Tags

, , ,

NAMA           : MITA AZRINA

NIM                : 1402045006

POTRET KINERJA PARLEMEN

Pada hari senin tanggal 20 Juni 2016, kami mengadakan kunjungan ke gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melakukan partisipasi politik dan artikulasi kepentingan dengan melihat secara langsung bagaimana kinerja para anggota dewan. Pada pukul 09.30 kami memasuki ruang rapat yang dihadiri 28 anggota dewan dimana rapat paripurna dipimpin oleh Bapak H.M.Syahrun yang  membuka rapat paripurna dengan membacakan sambutan. Kemudian pada pukul 10.34 Sekretaris Dewan membacakan agenda rapat yaitu Jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap Raperda pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2015, Pembentukan pansus pembahas Raperda pertanggung jawaban APBD tahun 2015, Pembentukan pansus pelepasan asset Provinsi Kalimantan Timur yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan instansi vertical dan agenda terakhir yang dibahas adalah pembentukan pansus investasi kegiatan atau korban tambang batubara. Sekitar pukul 10.50, Bapak Gubernur yaitu Drs.H. Awang Faroek Ishak memberikan sambutan dan menyampaikan tanggapan, jawaban, penjelasan atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015. Drs.H.Awang Faroek memberikan penjelasan terhadap beberapa hal yang disampaikan beberapa fraksi dewan terkait pemandangan umum terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 yaitu pemerintah akan mempertimbangkan proses penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan APBD di tahun yang akan mendatang sebagaimana ketentuan yang berlaku serta dilanjutkan dengan pembahasan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dan berusaha untuk memperbaiki substansi SKPD. Dalam memperbaiki kinerja SKPD ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah antara lain menyampaikan teguran melalui surat pada masing-masing SKPD yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melakukan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai upaya menuju kemandirian fiscal daerah. Kalimantan Timur sedang mengalami penurunan pendapatan daerah karena terjadi penurunan di sektor migas dan batu bara serta menurunnya daya beli masyarakat sehingga pemerintah melakukan beberapa hal yaitu meningkatkan sistem pelayanan berbasis teknologi yang dapat memberikan kemudahan dan keringanan. Selanjutnya Bapak Wakil Gubernur yaitu H. Mukmin Faisyal yang menyampaikan beberapa hal antara lain revitalisasi BUMD, penerapan obligasi daerah, dana sekitar Rp. 915,27 milyar yang diberikan untuk sektor kesehatan, menurunkan tingkat kemiskinan, mengatasi PHK serta bantuan kepada usaha produktif.

Setelah menghadiri rapat paripurna DPRD, kami melanjutkan diskusi dengan tiga orang anggota dewan yaitu Ibu Hj.Siti Qomariah, SE,  Bapak Hermanto Kewot, S.P, dan Bapak Josep S.Pd. diskusi dibuka dengan pengenalan mengenai DPRD oleh Bapak Josep selaku Ketua Komisi I. Bapak Josep menjelaskan bahwa di DPRD  terdapat  55 anggota dewan yang terdiri dari beberapa partai yang tergabung dalam 9 fraksi yaitu Golkar, PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, PKB, Hanura dan P3-Nasdem. Serta terdapat 4 komisi di DPRD Kalimantan timur. Komisi I menanganani bidang pemerintahan, hukum dan HAM. Komisi II menangani bidang keuangan dan perekonomian meliputi asset daerah, perbankan, perpajakan, dsb. Komisi III bertanggung jawab dalam bidang pembangunan serta komisi IV memiliki kewenangan dalam bidang kesejahteraan rakyat.  Setelah menjelaskan fraksi dan komisi yang ada di DPR kemudian Bapak Josep memberikan sesi tanya jawab sekitar 30 menit. Hal yang dibahas selama diskusi seperti masalah daerah otonomi baru, keamanan di perbatasan, masalah narkoba.  Daerah otonomi baru merupakan salah satu tujuan negara dimana mengakselerasi dalam pembangunan yaitu bagaimana pembagian dapat terlayani bagi masyarakat yang mengalami kesulitan sehingga dapat menjadi mudah.  Karena itulah Kalimantan Utara dibentuk karena bersinggungan dengan perbatasan antara Kalimantan timur dengan Malaysia yang bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, layanan birokrasi dan pembangunan.  Selain itu apakah ada potensi yang dapat diciptakan apabila sumber daya alam tidak ada lagi. Potensi tersebut adalah pariwisata. Dengan meningkatkan pariwisata maka ada prioritas yang harus dilakukan yaitu membangun infrastruktur dengan baik, pertanian, sumber daya manusia yang berhubungan dengan kesehatan dan pendidikan. Dalam masalah keamanan bukan hanya tanggung jawab daerah tetapi juga tanggung jawab pusat sehingga jika terdapat ancaman di perbatasan maka pemerintah pusat yang harus bertanggung jawab untuk mengatasi masalah ini.  Selain itu untuk masalah narkoba pemerintah telah membuat program kerja yaitu Peraturan Daerah tentang bagaimana caranya untuk dapat mengatasi masyarakat dan meningkatkan kerjasama Polisi dengan BNN dalam memberantas Narkoba.

Advertisements