Tags

,

Nama : M. Aditya Wardhana

Prodi : Hubungan Internasional (A)

Nim : 1402045058

Matkul : Pemikiran Politik Islam

Dalam setiap produk Pangan di Indonesia, wajib memiliki sertifikasi/Predikat Halal oleh Badan yang berwenang dalam memberikan label tersebut. Badan yang memiliki wewenang dalam memberikan sertifikat halal pada pangan ialah Majelis Ulama Indonesia atau vang sering disingkat MUI. MUI telah mendapatkan mandat oleh Pemerintah Republik Indonesia  untuk memberikan sertifikat halal kepada produk Pangan yang ada di Indonesia. Selain Produk pangan ada banyak jenis produk yang bisa disertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia diantaranya adalah Obat, Kosmetika, Rumah Potong Hewan(RPH), Restoran, dan Katering. Setiap pemilik Produk yang dicantumkan diatas haruslah mengajukan Produknya ke MUI agar MUI bisa memberikan sertifikasi Halalnya.

Menurut Opini Pribadi Saya dengan adanya Sertifikasi Halal pangan oleh MUI ini dimaksudkan agar menjadi petunjuk bagi Masyarakat awam mengenai kehalalan suatu pangan. Kehalalan suatu pangan merupakan masalah penting bagi proses kehidupan khususnya bagi yang beragama Islam. Pangan yang Kita konsumsi ini haruslah Halal karena apa yang kita konsumsi itulah yang menjadi sumber energi kita untuk menjalani kehidupan. Jika Pangan yang halal selalu Kita dapat maka Hal-hal yang Postif dapat kita raih dalam kehidupan ini. Karena bangsa kita mayoritas agama islam yang di dalamnya terdapat beberapa larangan untuk tidak mengkonsumsi jenis makanan-makanan tertentu. Sekarang saja masih banyak para pedagang yang menjual produk-produk dengan berbagai macam-macam campuran bahan makanan yang dilarang. Sudah menjadi keharusan atau kepastian label halal dicantumkan pada semua produk-produk, apalagi yang terutama adalah makanan ini dikarenakan kalau dengan adanya label halal maka setiap konsumen pasti tenang dalam memakai bermacam produk-produk. Ini adalah termasuk dalam pemikiran Tradisionalis Pemikiran ini sesuai namanya masih berisifat tradisional. Ciri-ciri yang dapat ditemui pada pemikiran ini berupa Segala pemikirannya,sikapnya, ucapannya masih terikat kuat dengan tuntunan Ulama Abad Pertengahan, Pelaku Pemikiran Tradisionalis juga menganggap Itjtihad/Pemikiran Ulama di Zaman Modern ini sudah tertutup atau sudah tidak berlaku lagi, Alasan mereka beranggapan demikian karena Masalah Dinamika Kehidupan sudah dirumuskan Ulama Terdahulu, sehingga tidak perlu lagi pendapat baru. Lembaga yang memiliki wewenang memberikan Sertifikasi Halal pada Pangan di Indonesia ialah Majelis Ulama Indonesia(MUI). Majelis Ulama Indonesia atau MUI adalah Lembaga swadya masyarakat yang mewadahi Ulama, Zu’ama, dan Cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin di Seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah atau tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan Lima fungsi dan peran utama MUI yaitu sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi(Warasatul Anbiya), sebagai pemberi fatwa(mufti), sebagai pemimbing dan pelayan umat (Ri’ayat wa khadim al ummah), sebagai gerakan Islah wa al Tajdid dan sebagai penegak amar ma’ruf nahi munkar.

Salah satu fungsi dan peran utama MUI adalah Memberi Fatwa, pemberian Fatwa ini salah satunya ialah sertifikasi Halal pada pangan. Sertifikasi halal oleh MUI mempunyai prosedur tersendiri dalam prosesnya. Prosedur pertama yang harus dilakukan ialah Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan Sistem Jaminan Halal(SJH). Sebelum pihak yang menginginkan sertifikasi Halal mendapatkan sertifikasinya terlebih dahulu harus memahami persyaratan dan mengikuti pelatihan sistem jaminan halal. Prosedur kedua adalah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH). Pihak yang bersangkutan harus menerapkan SJH sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal antara lain: penetapan kebijakan halal,penetapan Tim Manajemen halal,pembuatan Manual SJH,Pelaksanaan pelatihan,penyiapan prosedur terkait SJH,pelaksanaan internal audit,dan kaji ulang manajemen. Prosedur Ketiga ialah Menyiapkan dokumen sertifikasi halal Pihak yang ingin mendapatkan sertifikat halal harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi hala diantaranya adalah daftar produk,daftar bahan dan dokumen bahan. Prosedur Keempat ialah Melakukan pendaftaran sertifikasi Halal (upload Data). Pihak yang ingin mendapat sertifikasinya harus mendaftarkan produknya secara online di Website yang telah ditentukan. Prosedur kelima adalah melakukan monitoring pre audit  dan pembayaran akad sertifikasi. Prosedur keenam adalah pelaksanaan audit. Selanjutnya dilakukan monitoring pasca audit. Terakhir Sertifikasi halal akan diterbitkan.

Kelompok kami Pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016, Kami menuju Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman untuk memulai Penelitian Kami. Kami memulai Penelitian dengan menggunakan Teknik Wawancara kepada setiap Mahasiswa yang ada di Fakultas Pertanian. Pertanyaan yang Kami ajukan adalah “Setujukah Anda dengan adanya Sertifikasi Halal Pangan oleh Majelis Ulama Indonesia?”.  Sebanyak 50 Peserta Wawancara berhasil Kami dapatkan. Kriteria Peserta Wawancara yang Kami dapatkan adalah berupa Mahasiswa aktif dari berbagai Jurusan yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Dari data yang telah Kami dapatkan sebanyak 90% memilih “Setuju” dengan adanya pelabelan Halal pangan oleh MUI. Dari 50 Peserta Wawancara yang Kami dapatkan sebanyak 45 Mahasiswa mengatakan Setuju. Peserta Wawancara yang bernama Ramadhan Sakti Nasution (Jurusan Agribisnis) memandang bahwa adanya pelabelan Halal pangan oleh MUI perlu di lakukan, Beliau beralasan bahwa dengan adanya pelabelan Halal pangan oleh MUI maka Hal tersebut bisa menjadi petunjuk dari Ulama untuk Masyarakat Awam agar dapat mengkonsumsi pangan dengan aman dan tidak khawatir akan kehalalannya lagi. Hal senada juga disampaikan oleh peserta Wawancara lain yang bernama Putri Nurannisa (Jurusan Teknologi hasil Pertanian) Beliau setuju dengan adanya Pelabelan Halal pangan oleh MUI. dia berpendapat bahwa Ulama wajib memberikan petunjuk kepada Masyarakat Awam mengenai kehalalan pangan yang akan dikonsumsi oleh Masyarakat. Peserta Wawancara lainnya bernama Agus (Jurusan Teknologi hasil Pertanian) setuju dengan diberlakukannya sertifikasi halal pangan oleh MUI, dia berpandangan bahwa dengan adanya Pelabelan tersebut maka hal tersebut bisa menjadi pembeda Produk yang halal dan yang Haram.  Peserta yang bernama Rico Heryawan (Jurusan Agroteknologi) mengatakan setuju dengan adanya sertifikasi tersebut, dia juga berpendapat bahwa Hal tersebut memang sudah tugas dari Ulama/MUI untuk memberikan petunjuk kepada Masyarakat Awam. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Rohana Agustina (Jurusan Teknologi hasil Pertanian). Dia menyampaikan bahwa setuju dengan hal tersebut,alasannya adalah Karena MUI memiliki fungsi tersebut. Dari 45 Peserta wawancara yang Kami dapatkan dan memilih “Setuju” rata-rata memiliki alasan yang sama. Mereka berpandangan bahwa Sudah seharusnya Ulama memberikan petunjuk kepada Masyarakat Awam mengenai kehalalan suatu pangan. Namun di lapangan didapatkan Dua peserta yang mengambil sikap Tidak setuju dengan adanya Pelabelan Halal pangan oleh MUI. Peserta bernama Achmad Riady berpendapat bahwa pelabelan Halal pangan oleh MUI tidak perlu dilakukan. Beliau beralasan Karena terkadang sertifikasi Halal oleh MUI di salah gunakan oleh Oknum tertentu. Peserta bernama Diana (Jurusan Agroteknologi) juga mengatakan tidak setuju dengan adanya label halal pangan tersebut. Beliau beralasan pelabelan tersebut dinilai mendiskriminasi produk yang belum mendapatkan Sertifikat. Dalam penelitian ini juga ditemukan 3 Peserta wawancara mengambil sikap Tidak tahu. Peserta yang bernama Rio Santo (jurusan Agribisnis) menjawab Tidak tahu Beliau beralasan pangan yang berlabel atau pun yang tidak berlabel tidak Masalah baginya. Peserta yang bernama Ronal (Jurusan Agrobisnis) juga menjawab Tidak tahu, dia berpandapat bahwa kehalalan pangan biarlah ditentukan sama Konsumen itu sendiri. Sunarti (Jurusan Agribisnis) salah satu peserta yang Kami dapatkan juga mengambil sikap Tidak tahu, dia berpandangan label Halal oleh MUI dinilai kurang efektif dalam prakteknya.

REFRENSI :

https://www.library.ohiou.edu/indopubs/1996/12/23/0038.html

mysharing.co/47-produk-lolos-sertifikathalalmui/

mui.or.id/?p=blackjack-online

 

Advertisements