Tags

, , ,

Nama                          : Armin Beni Pasapan

NIM                            : 1402045060

Mata Kuliah              : Teori Perbandingan Politik

 

 

            Pada tugas akhir atau praktik mata kuliah “Teori Perbandingan Politik” kali ini yakni pada tanggal 20 Juli 2016, kami mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2014 yang berjumlah 115 orang mendapat kesempatan melakukan kunjungan ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk berdiskusi dengan Komisi I dan Komisi IV.

Namun sebelum berdiskusi, kami mengikuti Rapat Paripurna ke- XV DPRD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 untuk menambah wawasan serta mempertajam pengetahuan kami terkait kinerja dan tata sidang di DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam Rapat Paripurna ke – XI terdapat 4 agenda pembahasan, yaitu Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015, Pembentukan Pansus pembahasan Raperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2015, Pembentukan Pansus Pelepasan Aset Provinsi Kaltim yang ada di Provinsi Kaltara dan INstansi Vertikal, pembentukan Pansus Investigasi Kegiatan/Korban tambang batu bara. Dalam Rapat Paripurna ke –XV DPRD Provinsi Kaltim itu dilaksanakan pada pukul 10.30 WITA, yang dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltim ( H. M. Syahrun, H.S ) serta dihadiri wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim sebanyak 2 orang dari 3 orang wakil ketua dan 37 anggota dari 51 anggota DPRD yang ada. Rapat Paripurna ke – XV juga dihadiri oleh Gubernur Kaltim ( Awang Faroek ) dan Wakil Gubernur beserta segenap SKPD Provinsi Kaltim dan media.

Rapat Paripurna ke – XV DPRD Provinsi Kaltim seperti settingan yang diatur dengan begitu baikknya. Namum yang menjadi kritikan saya, DPRD tidak menunjukkan kapabilitasnya sebagai politisi wakil rakyat dalam hal public speaking yang mengandalkan naskah 100% untuk dibacakan, layaknya seperti sosialisasi bukanlah rapat dewan yang saya pikirkan.

Inti pada laporan RKPJ tahun 2015 yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim adalah APBD Kaltim mengalami penurunan sehingga proses pembangunan sedikit terkendala akibat melemahnya sektor Tambang dan Migas yang menjadi andalan Kaltim saat ini dan Kaltim tidak akan bergantung penuh lagi akan Tambang dan Migas tetapi kepada sektor Industri dan Pariwisara. Dan harapan dari DPRD adalah Pemprov dalam hal ini SKPD SKPD Provinsi bisa bersama-sama turun ke masyarakat langsung saar mereka melakukan reses anggota dewan agar tahu apa yang menjadi aspirasi warganya.

            Pukul 13.45, Rapat Paripurna ke – XV DPRD Provinsi Kalimantan TImur pun ditutup dan kami melanjutkan diskusi di gedung E bersama-sama dengan 4 anggota dewan dari Komisi I dan Komisi IV yaitu Pak Joseph, S.Pd, Ibu Siti Qomariah, SE, Bapak Herwanto Kewot, dan Bapak Dr. Yahya Anja, MH.

            Dalam sesi diskusi ini,yang mengawali dengan penjelasan susunan DPRD Provinsi Kaltim yaitu Ketua Komisi I oleh Bapak Joseph, S.Pd yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM. Beliau mengatakan ada 55 total keseluruhan anggota DPRD Provinsi Kaltim dengan komposisi 9 Fraksi dan 4 Badan DPRD, serta mewakili 5 Dapil ( Daerah Pemilihan ). Komposisi 55 anggota dewan tersebut terdiri dari Ketuam 3 Wakil Ketua dan 51 anggota dewan. Dan dalam Badan DPRD terdapat, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Musyawarh. Kemudian terdapat 9 Fraksi yaitu urutan Fraksi yang tebanyak dari Partai Golkar yang disusul oleh Fraksi PDI-Perjuangan, kemudian Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PAN, Fraksi Hanura, Fraksi PKS dan Fraksi PPP-Nasdem. Beliau juga menjelaskan secara panjang tentang Pendidikan dalam hal ini adalah beasiswa Kaltim Cemerlang yang diurus oleh Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim. Tidak begitu lama beliau memaparkan, sekitar 45 menit saja beliau memaparkan yang kemudian dilanjut dengan diskusi atau sesi Tanya jawab.

            Pertanyaan pertama disampaikan oleh saya sendiri, dalam hal ini pertanyaan saya tujukan kepada Komisi I DPRD Provinsi Kaltim. Sebelum mengkrucut pada pertanyaan, saya menyampaikan beberapa aspirasi saya bahwa “Semangat Reformasi 1998 sampai hari ini banyak kemandulan, dari Korupsi yang semakin meningkat dikalangan pemerintah dari pusat hingga daerah-daerah. Salah satu amanat reformasi adalah Otonomi Daerah yang sangat baik tujuan awalnyayaitu untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan public dan kesejahteraan masyarakat. Namum kelirunya semangat itu tidak dimaknai, banyak sekali yang memanfaatkan pemekaran wilayah sebagai cara untuk berkuasa atas daerah pemekaran tersebut yang semakin menambah koruptor di negeri ini. Bahkan di Kaltim baru-baru saja melepaskan atau memekarkan wilayah Kalimantan Utara dengan 5 Kabupaten yang ada, yang sampai saar ini masih menggunakan dana hibah dari Provinsi Kalimantan Timur. Lalu saat ini sudah ada Kabupaten Kutai Utara yang sudah diketuk palu di DPRD Provinsi oleh Pak Joseph, S.Pd yang akan disahkan tahun 2016 ini di Senayan. Kemudian pertanyaan saya adalah sejauh mana pandangan Bapak dalam melihat isu-isu pemekaran wilayah dan kesiapan DOB yang akan di putuskan oleh DPR RI di senayan tahun 2016 ini?”.

            Pertanyaan kedua yaitu dari Kurnianto Rombe Rante yang juga bertanya kepada Komisi I tentang DOB juga dan tentang alternatif Kaltim untuk mendapatkan PAD yang besar selain Tambang dan Migas.

Dan pertanyaan terakhir dari Dhisty yang juga bertanya kepada Komisi I DPRD Provinsi Kaltim tentang Narkoba yang menyerang anak Kaltim yang mana Kaltim juga menjadi pintu masuk kejahatan Internasional. Apa saja program yang telah dan sedang dilakukan serta yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan Narkoba ini dan apakah ada UU yang dibuat oleh DPRD Provinsi Kaltim terkait pengatasan masalah pengedar Narkoba.

             Secara singkat Pak Joseph menjawab pertanyaan saya dan Kurnianto, Beliau berpendapat bahwa “tujuan Otonomi Daerah adalah agar pembangunan tidak tersentralistik. Menurut Beliau, 3 hal penting mengapa dilakukan pemekaran wilayah adalah mempercepat pertumbuhan pembangunan daerah, mempercepat layanan publik atau birokrasi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Ada kehati-hatian dalam pemekaran wilayah sehingga terbitlah undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah. Sebelum menjadi daerah pemekaran secara defenitif akan dibentuk daerah persiapan selama 3 tahun untuk memeprcepat pembangunan dan kesejahteraan sosial masyarakat, apabila dalam 3 tahun tidak berhasil makan akan dicabut kembali. Kemudian untuk meningkatkan PAD Kaltim adalah dengan cara menggandeng BUMD BUMD yang ada dalam bidang pertanian perikanan, perkebunan, bersama dengan peningkatan di sektor Pariwisata di daerah-daerah pesisir”, jelas Pak Joseph.

            Kemudian disambung oleh Ibu Siti Qomariah yang secara inti mengatakan bahwa “DOB merupakan tujuan akselerasi pembangunan kepada masyarakat agar lebih mudah dalam pelayanannya. Prioritas utam Kaltim ada 3 yaitu, pembangunan infrastruktur, pertanian dalam konteks peternakan, perkebunan, perikanan, dll serta sumber daya manusia berkaitan dengan kesejahteraan atau kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat dan pembangunan Industri. Program kerja yang sudah dilakukan DPRD Provinsi Kaltim dalam menangani para pemakai maupun pengedar Narkoba adalah dengan Peraturan Derah Inhalam terkait dengan pengguna Narkoba agar bisa semakin diatasi. Dan beliau juga menjelaskan bahwa Beasiswa Kaltim Cemerlang terbuka luas untuk mahasiswa Kaltim dengan kuota 50.000 orang, akan tetapi mahasiswa kebanyakan malas mengurus sehingga kuota yang disediakan pun tidak tercapai yang akan mengakibatkan semakin tahun kuota Beasiswa Kaltim Cemerlang akan semakin dikurangi”, jelas Ibu Siti Qomariah.

            Ditambah lagi, secara inti dari Bapak Herwanto Kewot yang mengatakan bahwa “DOB akan banyak didapatkan sisi positifnya yaitu terbukanya lapangan pekerjaan, mempercepat pelayanan publik. Dan saat ini terdapat memoratorium dari Pusat bahwa untuk pemekaran wilayah harus dengan syarat 10 kecamatan tidak 5 kecamatan lagi. Keuntungan lainnya yang akan didapat Kaltim jika pemekaran wilayah adalah anggaran dari pusat akan meningkat untuk Kalimantan Timur agar membantu percepatan pembangunan. Anggarn Kaltim tahun 2016 defisit dari 10 Triliun menjadi 8, sekian Triliun yang memaksa pemerintah membuat skala prioritas dan menghemat anggaran”, pungkas Pak Herwanto Kewout.

Setelah statement terkahir dari Pak Herwanto Kewot, kemudian pukul 15.45 diskusi kami ditutup oleh Bapak Joseph, S.Pd selaku Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

Advertisements