Tags

NAMA           : NUR RAHMAT

NIM                : 1402045020

PRODI           : HUBUNGAN INTERNASIONAL / A

Perjalanan saya dan kelompok dimulai pada tanggal 29 April 2015, hari itu sepulang kuliah saya dan langsung menuju ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang beralamatkan di jalan M. Yamin. Setibanya di kantor BPK saya dan kelompok langsung menyerahkan surat pengantar ke bagian receptionist kemudian kami disuruh datang kembali pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2015 untuk mendapat kepastian untuk mewawancarai Pimpinan BPK. Tepat dihari Senin saya dan kelompok kembali ke BPK, namun setibanya di BPK perwakilan dari kelompok menemui staf Humas dan TU bernama ibu Yulistiani, beliau menyampaikan bahwa pimpinan yaBPK untuk saat itu belum bisa ditemui karena sedang melaksanakan tugas diluar kota, sebagai jawaban dari surat tugas sementara sedang diproses. Jadi saya dan kelompok pulang dengan membawa ketidakpastian ‘lagi’.

Di hari yang sama, saya dan kelompok melakukan plan B  dengan mendatangi kantor Dinas Pendidikan kota Samarinda dengan tujuan yang sama yaitu untuk mewawancarai pimpinan disana. Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya ujian nasional, seluruh staf yang ada disana sedang sibuk, sehingga saya dan kelompok diminta datang di lain hari. Dikarenakan tugas ini sudah mendekati deadline, kami memutuskan untuk mendatangi instansi yang lain yaitu  Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.  Setibanya saya dan kelompok dikantor BKD, saya dan kelompok mendatangi receptionist dan menyerahkan surat pengantar dan menjelaskan maksud kedatangan kami. Namun, receptionist menjelaskan bahwa semua instansi sedang rapat sehingga beliau meminta datang kembali keesokan harinya. Pada keesokan harinya saya dan kelompok datang setelah jam kuliah pukul 11.10. Di instanansi tersebut saya dan kelompok melakukan interview  bersama sekertaris BKD. Dan saya dan kelompok melakukan interview kurang lebih satu jam. Dan kami melakukan interview kembali ke BPK pada hari Jumat jam 9 sampai pukul 11.

Hasil dari wawancara kami dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Kepegawaian Daerah:

TUGAS WEWENANG  BPK:

Tugas:

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

(UU No.15 Tahun 2006 Pasal 6)‏

Wewenang:

  • Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
  • Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditwaktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
  • Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
  • Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
  • Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
  • Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  • Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  • Menggunakan tenaga ahli dan/atau etapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
  • Membina jabatan fungsional Pemeriksa;

TUGAS WEWENAG BKD:

Tugas BKD

BKD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Walikota selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pengelolaan kepegawaian daerah, BKD berfungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja danAnggaran (RKA) BKD.
2. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perencanaan, pengadaan,
pengembangan,penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin,
serta pemberhentian pegawai.
3. Penyusunan formasi pegawai.
4. Penyelenggaraan pengadaan dan seleksi calon pegawai.
5. Penyelenggaraan penempatan dan mutasi pegawai.
6. Penyusunan kebijakan pengembangan pegawai termasuk dalam rangka
pendidikan dan pelatihan pegawai.
7. Penyelenggaraan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi kompetensi pegawai.
8. Penyelenggaraan konseling kepegawaian.
9. Pembinaan kinerja, disiplin, dan mental spritual pegawai.
10. Pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan pegawai.
11. Penyusunan petunjuk teknis administrasi kepegawaian.
12. Penyusunan dan evaluasi peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian.
13. Penyelenggaraan administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai.

APA ITU KORUPSI?

BKD:

Korupsi itu banyak bentuknya, bisa waktu, bisa finansial juga. Kebetulan, kami disini pertama diterapkan disiplin, kita tidak korupsi waktu kita harus on time pada waktu datang dan pulang. Kita disini kan waktu kerjanya jam 7.30, apel pagi, jam 16.00 sudah pulang. Disini, manajemen waktunya sudah teratur baik, untuk pelayanan kita terhadap konsumen kita pegawai negeri agar birokrasinya tidak terlalu panjang disini, ada ruangan khusus untuk melayani yang namanya ruangan pelayanan. Biasanya 10 menit agar tidak membuang” waktu. Itu dari segi waktu. Dalam sisi finansial, kita disini ada yang namanya anggaran DPA yang sudah jelas terukur kebutuhan kita, peruntukan untuk apa ini bahkan sekarang sudah perencanaannya untuk 2016. Kami disini sudah terikat program dengan lembaga” sehingga kita selalu diaudit jadi, sekarang masih belum ada semoga tidak ada.

BPK:

Intinya korupsi itu adalah adanya penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang seharusnya. Kami tidak bisa menjamin BPK bersih 100% dari penyalahgunaan korupsi. Pasti ada oknum-oknum yang melakukan secara sembunyi-bunyi maupun lainnya.

 BAGAIMANA MENANGANINYA?

BPD:

Misalnya kalau disini pake sistem fingerprint seperti di pemprov. Itu juga ada pergubnya apabila terlambat dipotong beberapa persen karena, kita pegawai dapat insentif. Karena menerima itu, kita dituntun untuk disiplin. Kalau tidak disiplin, ya dipotong. Wagub kita sekarang sangat ketat, disini dia sedang sidak. Disetiap lembaga pasti ada yang begitu, tergantung pimpinannya. Hukumannya sendiri tergantung perbuatannya. Misalnya, peringatan melalui surat hingga pemecatan. Istilahnya tidak mungkin jika pegawai santai saja tidak bekerja tapi tetap digaji, makanya kita mengawasi ini sehingga, kita secara tidak langsung mengamankan uang negara.

BPK:

Jikalau BPK ada melakukan penyimpangan missal dari instansi meminta membantu untuk menutupi hasil penemuan dari BPK. Namun, pengawasan di BPK sangat ketat sekali karena di tim BPK itu sendiri dalam melakukan pemerikasaan terdiri dari penanggung jawab, superfisor, pendali teknis, ketua tim, dan angota. Pada saat melakukan pemeriksaan dari penanggung jawab hingga anggota wajib melaporkan hasil setiap satu minggu atau dua minggu sekali. Tim harus melaporkan sampai mana pemeriksaan ke instansi-instansi daerah. Dengan ini artinyan bahwa pimpinan pusat sangat care terhadap bawahannya. Sehingga tim pemeriksa sangat hati-hati dalam melakukannya. Dari BPK daerah pun juga melakukan pencegahan dengan cara menurunkan penanggung jawab, superfisor, ketua tim turun kelapangan memantau para anggotanya dalam pemeriksa keuangan. Jadi, ruang untuk melakukan penyalahgunaan sangat kecil. Dan BPK telah memagari tim nya sedemikian rupa dari penyalahgunaan atau penyelewengan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan. BPK juga mencoba berbagai cara agar tim staff BPK tidak melakukan korupsi. Jika pun ada terjadi penyelewengan dalam BPK pun mepunyai semacam peraturan kepegawaian itu sendiri yaitu Peraturan Pemerintah 53 (PP53) berkaitan dengan sanksi kepegawaian. Sanksi itu ada urutan-urutannya dari sanksi ringan maupun sanksi berat yaitu pecat dan juga bisa kearah pidana. Misal kasus masalah dana abadi umat dan itu langsung di pecat karena terbukti ada penyelewengan dana.

BPK sudah didesain sedemikian rupa secara jelas dan ketat. Dan di BPK mempunyai bagian inspektorat yang fungsinya mengawasi kinerja staf BPK. Jika terjadi pelanggaran terhadap prilaku kita mendapatkan sanksi berupa kode etik. Tapi jika kita melanggar fungsi kepegawaian kita menerima sanksi PP53 Sanksi, PP53 dari sanksi ringan-berat. Selain dari inspektorat pengawasan internan berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Dan juga BPK di awasi oleh BPK dari Negara lain contohnya kemarin tahun 2014 BPK kedatangan BPK AUSTRALIA ANAO, tahun 2013 dari Polandia langsung datang ke Samarinda. Jadi ini gambaran bahwa di lingkungan BPK sudah diawasi semua. Baru-baru ini pimpinan BPK membuat surat edaran yang isinya di harapkan staf BPK saling mengawasi satu dengan yang lain.

PENTING KAH PENDIDIKAN ANTI KORUPSI?

Pada saat ini Indonesia sangat penting dalam pendididikan anti korupsi terutama dari sejak dini. Karena kita ketahui bahwa korupsi merupakan kejahatan sangat luar biasa sekali dan sadar tidak sadar masyarakat Indonesia telah melakukan korupsi walaupun jenisnya kecil. Sebenarnya dari zaman dahulu adat istiadat budaya ketimuran ada norma-norma yang sudah diatur oleh nenek moyang kita tentang budaya malu. Pendidikan anti korupsi harus diberikan kepada masyarakat agar mengetahui jenis-jenis perbuatan yang mengarah ke korupsi. Dan di harapkan mahasiswa ikut serta dalam agen perubahan dalam masyarakat di mulai dari lingkungan kelurga dan seterusnya.

Kesimpulan:

Dari hasil wawancara saya dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Badan Kepegawaian Daerh seputar korupsi, dapat diberi kesimpulan yaitu:

Korupsi ialah prilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan aturan-atuaran untuk memeperkaya diri. Namun prilaku korupsi berawal dari hal-hal yang kecil seperti: tidak tepat waktu, boros, tidak ada rasa malu, dan lain-lain.

Di setiap lembaga pemerintah berusaha agar para staf yang ada dilembaga tersebut tidak melakukan korupsi. Dengan cara membuat Undang-Undang atau peraturan yang ketat. Walaupun begitu, di setiap lembaga pemerintah tidak bisa lepas dari tindakan korupsi baik kecil maupun besar.

Pendidikan Anti Korupsi sangat penting untuk ditanamkan di masyarakat Indonesia. Indonesia saat ini telah darurat korupsi. Korupsi di Indonesia saat ini masuk 10 besar Negara terkorup. Tindakan korupsi berawal dari hal-hal kecil. Sehingga pendidikan anti korupsi sangat penting ditanamkan ke masyarakt sejak dini agar masyarakat mengetahui hal-hal yang mengarah ke tindakan korupsi. Kita sebgai Mahasiswa  harus turut serta dalam mengkampanyekan budaya anti korupsi dari lingkungan terdekat.

Advertisements