Tags

, , ,

Nama  : Faroza Satria R.

NIM     : 1402045009

Hubungan Internasional 2014 (A)

Teori Perbandingan Politik

Di dalam paper ini saya akan menjelaskan bagaimana pengalaman mahasiswa Universitas Mulawarman Jurusan Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial melakukan kunjungan ke kantor DPRD Kalimantan Timur untuk memenuhi panggilan dari DPRD Kalimantan Timur untuk menyaksikan secara langsung rapat paripurna yang akan dilaksanakan pada 20 Juni 2016.

Kami tiba di gedung DPRD Kalimantan Timur Pukul 09.30 dan pada Pukul 09.50 kami pun disuruh masuk ke dalam gedung utama DPRD Kalimantan Timur menyaksikan secara langsung bagaimana rapat paripurna di DPRD Kalimantan Timur berjalan, ketika kami melakukan kunjungan, rapat paripurna yang sedang dilaksanakan adalah rapat paripurna ke-15. Jam menunjukkan pukul 10.00, namun masih ada sebagian anggota DPRD Kalimantan Timur yang belum hadir, sehingga rapat pun diundur menunggu kehadiran para anggota-anggota tersebut. 10.30 rapat pun dimulai walau masih ada beberapa anggota DPRD Kalimantan Timur yang belum datang, namun untuk mempersingkat waktu rapat pun dimulai oleh Ketua rapat paripurna. Di dalam rapat paripurna ke-15 ini, ada 4 agenda yang akan dibahas,yaitu:

  1. Jawaban Gubernur Kalimantan Timur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015.
  2. Pembentukan Pansus Pembahas Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2015.
  3. Pembentukan Pansus pelepasan asset Provinsi Kalimantan Timur yang ada di Provinsi Kalimantan Utara dan Instansi Vertikal.
  4. Pembentukan Pansus Investigasi kegiatan/korban tambang batubara.

Agenda pertama dibahas dan dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Timur sendiri yaitu Bapak Awang Faroek Ishak, beliau membacakan 15 poin-poin pandangan beliau terhadap fraksi-fraksi DPRD yang ada dan poin-poin lainnya dilanjutkan oleh Bapak Mukmin Faisal selaku Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Setelah pembacaan poin-poin tersebut agenda pertama pun selesai.

Agenda kedua,ketiga,dan keempat juga berjalan lancar, pemilihan pansus-pansus dalam agenda tersebut tidak ada masalah terkecuali di agenda ketiga dimana seorang anggota DPRD Kalimantan Timur mengintrupsi pemimpin, beliau berkata ingin digantikan oleh saudara anggota DPRD Kalimantan Timur yang lain dan hal ini sudah mereka diskusikan tanpa ada keberatan di antara kedua belah pihak, Ketua rapat pun mensetujui pergantian tersebut. Rapat Paripurna ke-15 DPRD Kalimantan Timur pun selesai pada pukul 13.30.

Selesai dari rapat kami pun digiring menuju gedung E DPRD Kalimantan Timur untuk mengikuti penjelasan tentang struktur di dalam DPRD Kalimantan Timur dan Sesi Tanya Jawab. Sosialisasi ini dimulai pada pukul 14.00, sosialisasi ini dipimpin oleh pimpinan Komisi I DPRD Kalimantan Timur Bapak Josep, S.Pd, anggota Komisi IV Bapak Hermanto Kewot S.P, dan anggota Komisi I Ibu Siti Qomariah, SE.

Dalam sosialisasi ini Bapak Josep menjelaskan tentang bagaimana struktur di dalam keanggotaan DPRD Kalimantan Timur. Dalam DPRD Kalimantan Timur ada 55 anggota yang terbagi menjadi 9 fraksi,yaitu :

1.Golkar                 4. Demokrat                          7. PKB

2.PDI Perjuangan 5. PKS                                     8. Hanura

3.Gerindra                         6. PAN                                        9. Nasdem

Daerah Pemilihan anggota DPRD Kalimantan Timur terbagi menjadi 6 Daerah Pemilihan, yaitu:

  1. Kota Samarinda.
  2. Kota Balikpapan.
  3. Penajam & Paser.
  4. Kutai Kartanegara & Kutai Barat.
  5. Bontang, Kutai Timur & Berau.
  6. Kalimantan Utara (Bulungan, Tarakan)

Namun akibat dari adanya pemekaran provinsi Kalimantan Utara, kini Daerah Pemilihan Kalimantan Timur hanya tersisa 5 dan kekurangan ini diisi dengan nomor urut partainya atau dapilnya masing-masing.

Setelah penjelasan tentang Dapil, beliau melanjutkan dengan keberadaan komisi-komisi yang ada di dalam DPRD Kalimantan Timur. DPRD Kalimantan Timur memiliki 4 Komisi yang bekerja dan menangani dibidangnya masing-masing. Ada pun komisi dan bidang yang digeluti sebagai berikut:

  1. Komisi I, membidangi Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Hak Asasi Manusia.
  2. Komisi II, membidangi Bidang Keuangan dan Perekonomian.
  3. Komisi III, membidangi Pembangunan, Infrastruktur, Penelitian dan Pengembangan Lingkungan.
  4. Komisi IV, membidangi Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, Agama, Budaya, dan Olahraga.

Dan pembahasan terakhir beliau menjelaskan Badan-Badan yang ada di dalam DPRD Kalimantan Timur, adapun Badan-Badan tersebut adalah:

  1. Badan Musyawarah (Banmus)
  2. Badan Pembuat Peraturan Daerah (Baperda)
  3. Badan Kehormatan (BK)
  4. Badan Anggaran (Banggar)

Dengan penjelasan tentang Badan-Badan yang ada di DPRD Kalimantan Timur sosialisasi tentang DPRD Kalimantan Timur pun selesai dan sesi tanya dijawab dibuka. Kami diberikan kesempatan untuk bertanya sebanyak 3 kali.

Pertanyaan pertama dilontarkan oleh saudara Armin Beni Pasapan dari kelas Hubungan Internasional A 2014, yang berisi tentang mengapa perlu ada pemekaran di Kalimantan Timur, karena saudara Armin berasumsi bahwa hal itu hanya akan menimbulkan pemimpin-pemimpin baru yang akan menyalahgunakan dana yang ada, hal ini dia buktikan dengan situasi yang ada sekarang dimana banyak para pemimpin yang terlibat kasus korupsi, dengan adanya pemekaran wilayah-wilayah baru, bukankah hal ini justru akan memancing timbulnya kejahatan-kejahatan yang lebih banyak.

 Pertanyaan kedua dilontarkan oleh Saudara Kurnianto Rombe Rante dari Mahasiswa Hubungan Internasional A 2014, dia menyatakan bahwa potensi sumber penghasilan Kalimantan Timur selama ini hanya bersifat general, dia mengatakan bahwa sumber-sumber dana yang Kalimantan Timur peroleh hanya berasal dari sektor-sektor pertambangan dan migas, yang mana menyebabkan penghasilan Kalimantan Timur untuk tahun 2016 menurun, dia mengatakan bahwa sumber penghasilan wilayah Kalimantan Timur tidak harus selalu tentang batubara dan migas, Saudara Kurnianto memberikan solusi dengan mengembangkan sektor laut karena menurut dia wilayah Kalimantan Timur memiliki potensi laut yang sangat besar dikarenakan banyaknya wilayah pesisir yang ada di Kalimantan Timur dan jika hal ini dikelola dengan benar, maka dia beranggapan bahwa Kalimantan Timur mampu menjadi provinsi yang kuat secara ekonomi, namun jika ingin melakukan hal tersebut, hal pertama yang perlu pemerintah Kalimantan Timur lakukan adalah meningkatkan pertahanan laut yang ada di perbatasan dan laut lepas, dia menyinggung bahwa baru-baru ini terjadi pembajakan oleh Abu Sayyaf di wilayah Kalimantan Selatan menuju Filipina Selatan dan ditakutkan hal ini akan berdampak pada provinsi Kalimantan Timur.

Pertanyaan ketiga disampaikan oleh mahasiswi Hubungan Internasional B 2014 Saudari Dhysti Windyswara. Dia bertanya tentang bagaimana reaksi DPRD Kalimantan Timur terhadap adanya Narkoba di Kalimantan Timur, apa yang sudah dilakukan oleh DPRD Kalimantan Timur dan apa yang akan dilakukan DPRD Kalimantan Timur selanjutnya terkait kasus narkoba tersebut.

Ketiga pertanyaan tersebut dijawab oleh Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur Bapak Josep, pertanyaan pertama beliau jawab mengapa perlu ada pemekaran di wilayah-wilayah Kalimantan Timur karena birokrasi yang ada di Kalimantan Timur masih sangat rumit, masyarakat mendapat kesulitan jika ingin mengurus sesuatu akan terhambat oleh jauhnya letak tempat pengurusan yang ada. Beliau juga berkata jalur transportasi yang ada di wilayah-wilayah terpencil tersebut 80-90% nya belum di aspal, sehingga membuat waktu tempuh sangat lama, dengan adanya pemekaran ini beliau yakin bahwa birokrasi yang ada akan terpangkas dan masyarakat pun mudah untuk mengakses sarana dan prasarana yang ada.

Untuk pertanyaan kedua beliau setuju dengan masukan dari Saudara Kurnianto, hal ini juga sudah dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Timur bahwa wilayah Berau akan dijadikan wilayah Pariwisata dan bekas-bekas pertambangan akan digunakan untuk sektor pertanian,peternakan,perikanan, dan banyak lagi, terkait dengan keamanan perbatasan dan laut lepas beliau berkata bahwa itu diluar kendali dari DPRD Kalimantan Timur, Keamanan perbatasan dan laut lepas merupakan bidangnya DPR RI yang ada di Jakarta, jadi peran dari DPRD Kalimantan Timur terkait masalah satu ini diluar kuasa mereka.

Untuk menjawab pertanyaan ketiga DPRD Kalimantan Timur sudah membuat peraturan daerah untuk pelarangan inhaler atau narkoba jenis hirup yang sering disalahgunakan oleh anak-anak muda, dan untuk tindakan lebih lanjut akan diadakan peraturan yang mengatur untuk diadakannya razia rutin di tempat-tempat yang terindikasi adanya kegiatan transaksi narkoba. Beliau pun tidak memungkiri bahwa Indonesia saat ini sedang krisis masalah narkoba, sehingga beliau menyinggung bahwa perlunya kesadaran dari diri masing-masing untuk mencegah baik diri sendiri maupun orang lain untuk menyalahgunakan narkoba.

Dengan terjawabnya ketiga pertanyaan tersebut, sosialisasi dan sesi tanya jawabpun selesai, acara selesai pada pukul 15.30.

Advertisements