisi IV yaitu bapak Hermanto Kewot S.P.

            Pada sesi pertama kegiatan Sharing bersama anggota Dewan tersebut. Pertama-tama dibuka oleh ketua dari komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur yaitu bapak Josep, S.Pd., selaku moderator proses kegiatan sharing, dengan memperkenalkan dan menjelaskan 55 anggota dewan yang berada di DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari beberapa partai politik yang terbentuk berdasarkan 9 fraksi yaitu:

  1. Fraksi Golkar dengan 11 kursi.
  2. Fraksi PDI-P dengan 6 kursi.
  3. Fraksi Gerindra dengan 6 kursi.
  4. Fraksi Demokrat.
  5. Fraksi PKS dengan 4 kursi.
  6. Fraksi PAN.
  7. Fraksi PKB.
  8. Fraksi Hanura.
  9. Fraksi P3 Nasdem, terdiri dari gabungan partai P3 dan Nasdem.

            Dan terdapat 6 Dapil, yaitu:

  1. Dapil 1 Wilayah Kota Samarinda, 11 kursi.
  2. Dapil 2 Wilayah Kota Balikpapan, 7 kursi.
  3. Dapil 3 Wilayah Kab. Penajam Paser utara dan Kab. Paser, 6 kursi
  4. Dapil 4 Wilayah Kab. Kutai Kartanegara dan Kab. Kutai Barat, 11/12 kursi.
  5. Dapil 5 Wilayah Kota Bontang, Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau
  6. Dapil 6 Wilayah Kalimantan Utara : Bulungan, Tarakan, Malinau, Nunukan, dan Tanah Tidung.

Dari pemekaran Kaltara, Dapil 6 menjadi anggota dewan di Kaltara  sehingga pada wilayah Kaltim hanya terdiri dari 5 Dapil saja.

            Setelah menjelaskan terkait 55 keanggotaan DPRD Provinsi Kalimantan Timur tersebut. Selanjutnya bapak Josep, S.Pd., menjelaskan tupoksi dan ranah fungsi dari Komis I dan Komisi IV yang perwakilan anggotanya telah hadir dalam kegiatan sharing bersama kami sekaligus menjadi pembicara dalam proses tersebut. Tupoksi dan ranah fungsi dari masing-masing komisi antara lain :

Komisi I          : Meliputi Pemerintahan Umum, Ketertiban dan Keamanan, Kependudukan, Komunikasi dan Informasi, Hukum dan Perundang-Undangan, Pertahanan, Kepegawaian/Aparatur, Sosial, Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perizinan, dan Badan Pengembangan Wilayah dan Perbatasan.

Komisi IV       : Meliputi Ketenagakerjaan, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan dan Peranan Wanita, Transmigrasi, Museum, Cagar Budaya dan Kepariwisataan.

            Selanjutnya dibukalah sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Terdapat 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh 3 perwakilan mahasiswa Ilmu hubungan Internasional terutama yang mengambil mata kuliah Teori Perbandingan Politik. Pertanyaan tersebut adalah antara lain:

  1. Untuk Komisi I, mengkritisi tentang semangat reformasi ditahun 1998, tentang otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah sendiri adalah pemekaran, namun karena adanya pemekaran tersebut, kasus korupsi yang dulunya terpusat kini bisa dilakukan oleh aparatur dan penguasa-penguasa kecil, yang notabennya bukan pada pemerintahan pusat. Pertanyaannya sejauh mana kesiapan pemerintah terkait pemekaran tersebut (khususnya Kaltara) ? (ditanyakan oleh Armin)

  1. Untuk Komisi I, tentang otonomi baru. Mengambil contoh di Berau, yang membentuk Kab. Berau Pesisir, yang terlihat bahwa untuk di pusat saja pengelolaannya belum dirasa maksimal apalagi ditambah dengan melemahnya sektor migas & batubara, pertanyaanya, bagaimana pemerintah melihat tantangan yang seperti apa yang dihadapi oleh pemerintah terkait isu keamanan yang sedang terjadi dia daerah perbatasan Kalimantan (kasus abu sayap dengan Fillipina) ? (ditanyakan oleh Kurnianto)

  1. Sekarang ini Kalimantan Timur tengah dihadapkan oleh masalah darurat narkoba, pertanyaannya, apa saja program kerja dari Komisi I untuk mengatasi dan mengurangi maraknya peredaran narkoba di Kalimantan Timur? (ditanyakan oleh Dhsty)

Jawaban:

Bapak Josep, S.Pd., menjawab ketiga pertanyaan sekaligus yang jawabannya yaitu adalah tujuan dari pemekaran itu sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terutama dalam bidang administrative, birokrasi, kesehatan dll. Jika diberlakukannya otonomi daerah bagi wilayah Kaltara, maka pembangunan disana juga akan maksimal karena pembangunan yang dimaksud akan tepat sasaran karena langsung kepada daerah, tidak harus melalai birokrasi yang panjang.  Serta pengurusan admistratif yang akan jauh lebih mudah dan efektif. Jjika masyarakat di daerah pedesaan di Kaltara ingin mengurus urusan admistratif, mereka  tidak harus menempuh jarak berjam-jam untuk sampai ke pusat. Dan juga dengan adanya daerah otonomi baru khususnya Kaltara ini pemerintah pusat juga mengontrol terus-menerus agar tidak ada raja-raja kecil yang berkuasa di satu daerah yang baru yang dapat menghambat berjalannya proses pembangunan disana.

Untuk otonomi baru di  Berau yaitu Kab. Berau Pesisir, kurang lebih sama penjelasnnya dengan wilayah otonomi baru untuk Kaltara. Namun beliau menambahkan bahwa dengan adanya Kab. Berau Pesisir, tempat-tempat dan daerah-daerah pariwisata yang potensial akan mengalami pembangunan yang terfokus dan akan dipastikan berjalan dengan optimal.

Lalu terkait mengatasi  dan mengurangi maraknya konsumsi dan peredaran narkoba di Kalimantan Timur, pemerintah daerah bekerja sama dengan BNN untuk melakukan rajia besar-besaran terkait peredaran narkoba. Seperti program yang baru saja dijalankan beberapa bulan lalu yaitu melakukan penggrebekan pada tempat-tempat yang menjadi sarang pengedar narkoba seperti yang terjadi di daerah jalan Lambung Mangkurat. Program yang dirancang oleh pemerintah daerah dan BNN tersebut bekerjasama dengan anggota kepolisian pada proses eksekusinya. Selain itu adanya program sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh BNN, aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam sosialisai yang dilakukan dengan intens pada sekolah-sekolah yang ada di Kalimantan Timur.

Selanjutnya, ibu Hj. Siti Qomariah, SE., menambahkan bahwa tujuan dari diberlakukannya daerah otonomi baru adalah memang untuk optimalisasi pelayanan masyarakat. Dan untuk masalah keamanan. Hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah walaupun memang untuk beberapa hal pemerintah daerah ikut andil dalam isu keamanan, namun pada kasus abu sayap antara Indonesia dan Fillipina kemarin yang berwenang untuk menyelsaikannya adalah Negara dengan terkait atas fungsi dari dibentuknya Negara itu sendiri yaitu yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, lebih lanjut bapak Hermanto Kewot S.P. menambahkan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi pada lembaga negara bukan berarti adalah kesalahan menyeluruh, tetapi terkadang dilakukan oleh perseorangan yang dari hal tersebut membuat citra negative lembaga di masyarakat sehingga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dan meragukan apakah pemerintah mampu menjalankan kebijakan peraturan daerah yang diinginkan atau tidak.

Penutup:

Ini saja kesan dan pesan yang dapat saya sampaikan melalui paper terkait Kunjungan ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin, 20 Juni 2016 kemarin, dengan tema Potret Kinerja Parlemen. Kepada dosen pengampu mata kuliah Teori Perbandingan Politik ibu Unis Sagena, M.SI., PH.D. Terima kasih saya ucapkan karena telah memberikan tugas kunjungan ini karena dengan melakukan tugas kunjungan yang ibu berikan, saya merasa banyak mendapatkan ilmu dan manfaat yang berguna bagi kehidupan dan pengalaman saya kedepannya. Semoga paper yang saya tulis ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya dan semoga pula paper ini dapat memenuhi dan menjadi bahan pertimbangan nilai dalam melengkapi tugas mata kuliah Teori Perbandingan Politik.

Advertisements