Tags

NAMA     : IRMA YULIANTI

NIM      : 1402045050

Hubungan Internasional

Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu mata kuliah wajib untuk jurusan hubungan internasional fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas mulawarman. Mata kuliah pendidikan anti korupsi tersebut merupakan pertama kalinya diberikan di bangku perkuliahan. Seperti telah diketahui bersama bahwa di Indonesia kasus korupsi telah tumbuh merajalela, berkembang menggerogoti jati diri bangsa. Sungguh sangat ironis memang, kondisi sistem pemerintahan Indonesia sangat identik dengan budaya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dengan adanya pendidikan anti korupsi dengan penuh harapan akan menciptakan generasi baru ‘anti korupsi’, generasi muda yang akan menjadikan Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi tidak hanya di ajarkan tentang “Apa itu korupsi? Faktor apa saja mempengaruhi terjadinya tindakan korupsi? dan lain sebagainya..”. Dosen pembina mata kuliah pendidikan anti koropsi, ibu Unis W. Sagena memberikan tugas yang mengaharuskan mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan yaitu Tugas interview salah satu instansi negara, kepolisian, kejaksaan ataupun partai politik yang berkaitan dengan praktik tindakan korupsi.

Jurusan Hubungan Internasional kelas A yang didalamnya terdapat sekitar 60 mahasiswa kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok. Dan saya tergabung dalam kelompok Anti Corruption Team (ACT). Kelompok ACT telah memilih beberapa instansi atas kesepakatan bersama seluruh anggota kelompok. Instansi tersebut yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang keduanya beralamatkan di Jln.M. Yamin Samarinda, lokasi yang tidak jauh dari kampus Fisipol Unmul.

Sebelum mendatangi BPK dan BKD ada prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu, seperti mengambil surat ijin untuk melaksanakan tugas ke bagian akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Setelah mendapat surat ijin, pertama-tama kami mendataangi instansi Badan Pemeriksa Keuangan. Saat itu adalah hari Kamis, tanggal 29 April 2015. Setibanya di kantor BPK, kami membuat janji temu terlebih dahulu karena pimpinan BPK saat itu sedang tidak ada di tempat karena ada perjalanan dinas. Kami diminta untuk datang kembali pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2015 untuk mendapat kepastian untuk mewawancarai Pimpinan BPK. Tepat dihari Senin kami kembali ke BPK, namun setibanya di BPK perwakilan dari kami menemui staf Humas dan TU bernama ibu Yulistiani, beliau menyampaikan bahwa pimpinan BPK untuk saat itu masih belum bisa ditemui. Selanjutnya, kami mendatangi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.  Setibanya kami dikantor BKD, kami mendatangi receptionist dan menyerahkan surat pengantar dan menjelaskan maksud kedatangan kami. Namun, receptionist menjelaskan bahwa semua instansi sedang rapat sehingga beliau meminta datang kembali keesokan harinya. Pada keesokan harinya kami datang setelah jam kuliah pukul 11.10. Di instanansi tersebut kami melakukan interview  bersama sekertaris BKD. Dan kami melakukan interview kurang lebih satu jam. Dan kami melakukan interview kembali ke BPK pada hari Jumat jam 9 sampai pukul 11.

Dalam interview tersebut kami mengajukan beberapa pertanyaan dan mendapat jawaban yang cukup memuaskan. Karena Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Kepegawaian Daerah merupakan instansi yang cukup memiliki peran dalam hal upaya pencegahan korupsi di lingkungan kerjanya. Berikut ini akan adalah hasil interview kelompok Anti Corruption Team :

  1. Tugas dan wewanang BPK

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. (UU No.15 Tahun 2006 Pasal 6)‏

  1. Pengertian korupsi menurut BPK

korupsi itu adalah adanya penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang seharusnya. Pegawai BPK sendiri mengakui tidak dapat menjamin bahwa BPK 100% bersih dari penyalahgunaan korupsi. Pasti ada oknum-oknum yang melakukan secara sembunyi-bunyi maupun lainnya

  1. Bagaimana menangani kasus korupsi yang terjadi di BPK

Apabila anggota BPK ada melakukan penyimpangan misal dari instansi meminta membantu untuk menutupi hasil penemuan dari BPK. Pada saat melakukan pemeriksaan dari penanggung jawab hingga anggota wajib melaporkan hasil setiap satu minggu atau dua minggu sekali. Tim harus melaporkan sampai mana pemeriksaan ke instansi-instansi daerah. Dengan ini artinyan bahwa pimpinan pusat sangat care terhadap bawahannya. Sehingga tim pemeriksa sangat hati-hati dalam melakukannya. Dari BPK daerah pun juga melakukan pencegahan dengan cara menurunkan penanggung jawab, superfisor, ketua tim turun kelapangan memantau para anggotanya dalam pemeriksa keuangan. Dan BPK telah memagari tim nya sedemikian rupa dari penyalahgunaan atau penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan. BPK juga mencoba berbagai cara agar tim staff BPK tidak melakukan korupsi.  Jika pun ada terjadi penyelewengan dalam BPK pun mepunyai semacam peraturan kepegawaian itu sendiri yaitu Peraturan Pemerintah 53 (PP53) berkaitan dengan sanksi kepegawaian. Sanksi itu ada urutan-urutannya dari sanksi ringan maupun sanksi berat yaitu pecat dan juga bisa kearah pidana.

BPK sudah didesain sedemikian rupa secara jelas dan ketat. Dan di BPK mempunyai bagian inspektorat yang fungsinya mengawasi kinerja staf BPK. Jika terjadi pelanggaran terhadap prilaku kita mendapatkan sanksi berupa kode etik. Tapi jika kita melanggar fungsi kepegawaian kita menerima sanksi PP53 Sanksi, PP53 dari sanksi ringan-berat. Selain dari inspektorat pengawasan internan berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Dan juga BPK di awasi oleh BPK dari Negara lain contohnya kemarin tahun 2014 BPK kedatangan BPK AUSTRALIA ANAO, tahun 2013 dari Polandia langsung datang ke Samarinda. Jadi ini gambaran bahwa di lingkungan BPK sudah diawasi semua. Baru-baru ini pimpinan BPK membuat surat edaran yang isinya di harapkan staf BPK saling mengawasi satu dengan yang lain.

  1. Tugas dan Wewenang BKD

BKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Walikota selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

  1. Pengertian Korupsi menurut BKD

Intinya korupsi itu adalah adanya penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang seharusnya. Kami tidak bisa menjamin BPK bersih 100% dari penyalahgunaan korupsi. Pasti ada oknum-oknum yang melakukan secara sembunyi-bunyi maupun lainnya.

  1. Bagaimana menangani kasus korupsi yang terjadi di BKD

Misalnya kalau disini pake sistem fingerprint seperti di pemprov. Itu juga ada pergubnya apabila terlambat dipotong beberapa persen karena, kita pegawai dapat insentif. Karena menerima itu, kita dituntun untuk disiplin. Kalau tidak disiplin, ya dipotong. Wagub kita sekarang sangat ketat, disini dia sedang sidak. Disetiap lembaga pasti ada yang begitu, tergantung pimpinannya. Hukumannya sendiri tergantung perbuatannya. Misalnya, peringatan melalui surat hingga pemecatan. Istilahnya tidak mungkin jika pegawai santai saja tidak bekerja tapi tetap digaji, makanya kita mengawasi ini sehingga, kita secara tidak langsung mengamankan uang negara.

Kesimpulan

          Korupsi ialah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan aturan-atuaran untuk memeperkaya diri. Di setiap lembaga pemerintah berusaha agar para staf yang ada dilembaga tersebut tidak melakukan korupsi. Dengan cara membuat Undang-Undang atau peraturan yang ketat. Walaupun begitu, di setiap lembaga pemerintah tidak bisa lepas dari tindakan korupsi baik kecil maupun besar.

Pendidikan Anti Korupsi sangat penting untuk ditanamkan di masyarakat Indonesia. Indonesia saat ini telah darurat korupsi. Korupsi di Indonesia saat ini masuk 10 besar Negara terkorup. Tindakan korupsi berawal dari hal-hal kecil. Sehingga pendidikan anti korupsi sangat penting ditanamkan ke masyarakt sejak dini agar masyarakat mengetahui hal-hal yang mengarah ke tindakan korupsi. Kita sebgai Mahasiswa  harus turut serta dalam mengkampanyekan budaya anti korupsi dari lingkungan terdekat.

Advertisements