Tags

, , ,

Nama   : Jumriana

Nim     : 1402045025

Kelas   : HI- A

Thema : Potret Kinerja Parlemen

“Paper TPP : HASIL RAPAT PARIPURNA KE-15 DPRD PROVINSI KALTIM”

Dengan Agenda

  1. Jawaban Gubernur dan Penjelasan Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum     Fraksi- Fraksi DPRD Prov.Kaltim terhadap Reperda PertanggungJawaban APBD     Tahun Anggaran 2015

–   Pemerintah akan mempertimbangkan APBD

–   Akan menindaklanjuti rekomendasi BPK selama 60 hari

–   Pemerintah sependapat dengan fraksi-fraksi untuk memanfaatkan SDA                              kalimantan demi perbaikan finansial

–   Pemerintah akan melakukan revitalisasi BUMD

–   Pemerintah mengapresiasi fraksi-fraksi yang memberikan opini pada peraturan             pemerintah

–   Pertumbuhan ekonomi melemah karena turunnya harga minyak dan gas. Namun           Kaltim mampu menurunkan tingkat kemiskinan karena ekonomi tidak hanya                bergantung pada MIGAS dan Batubara asumsinya masyarakat sudah banyak yang bisa mengakses pendidikan

–   Pemerintah akan memberikan bantuan bagi murid putus sekolah

–   Mengenai Kesehatan, pemerintah akan meningkatkan fasilitas kesehatan dengan          akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas sebagai bukti saat ini Pemprov Kaltim                  akan meningkatkan Tipe dan Manegementnya pada Rumah Sakit AWS.

  1. Pembentukan PANSUS LKPJ

Pembentukan PANSUS terdiri dari 55 DPR terbagi atas 9 fraksi:

  • Golkar berjumlah 9
  • PDIP berjumlah 11
  • Gerindra berjumlah 6
  • Demokrat
  • PAN
  • PKS berjumlah 4
  • PKB
  • HANURA
  • PPP-NASDEM

Terbentuk 6 DAPIL:

  • Kota Samarinda
  • Kota Balikpapan
  • Kabupaten Penajam Paser
  • Kutai Kartenegara dan Barat
  • Bontang, Kutai Timur, dan Berau
  • Kaltara ( Bulungan dan Tarakan)

Dikarenakan adanya pembetukan Provinsi Baru yaitu Kaltara sehingga Kaltim hanya memiliki 5 DAPIL. Kekurangan ini di isi oleh nomer urut DAPIL Partainya masing-masing.

Komisi di DPRD terdiri dari: Komisi I, Komisi II, Komisi III, Komisi IV yang           mengatasi masalah-masalah dalam pemerintahan, distribusi, pendidikan. Komisi            membidangi:

–    Pemerintahan, Hukum dan HAM, Politik, Kepegawaian mitranya adalah    pemerintah, biro hukum dan BKD

–    Keuangan daerah, Aset daerah merupakan PANSUS, Perusahaan daerah    pertanian dalam arti luas ( Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan ) merupakan          sektor penting yang perlu perhatian khusus dari pemerintah, tegas Hj. Siti Qomariah, SE selaku anggota fraksi PAN.

–    Perhubungan, Lingkungan

–    Ketenagakerjaan, Teknologi, Olahraga, Budaya, Pendidikan, dan Kesejahteraan     Sosial

  • Laporan hasil kerja PANSUS, Pembahas Reperda:
  • Perubahan Atas Perda Prov. Kaltim Nomor 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
  • Perubahan Atas Perda Prov. Kaltim Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
  • Perubahan Atas Perda Prov. Kaltim Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu
  • Perubahan Atas Perda Prov. Kaltim Nomor 08 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusda Ketenagalistrikan
  • Perubahan Atas Perda Prov. Kaltim Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusda Perkebunan Prov. Kaltim menjadi PT. Agro Kaltim Utama
  • Kawasan Sehat Tanpa Rokok.
  1. Hasil Diskusi RAPERDA

Hasil Diskusi dari RAPERDA ini berharapan bahwa Pemerintah Daerah Kalimantan        Timur bisa lebih luas dalam mencari pendapatan daerah tidak hanya berharap pada        pendapatan terhadap sektor MIGAS dan Batubara. Tetapi juga bisa memperluas    pendapatan daerah dari sektor Pariwisata dengan sarana dan fasilitas yang mendukung karena melihat potensi yang ada di kawasan terlebih didaerah pesisir pantai Kabupaten Berau dan di kawasan Kaltim lainnya.

 

Advertisements