Tags

, , ,

Nama               :  Lita Lidya

NIM                :  1402045039

Prodi               :  Hubungan Internasional (A)

Mata Kuliah Teori Perbandingan Politik

Potret Kinerja Parlemen

20 Juni 2016

Bagian I – Rapat Paripurna ke-XV DPRD Kalimantan Timur

Saya dan teman-teman berangkat menuju gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk memenuhi undangan Rapat Paripurna ke-15 dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Perbandingan Politik. Kami berkumpul di lokasi sejam sebelum dimulainya rapat yaitu sekitar pukul 9 pagi, alasannya karena kami tidak ingin terlambat dan membuat malu nama mahasiswa, khususnya sebagai mahasiswa dengan almamater Universitas Mulawarman. Pada pukul 10, kami dipersilahkan untuk memasuki Gedung Utama DRPD Provinsi Kalimantan Timur dimana Rapat Paripurna ke-15 itu akan diselenggarakan. Setelah itu saya melihat bapak Gubernur Kalimantan Timur Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si juga memasuki gedung. Saya pikir rapatnya akan segera dimulai, akan tetapi saat saya melihat jam menunjukan 10.28 rapatnya belum dimulai karena masih banyak sekali peserta rapat yang belum datang. Saya tidak tahu mengapa para peserta rapat datang lewat dari pukul 10 pagi, padahal di dalam undangan tertulis bahwa rapat tersebut dimulai pada pukul 10 pagi hingga selesai. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah mereka (wakil rakyat) tidak malu datang tidak tepat waktu di depan Bapak Gubernur dan Mahasiswa (kami para penerus mereka)? Bukankah secara tidak langsung mereka mengajarkan hal yang tidak benar kepada mahasiswa kepada kami dan membuat image mereka semakin buruk? Jika mereka ingin memajukan Kalimantan Timur, kenapa mereka tidak memperbaiki image buruk itu terlebih dahulu, agar kami sebagai mahasiswa dan penerus bangsa dapat mencontoh mereka.

            Rapat Paripurna ke-15 DPRD Provinsi Kalimantan Timur pun akhirnya dibuka sekitar pukul 11 kurang, yang seharusnya sudah dimulai pukul 10 pagi.  Adan beberapa agenda Rapat Paripurna ke-15 DPRD Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

  1. Jawaban Gubernur Kalimantan Timur atas pandangan umum fraksi terhadap pertanggungjawaban APBD tahun 2015
  2. Pembentukan pansus membahas raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015
  3. Pembentukan pansus atas pelepasan aset Kalimantan Timur yang ada di Kalimantan Utara dan Instansi vertikal.
  4. Pembentukan pansus invesitgasi kegiatan tambang dan korban tambang

Ada beberapa poin yang dipaparkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan juga Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur H.M. Mukmin Faisyal HP, SH, MH di dalam sidang paripurna ini. Mungkin bebrapa poin yang telah beliau sampaikan akan saya tulis kembali kedalam paper ini.

      Saat ini Pemerintah Kalimantan Timur akan mempertimbangkan dan memperhatikan secara serius tentang APBD raperda. Fraksi-fraksi juga menyepakati langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk pembagusan kinerja, membuat pedoman, tugas dan tanggung jawab pengurus. Pemerintah juga memberikan apresiasi dan dukungan kepada kinerja BUMN untuk lebih fokus, sehingga BUMD bisa melakukan kinerja yang bagus. Ada sekitar 8 BUMD yang telah memberikan kontribusi besara kepada pemerintahan dan provinsi Kalimantan Timur. Oleh karenanya pemerintah akan melakukan revitalisasi dan optimalisasi BUMD. Saat ini pemerintah sedang menyikapi obligasi daerah. Pemerintah juga berjanji akan terus memperbaiki kinerja badan keuangan melalui penetapan standar akutansi, pemerintah sepakat untuk meningkatkan indek & melakukan pembenahan ke internal untuk dimasa yang akan datang. Pemerintah juga terus berupaya untuk memberikan bantuan beasiswa dan BPJS, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan, mengalakan program dalam bidang pertanian dan pariwisata yang potensial serta berkomitmen untuk menyelesaikan masalah pendanaan dan pembangunan daerah. Serta tidak lupa, pemerintah juga berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 5% ditahun 2018.

 

Bagian II – Public Hearing

            Setelah Rapat Paripurna ke-15 DPRD Provinsi Kalimantan Timur selesai, saya dan teman-teman bertemu dengan Bapak Josep, S.Pd (Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltim), Ibu Hj. Siti Qomariah, SE (Ketua Komisi II) dan Bapak Hermanto Kewot, S.P (Ketua Komisi IV). Sayang sekali ketua Komisi III tidak dapat hadir dalam public hearing ini karena pekerjaan yang mungkin tidak dapat ditinggal. Masing-masing komisi memiliki fokus dan tugas dalam bidang yang berbeda-beda. Komisi I membidangi pemerintahan, hokum dan HAM, politik, kepegawaian. Komisi II membidangi keuangan daerah, aset daerah, perbankan, perusahan daerah, bidang pertanian, perkebunan. Komisi III membidangi pembangungan, penelitian dan pengembangan, perhubungan, lingkungan. Komisi IV membidangi ketenagakerjaan, teknologi, olahraga, budaya, pendidikan, kesejahteraan sosial. Kami diberikan kesempatan oleh Bapak dan Ibu ketua Komisi DPRD, sekitar 3 pertanyaan. Pertanyaan dari teman-teman saya yaitu menyangkut otonomi daerah, sektor alternatif untuk menambah pendapatan daerah dan juga tentang narkoba.

            Ketua Komisi I menjelaskan bahwa otonomi daerah dilakukan agar dapat mempercepat pelayanan birokrasi, memperkuat perbatasan dan mempercepat pertumbuhan pembangunan. Ketua Komisi IV juga menambahkan bahwa sebenarnya otonomi daerah ada baik dan buruknya. Dengan adanya otonomi daerah, masyarakat dapat dengan cepat mendapatkan pelayanan dari birokrasi yang bersangkutan, akan tetapi juga dapat membuat penguasa-penguasa baru yang hanya mencari keuntungan dengan menggunakan jabatannya. Selanjutnya, berkaitan dengan sektor alternatif apakah yang dapat menambah pendapatan daerah selain sektor migas dan batu bara? Ketua Komisi I dan II menyampaikan bahwa Kalimantan Timur dapat membangun infrastruktur dan menggalakan pertanian, perkebunan, peternakan serta pariwisatan yang potensial untuk dapat menambah pendapatan daerah. Seperti yang diketahui bahwa Kalimantan Timur mempunyai banyak lokasi wisata seperti di Berau ada Labuan Cermin dan sebagainya. Jika infrastruktur, transportasi dan tempat wisata tersebut dikelola maka besar kemungkinan untuk menambah pendapatan daerah dengan kedatangan turis. Yang terakhir adalah mengenai narkoba, saat ini pemerintah telah berusaha untuk menanggulangi kegiatan perdagangan dan pemakaian narkoba yaitu dengan bekerja sama dengan pihak BNN dan Kepolisian.

            Mungkin hanya ini saja yang dapat saya tulis, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Unis Sagena,  M. SI., PH.D. sebagai dosen pengampu mata kuliah Teori Perbandingan Politik yang telah membimbing saya dan teman-teman Program Studi Hubungan Internasional 2014.

 

Advertisements