Tags

Tugas Essay Individu “Pendidikan Anti Korupsi”

Nama                   : Yessi Adeyna Saputri

NIM                    : 1402045001

Prodi                   : Hubungan Internasional A

Mata Kuliah        : Pendidikan Anti Korupsi

Dosen Pengajar   : Uni Wahyuni Sagena, M.Si, Ph.D

Pendidikan Anti Korupsi, salah satu mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Ibu Unis sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi untuk kelas kami yaitu kelas hubungan internasional A 2015 pun memberikan tugas untuk mewawancarai beberapa instansi pemerintahan atau partai politik di Samarinda untuk mengetahui secara umum apakah di instanti-instansi tersebut pernah terjadi tindak korupsi, serta penanganan dan pencegahannya.

Saya bersama anggota kelompok saya ‘The Bulletproof’ memutuskan untuk mewawancarai salah satu kantor pajak di Samarinda yaitu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong. ada beberapa alasan yang membuat kami memilih KPPPT yaitu; kantor pajak merupakan salah satu instasi yang bersentuhan langsung dengan salah satu sumber penghasilan negara; banyaknya kasus tindak korupsi yang terungkap secara nasional yang melibatkan pegawai pajak; serta karena orangtua dari salah satu anggota kami yaitu Ayu Lintya Ningrum merupakan salah satu pegawai dari KPPPT. Narasumber kami dalam wawancara tersebut adalah Bapak Ludi Fitrian (Ketua Unit Kepatuhan Internal KPPPT), Bapak Basuki Hermawan (Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPPPT selaku Pejabat Pengganti Kepala Kantor KPPPT), serta Bapak Beni Tito.

Saya dan anggota lainnya tidak menghadapi banyak kendala dalam melakukan wawancara tugas ini karena pihak dari KPPPT menerima kami dengan tangan terbuka walaupun sistem wawancara ini berbeda dari sistem wawancara pada umumya.

Perjalanan kami mulai pada hari Senin, 27 April 2015. Sepulang kuliah sekitar jam 14.15 kami pergi ke KPPPT untuk membuat janji temu dan meminta izin melakukan wawancara di sana. Sesampainya di KPPPT kami disambut oleh Bapak Ludi Fitrian selaku Ketua Unit Kepatuhan Internal KPPPT. Beliau menyambut hangat kedatangan kami. Setelah kami mengatakan perihal kedatangan kami yaitu untuk meminta janji temu untuk melakukan wawancara sebagai tugas dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Setelah itu, kami bersama Pak Ludi sepakat mengenai waktu pertemuannya, yaitu hari Kamis, 30 April 2015 pada jam 08.30. Esok harinya, Selasa, 28 April 2015 kami membuat surat pengantar tugas.

Kamis, 30 April 2015 pada jam 08.30 kami telah berkumpul di KPPPT akan tetapi setelah kami menghubungi Pak Ludi ternyata beliau tidak bisa bertemu kami sampai jam 11.00 karena ada rapat mendadak untuk membahas pergantian kepala kantor. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang tetapi sekitar jam 10.30 , Pak Ludi mengabari lagi bahwa rapatnya diperpanjang sehingga beliau bisa ditemui setelah jam 13.00 siang akan tetapi karena kami pun ada kelas sistem ekonomi pada jam 13.00 sehingga janji temu kami mundurkan menjadi pukul 14.30. Sepulang kuliah kami segera bergegas menuju KPPPT, di sana Pak Ludi telah ditemani oleh Pak Beni. Sebelumnya pada hari Senin kami telah memberikan gambaran pertanyaan apa saja yang akan kami tanyakan kemudia Pak Ludi memberi saran bahwa beliau nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tetapi bukan dengan sistem wawancara biasanya melainkan pihak KPPPT akan menyiapkan bahan presentasi dari Dirjen Pajak serta beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui penjelasan yang akan dipaparkan oleh beliau. Berikut adalah pertanyaan yang kami sampaikan kepada KPPPT :

  1. Apa saja visi dan misi dari Dirjen Pajak atau KPPPT?
  2. Apa saja tata tertib kepagawaian yang berlaku di KPPT?
  3. Apakah pernah terjadi pelanggaran terhadap tata tertib tersebut?
  4. Bagaimana startegi pencegahan tindak korupsi di KPPT?
  5. Apakah strategi tersebut telah efektif diterapkan di KPPPT?
  6. Bagaimana KPPPT menyikapi kasus besar korupsi yang pernah terjadi di Dirjen Pajak seperti kasus Gayus Tambunan?
  7. Apa pengaruh kasus tersebut terhadap Dirjen Pajak di mata masyarakat?
  8. Bagaimana KPPPT menyikapi para wajib pajak yang berusaha untuk mengurangi beban pajaknya yang berimbas juga terhadap perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pegawai Dirjen Pajak?

Wawancara kemudian resmi dimulai dengan presentasi oleh Pak Beni yang  awalnya memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan korupsi serta gratifikasi kemudian beliau menjelaskan mengenai visi dan misi Dirjen Pajak. Visi DJP adalah menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara terbaik di wilayah Asia Tenggara sedangkan misi DJP adalah menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan UU Perpajakan secra adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat. Kemudian presentasi dilanjutkan oleh Pak Ludi. DJP memiliki sistem pengendalian intern pemerintah yang merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Kemudian apabila terjadi pelanggaran akan dilakukan evaluasi terpisah kemudian dilakukan tindak lanjut serta pemantauan berkelanjutan. Di setiap kantor pajak di seluruh Indonesia yang berjumlah kurang lebih 370 kantor, memiliki Unit Kepatuhan Internal yang memiliki tugas :

  1. Pemantauan pengendalian Intern.
  2. Pemantauan pengelolaan atau manejemen resiko.
  3. Pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai.
  4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
  5. Perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Selain itu, DJP juga menanamkan 5 budaya kerja yaitu satu informasi perhari, dua menit sebelum jadwal, tiga salam perhari, plan, do, check, act (PDAC), dan 5R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin). Terkait dengan pelanggaran di KPPPT, beliau berkata bahwa selama ini di kantor tersebut tidak ada pelanggaran yang melibatkan korupsi uang akan tetapi lebih kepada kode etik misalnya main waktu, tentu saja ada hukumannya sesuai dengan PP no.53 tahun 2010 mengenai hukuman disiplin PNS misalnya adanya empat layer pemotongan penghasilan bahkan pemecatan dari jabatan. semuanya ini diterapkan bukan untuk mebcari siapa yang salah melainkan untuk perbaikan. Agar yang belum baik menjadi baik dan yang sudah baik agar tetap baik. Jangan berkata “ah, itu sudah biasa..”, pada pelanggaran-pelanggaran kecil, kita harusnya jangan membenarkan yang biasa, akan tetapi membiasakan yang benar. Kalau kita telah terbiasa membiasakan yang benar maka fraud-fraud yang ada akan berkurang bahkan hilang.

Kemudian kita beralih pada strategi anti korupsi yang diterapkan oleh Dirjen Pajak yaitu, di setiap kantor pajak biasanya akan melakukan sidak untuk mengetahui apakah ada pelanggaran-pelanggaran di kantor tersebut. Survey wajib pajak, apakah data-data telah sesuai dengan yang ada. Lalu ada metode Blind surveillance yaitu menyelidiki suatu kantor pajak dengan menyamar sebagai wajib pajak, metode ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pegawai DJP yang ‘nakal’ terhadap wajib pajak saat melaksanakan tugasnya. Setiap pegawai DJP saat perekrutan pasti akan diminta untuk menandatangani pakta integritas kepegawaian. Kemudian terkait dengan kecurangan, tentunya DJP sendiri terus melakukan perbaikan. DJP juga sering melakukan pengecekan data berkala mengenai wajib pajak jika tidak sesuai maka akan segera ditindak lanjuti.

Strategi anti korupsi yang paling mutakhir yang diterapkan oleh DJP adalah Whistle Blowing System adalah sistem pengaduan yg ada di DJP yang menampung laporan ataupun pengaduan terhadap dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya. Cara kerjanya adalah, pengawasan terhadapa sesama pegawai DJP. Misalnya, saat B mengetahui bahwa A melakukan tindak korupsi, B bisa langsung melaporkan kepada DJP melalui aplikasi whistle bloeing system yang ada di website kementrian keuangan akan tetapi bisa juga langsung ke unit kepatuhan internal yang ada di kantornya. Akan tetapi dalam melaporkan memang harus disertai dengan bukti yang kuat bahwa A benar melakukan tindak korupsi agar tidak terjadi kesalahan penangkapan. Kemudian untuk B yang melaporkan A tentu saja ada reward yang bisa diperolehnya, dapat berupa material (uang misalnya), pilihan kembali ke homebasenya (ia domisili Surabaya akan tetapi bekerja di kantor cabang Samarinda, ia bisa meminta untuk kembali bekerja di Surabaya), dan tentu saja B yang melaporkan tindak korupsi itu akan dilindungi identitasnya.

Kemudian, KPPPT juga membuat banner serta slogan-slogan yang mengajak pegawai pajak akan lepas dari korupsi. Setelahnya kami pun melontarkan dua pertanyaan tambahan, pertama adalah dengan sistem yang telah tersruktur dan sistematis tersebut apakah masih ada kemungkinan bahwa pegawai pajak akan tetap melakukan korupsi? Dijwab oleh Pak Ludi bahwa yang namanya tindakkan korupsi itukan seperti air. Walaupun sudah ditutup jalannya dia pasti masih saja mencari celah untuk keluar. Nah, bagitu pula dengan asus korupsi. Saat telah ditanggulangi satu kasus, telah ditutup lubangnya, timbul lagi satu kasus baru. Jadi tugas mereka adalah mencari tahu apa sebenarnya akar permasalahannya, apa latar belakang perbuatan tersebut sehingga nantinya mereka akan melakukan perbaikkan lagi berusaha agar tindakkan tersebut tidak terulang. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa sebagus apapun sistem yang telah diterapkan, akan kembali lagi kepada hati nurani orang yang menjalakannya.

Pertanyaan kedua adalah dengan peran media massa yang sangat menyoroti kasus korupsi Gayus Tambunan serta kasus-kasus korupsi lainnya di DJP yang menjadikan wajah DJP menjadi negatif di masnyarakat sehingga masih banyak yang belum mengetahui sisi positif dari DJP, bagaimana KPPPT menyikapi hal tersebut? Dijawab oleh Pak Ludi serta Pak Basuki bahwa memang benar peran media massa sangat besar menyoroti kasus Gayus Tambunan lalu, namun hal ini sekali lagi menjadikan motivasi kepada DJP serta KPPPT untuk lebih baik lagi. Karena seperti analogi bahwa kertas yang putih bersih apabila terkena noda hitam setitik saja maka kertas itu akan terlihat kotor, begitu pula instansi-instansi di pemerintahan ini, semuanya awalnya didirikan tentu dengan niatan yang baik akan tetapi kebaikan itu jika telah dirusak oleh satu orang saja maka pasti terlihat jelek juga. Sudah tidak bisa dihindari lagi, akan tetapi hal tersebutlah yang memacu DJP lebih baik lagi agar tidak ada Gayus yang lainnya. Juga sampai ada yang menyatakan untuk boikot pajak, bagaimana hendak memboikot pajak kalau hampir 80% penghasilan negara kita ini berasal dari Pajak. Jadi memang peran media massa sangat besar akan tetapi mereka juga sering melakukan sosialisasi agar wajib pajak rajin membayar pajaknya, bahwa sebenarnya membayar pajak itu juga untuk kebaikkan bersama dan akhirnya saat ini hasilnya sudah lumayan baik.

Kesimpulan yang kami ambil dari wawancara tersebut adalah pihak DJP serta KPPPT telah berusaha sebaik mungkin menghindarkan para pegawainya dari tindakan pelanggaran baik secara kode etik maupun tindakan korupsi dengan strategi-strategi yang telah disebutkan di atas akan tetapi dengan berita yang kita lihat di media massa, tindakan  korupsi tersebut tidak terlepas lagi dari hati nurani orang tersebut. Maka, kami kutip dari yang dikatan oleh Pak Ludi bahwa kita harusnya Jangan membenarkan yang biasa akan tetapi Biasakanlah yang benar dengan begitu diharapkan kita akan menjadi generasi penerus bangsa yang Anti Korupsi.

Berikut ini saya akan menceritakan pengalaman saya pribadi, mengenai Pendidikan Anti Korupsi. JUJUR banyak sekali pengalaman saya mengenai pelanggaran tindak korupsi, dimana teman-teman, Guru, Keluarga , Orangtua Bahkan saya pun pernah melakukannya. Sebelumnya saya tidak mengetahui secara persis, apa itu Korupsi? karena saya tidak pernah mempelajari dari kecil, apa itu korupsi atau seperti apa tindakan korupsi itu? Oleh sebab itu , saya hanya tahu korupsi itu hanya mengambil uang rakyat dalam jumlah yang sangat banyak dan dilakukan oleh para pejabat atau petinggi negara.

Nah, pernah disuatu ketika saat saya masih duduk di bangku SMA kelas 3 guru saya melakukan tindak korupsi. Waktu itu disekolah saya sedang diadakan PENSI (pentas seni), dalam mengadakan PENSI itu membutuhkan dana yang besar dan saya waktu itu menggalang dana ke berbagai tempat termasuk meminta persetujuan sekaligus meminta bantuan dana ke kepala sekolah berserta staff guru yang lain dan tugas ini dipegang oleh Pembina Osis disekolah saya yaitu, guru saya tersebut. Tetapi guru saya tersebut tidak memberikan bantuan dana yang telah kita minta sesuai dengan jumlah yang telah diberikan. Melainkan hanya setengah dari bantuan dana tersebut. Dan juga masih dalam lingkup SMA, dengan guru yang sama. Selain sebagai pembina osis di sekolah guru saya tersebut juga menjabat sebagai guru olahraga disekolah saya, selain materi yang diberikan ada juga namanya praktek. Dan pada saat itu waktu nya melakukan praktek BADMINTON, sebelum melakukan praktek tersebut saya dan teman-teman harus membayar Rp 20.000/siswa karna kami menyewa gedung BADMINTON waktu itu. Kebetulan saya waktu itu menjabat sebagai bendahara kelas yang menangani hal tersebut jadi saya tahu betul mengapa saya berani mengatakan guru saya tersebut melakukan korupsi karena pada waktu kelas 2 sma dengan guru yang berbeda dalam praktek dan tempat yang sama , saya dan teman-teman hanya membayar Rp 12.000/siswa tetapi mengapa tiba-tiba kami membayar Rp 20.000. Saya telah menyelidiki masalah ini, dan ternyata dugaan saya benar tetapi dengan ketidaktahuan saya dan ketidakberanian saya, saya tidak melaporkannya. Ini karna saya mengira itu hal yang biasa …

Dan saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya, saya mengakui saya pernah melakukan korupsi , tetapi dalam bentuk suap. Saat saya membuat SIM saya menyuap salah satu anggota kepolisisan untuk memperlancar dan mempercepat proses pembuatan SIM saya.

Waktu itu saya benar-benar tidak mengetahui secara pasti apa itu korupsi dan bagaimana tindak korupsi itu? Tetapi sekarang saya sudah memahami apa itu Korupsi dan apa saja bentuk tindak korupsi tersebut? Melalui mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ini saya jadi lebih memahami nya. Dan saya jadi lebih berani menolak segala macam bentuk Tindak Korupsi, seperti yang terjadi pada saya seminggu yang lalu saat saya pulang kampung. Orang tua saya menawarkan saya untuk mengikuti Tes Kepolisian, mereka sangat menginginkan saya untuk menjadi Polwan, tetapi saya menolak dikarenakan, banyak kekurangan saya yang menyebabkan saya tidak bisa menjadi Polwan. Salah satunya karna mata saya Minus dan kaki saya berbentuk O. Tetapi Orang tua saya bilang kepada saya, “tidak apa-apa nnti kita bayar saja” karena bapak saya mempunyai teman Polisi yang menangani tes tersebut. Sebenarnya saya malu menceritakan kejadian ini, tetapi inilah fakta yang saya harus ungkapkan di tugas ini. Saya harus berani untuk mengungkapkannya. Saya pun menolak tawaran yang diajukan oleh orang tua saya tersebut, karena saya tahu perbuatan itu adalah tindak korupsi. Menurut orang tua saya itu adalah hal yang biasa, karena banyak masyarakat dan bahkan teman saya melakukannya. Saya pun menjelaskan kepada orang tua saya , kenapa saya menolak tawaran mereka? “Jika memang saya harus menjadi seorang Polwan maka saya ingin lulus dengan kemampuan dan kelayakan saya bukan dengan koneksi siapa pun, karna saya ingin jadi Polwan yang dihargai dan dikenang kedepannya dengan kejujuran dan kemampuan saya bukan karna Koneksi dan tidak korupsi yang saya lakukan. Terlebih lagi jika saya sampai melakukan itu, maka akan ada 1 orang yang lulus murni tersingkir karna kecurangan saya. Saya tidak mau itu terjadi”

Saya menceritakan ini bukan semata-mata karna saya ingin bersikap sombong karna tindakan saya tetapi saya ingin berbagi pengalaman saya dan menceritakannya. Agar setelah ini, saya dapat dengan berani menolak segala tindak korupsi lainnya, Insyallah. Sesungguhnya saya memberanikan diri untuk menceritakannya, karna ini adalah sebuah perbuatan yang memalukan buat saya tetapi ini juga merupakan proses agar diri saya menjadi lebih baik lagi kedepannya.

Pelajaran yang saya dapat dari pengalaman dan dari hasil tugas wawancara yang diberikan oleh Ibu Unis selaku dosen pengajar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi , yaitu “Jangan membenarkan yang biasa akan tetapi Biasakanlah yang benar”. Sekian dari Saya. Terima Kasih

Advertisements