Tags

, , ,

Nama              : Dwiki Yudistira Anggrianingtyas

NIM                : 1402045066

Kelas              : Hubungan Internasional Reguler A 2014

Mata Kuliah  : Teori Perbandingan Politik

Potret Kinerja Parlemen

            Kemarin, tanggal 20 Juni 2016, DPRD Provinsi Kalimantan Timur baru saja melakukan Rapat Paripurna ke XV yang di hadiri 28 anggota DPRD dan sekitar 86 Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mulawarman.                                            Kami, di undang pada Rapat Paripurna guna mengetahui inilah sistematis rapat yang dilakukan oleh wakil rakyat dan bagaimana mereka berkerja. Kami disambut langsung oleh Gubernur KalTim yang mengucapkan selamat datang kepada kami. Rapat Paripurna ke XV dimulai sekitar pukul 10.30 mengalami keterlambatan yang dimana pada surat undangan rapat dimulai pukul 10.00, meskipun mengalami keterlambatan, namun rapat tersebut berjalan dengan baik.

   Rapat dibuka dengan Ketua Pimpinan yang melakukan sambutan sambutan dan membacakan agenda yang akan di bahas, agenda-agenda tersebut adalah jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi KalTim terhadap raperda pertanggungjawaban  APBD Tahun Anggaran 2015, Pembentukan Pansus pembahas raperda pertanggungjawaban  APBD TA. 2015, pembentukan Pansus pelepasan aset provinsi KalTim yang ada di Provinsi KalTara dan instansi Vertikal, dan pembentukan pansus investigasi kegiatan/korban tambang Batu Bara. Setelah melakukan sambutan-sambutan dan membacakan beberapa agenda diatas, Ketua Pimpinan mempersilahkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur untuk berbicara terkait agenda yang akan dibahas. Dalam pembahasan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur KalTim, didapat kesimpulan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan APBD, akan menindak lanjuti rekomendasi BPK selama 60 hari, pemerintah sependapat dengan fraksi-fraksi untuk memanfaatkan SDA Kalimantan demi perbaikan finansial, pemerintah akan melakukan revitalisasi BUMD, pemerintahan mengapresiasi fraksi-fraksi yang memberikan opini pada peraturan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi melemah karena turunnya harga minyak dan gas namun kaltim masih mampu menurunkan tingkat kemiskinan karena ekonomi tidak hanya bergantung pada MiGas dan Batu Bara, indikatornya angka melek huruf menngkat asumsinya masyarakat sudah banyak yang bisa mengakses pendidikan. Terkait pendidikan pemerintah akan meningkatkan fasilitas kesehatan dengan akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas, pemerintah akan meningkatkan kesehatan dengan akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas, dan rumah sakit akan ditingkatkan tipe nya dan managementnya akan dilakukan oleh AWS. Setelah melakukan pembahasan agenda yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur KalTim, rapat dikembalikan oleh Ketua Pimpinan dan ada sedikit perdebatan terkait penambahan Panitia Khusus (PanSus) dan rapat pada saat itu mengalami skorsing selama 15 menit, setelah itu Rapat kembali di lakukan dan berakhir pada pukul sekitar 12.38 WITA. Rapat Paripurna ditutup dengan ucapan terimakasih Ketua Pimpinan kepada hadirin yang telah datang termasuk kepada kami, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mulawarman.

Meskipun Rapat Paripurna ke XV berakhir, namun kami kembali melanjutkan kunjungan kami ke gedung E guna melakukan diskusi bersama Ibu HJ Siti Qomariah, SE selaku anggota Komsi I dan Bapak Josep, S.Pd selaku ketua Komisi I dan dihadiri pula oleh Mantan Komisi I tahun 2009-2014. Pada diskusi kemarin, Ketua Komisi I bapak Josep membuka diskusi dengan menjelaskan tentang anggota-anggota DPRD, dari penjelasan Bapak Josep dapat disimpulkan bahwa ada 55 Anggota DPRD yang dilantik yang berasal dari beberapa fraksi-fraksi, tepatnya ada 9 fraksi yaitu Partai Golkar, Partai PDIP Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai PKS, Partai PKb, Hanura, Nasdem, dan P3(P3 Nasdem). Dan terdapat 6 dapil yaitu kota Samarinda terdapat 11 kursi, Balikpapan  terdapat 7 kursi, Penajam  Paser Utara terdapat 6 kursi, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat terdapat 11 sampai 12 kursi, Kota Bontang kabupaten Kutai Timur dan kabupaten Berau, dan Kalimantan Utara. Dan terdapat 4 Komisi di DPRD Kalimantan Timur, Komisi I Membidangi pemerintahan Hukum dan HAM, Politik termasuk kepegawaian pertahanan, Komisi II membidangi keuangan daerah KalTim dan aset daerah dan juga berhubungan dengan keuangan pendapatan-pendapatan pertanian dan koperasi terdapat di Komisi III, Komisi III berhubungan dengan infrastruktur infrastruktur pembangunan penelitian dan pengembangan, Komisi IV berhubungan dengan tenaga kerja, pendidikan, teknologi, kepemudaan, dan kesehatan juga beasiswa beasiswa yang dilakukan oleh pemerintah juga berasal dari Komisi IV. Juga ada beberapa badan, ada BAPERDA (Badan Peraturan Daerah), BK (Badan Kehormatan), Badan Anggaran, dan Badan Pengawas. Setelah dilakukan penjelasan terkait sistem DPRD oleh Ketua Komisi I, dilakukanlah sesi tanya jawab yang pertama dilakukan oleh saudara Armin Beni Pasapan, Kurnianto Rombe Rante dan Dhysti Windyswara sesi tanya jawab dan penyampaian aspirasi yang  dilakukan oleh teman teman  kurang lebih selama 20 menit setelah itu, ibu Siti juga memberikan pendapatnya terkait pertanyaan oleh teman teman yang bertanya tentang sistem kerja yang dilakukan oleh DPRD yang dirasa kurang maksimal dan memberi pendapatnya juga terkait aspirasi aspirasi dari teman teman. Diskusi ditutup dengan penyampaian aspirasi saudara Kurnianto, dan ucapan terimakasih dari Bapak Josep tentang kedatangan kami di DPRD Provnsi Kalimantan Timur dan mengharapkan  kami untuk terus belajar dan mendoakan agar kelak kami dapat menempati kursi kursi DPRD dan menjadi anggota DPRD yang penuh rasa tanggung jawab. Diskusi berakhir hingga kurang lebih pukul 15.08 dan kami pun memberikan kenang-kenangan berupa plakat kepada Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan melakukan sesi foto bersama.

Advertisements