Tags

NAMA   : MUHAMAD DIAN IRSANDI

NIM       : 1402045065

PRODI  : HUBUNGAN INTERNASIONAL “A”

 Pada smester dua ini kami program studi Hubungan Internasional memiliki mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Pendidikan anti korupsi ini sangat bermanfaat bagi rakyat indonesia, karena korupsi di Indonesia kondisinya kian hari kian memprihatinkan. Ironisnya, para pemimpinlah yang banyak melakukan tindakan ini. Kedudukan mereka sebagai pemimpin pada akhirnya hanya dimanfaatkan guna kepentingan pribadi.

Sebagai usaha menciptakan Masa Depan Indonesia yang lebih baik, Indonesia membutuhkan bibit pemimpin yang BERINTEGRITAS. Namun, dengan adanya pelajaran ini, kami khususnya benar-benar mengerti bahwa tindak kejahatan korupsi memang sudah menjadi penyakit di negaraini.

Melalui pelajaran ini kami benar-benar mengerti bahwa korupsi merupakan tindak kejahatan  yang memiliki efek sangat besar terhadap kondisi bangsa ini terutama dampak negatif nya, seperti menimbulkan kemiskinan bagi masyarakat,biaya hidup mahal,banyaknya anak-anak terlantar,tidak bersekolah da masih banyak lagi. Tetapi sanksi yang di berikan kepada pelaku korupsi terkadang tidak sesuai dengan kejahatan yang di perbuat.

Pada tanggal 21 april 2015 kami mendapatkan tugas dari Ibu Unis Sagena selaku dosen Mata Pelajaran Pendidikan Anti Koripsi untuk mewawancarai instansi-instansi tertentu berkaitan dengan korupsi. Kami pun menyiapkan pertayaan-pertanyaan bersifat umum. Walaupun kelompok kami di domininasi jumblah laki-laki lebih banyak tapi kami bisa mengatur waktu untuk menyelesaikan tugas ini.

Awal nya kami memutuskan untuk mendatangi Kantor KPU ( Komisi Pemilihan Umum ) namun tidak jadi dan mengurungkan niat karena salah satu teman kami mendapatkan info bahwa instansi tersebut benar-benar sibuk di karenkan mengurusi PEMILUKADA yang akan di laksanakan serentak pada bulan desember 2015 ini.

Kami pun musyawarah kembali, hingga pada akhirnya kami memilih mendatani instansi KADIN ( Kantor Kamar Dagang Industri Kota Samarinda ). Namun instansi ini harus benar-benar sesuai prosedur, kami pun menyerahkan surat tugas kami,dan benar-benar sesuai prosedurnya.

Sebelum ketemu kepala KADIN kami harus menemui sekretaris beliau untuk melaporkan dan mengatur jadwal. Wawancara pun di lakukan pada tanggal 4 mei 2015, saat itu yang pergi rekan kami hanya 3 orang, , yaitu Jokko Permono sebagai Kameramen,  Faroza  Satria  sebagai  pewawancara  dan  Alvin  Fazrien  sebagai  penyambung hubungan kami dengan KADIN. Anggota kelompok lain tidak ikut kesana dikarenakan pada hari tersebut  hujan  turun  dengan  derasnya,   dan  akhirnya  kami  memutuskan  agar  yang  pergi  ke KADIN yang rumahnya dengan kantor KADIN saja.

Saat di KADIN, teman-teman menceritakan bahwa KADIN menyambut mereka dengan hangat.Tanpa berbasa-basi berikut ini pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman saat mewawancari Kepala KADIN, bapak……………- Jadi, kami ingin bertanya apakah sempat terjadi kasus korupsi di instansi ini Jadi karena tidak bermasalah bapak itu mengatur anak buahnya seperti apa sehingga tidakterjadi korupsi di instansi bapak ? Dari hasil wawancara tersebut, didapat jawaban bahwa di KADIN tidak pernah terjadi tindakan korupsi, karena mereka hanya memakai uang pribadi mereka saja dan Kepala KADIN  tersebut  juga  menjelaskan  bahwa  KADIN  merupakan  kumpulan  pengusaha  yang bergerak  dibidang  perdagangan  dan  industri  sehingga  KADIN  pun  merupakan  sebatas perkumpulan  saja.

Dikarenakan tidak terjadi tindak korpsi di sana wawancara yang di lakukan teman-teman pun berakhir sampai di situ. Jadi dapat di tarik kesimpulan bahwa masih ada pihak-pihak atau instansi tertentu yang masih bersih dan jujur dari tindak korupsi, khusus nya di samarinda.

Sikap untuk menghindari korupsi harus di mulai dari kesadaran diri sendri khususnya dari sejak dini dan pencegahannya dapat dimulai dari hal kecil.

Hal-hal yang dapat mencegah tejadinya tindak korupsi adalah degan meningkantkan pengawasan di bidang keuangan dan transparan tetang keuangan atau anggaran-anggaran tertentu, membuat badan berwenang seperti KPK ( Komisi Pemberantas Korupsi ) yang sudah ada di indonesia. hukuman pun harus di berikan yang sepadan dengan tindak korupsi yang diakukan seperti hukuma seumur hidup,denda dan bila perlu hukuma mati agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi atau di sebut dengan Koruptor.

Advertisements