Tags

NAMA : MITA AZRINA

NIM     : 1402045006

HI-A

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Kami memulai interview pada hari kamis tanggal 30 April 2015. Sebelumnya kami sudah pergi ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong pada hari senin tanggal 27 April 2015. Kami meminta ijin untuk melakukan wawancara sebagai tugas dari mata kuliah pendidikan anti korupsi karena belum memiliki surat pengantar tugas dari fakultas akhirnya kami mengatur jadwal untuk melakukan interview pada hari kamis tanggal 30 April 2015.

Pada hari kamis, kami tiba di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong pada jam 08.30. Setiba disana kami diberitahu bahwa interview diundur sampai jam 11.00 karena ada rapat mendadak. Karena terlalu lama menunggu di kantor pajak maka kami memutuskan untuk pulang dan kembali lagi jam 11.00. Sekitar jam 09.30 Pak Ludi memberitahu kami bahwa rapat diperpanjang sampai jam 13.00 tetapi karena kami ada kelas sistem ekonomi pada jam 13.00, sehingga kami memutuskan untuk interview pada jam 14.30.

Kami keluar kelas sedikit terlambat sehingga kami tiba di kantor pajak sekitar jam 15.00 lewat. Sesampai di kantor pajak, kami langsung bergegas pergi ke lantai dua untuk menemui Pak Ludi. Pak Ludi adalah Ketua Unit Kepatuhan Internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong. Kemudian kami dipersilahkan masuk ke dalam ruangan Pak Ludi. Kami menunggu beberapa menit dan kemudian Pak Ludi datang.

Pak Ludi memulai presentasi yang biasanya interview hanya duduk dan berbincang tetapi Pak Ludi telah menyiapkan bahan untuk presentasi. Wawancara dimulai dengan presentasi yang dilakukan oleh Pak Beni. Pertama,  Pak Beni menjelaskan tentang visi dan misi kantor pelayanan pajak. Visi DJP (Dirjen Jendral Pajak) adalah adalah menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak Negara terbaik di wilayah Asia Tenggara dan misi nya adalah menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat. Pak Beni juga mengatakan kantor pelayanan pajak juga menanamkan nilai-nilai kementrian keuangan seperti integritas, professional, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan. Nilai-nilai itu sangat penting karena perlu dimiliki oleh semua pegawai pajak agar dapat melayani wajib pajak dengan professional dan visi misi Dirjen Jendral Pajak dapat terlaksana.

Setelah itu, presentasi dilanjutkan oleh Pak Ludi . Pak ludi mengatakan bahwa ada lima budaya kerja yang ditanamkan kepada pegawai pajak seperti satu informasi perhari, dua menit sebelum rapat, tiga salam perhari, PDCA (plan,do,check,act), 5R ( ringkas,rapi, resik, rawat, rajin). Budaya kerja bukan hanya slogan yang dituliskan di poster-poster saja tetapi benar-benar dilaksanakan kata Pak Ludi.  Kemudian kami menanyakan “ apakah ada pelanggaran terhadap tata tertib tersebut apalagi korupsi?” Pak Ludi menjawab bahwa selama ini di kantor pelayanan pajak pratama tenggarong tidak ada pelanggaran korupsi uang tetapi lebih ke korupsi waktu. Jika ada pelanggaran pasti ada hukumannya. Pak Ludi juga berkata bila ada pelanggaran-pelanggaran kecil seharusnya jangan membenarkan yang sudah biasa tetapi membiasakan yang benar.

Kemudian kami bertanya “bagaimana strategi pencegahan tindak korupsi di kantor pelayanan pajak pratama tenggarong. Untuk strategi biasanya dilakukan sidak yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengetahui pelanggaran-pelanggarran yang sering terjadi. Selain sidak, ada metode penyamaran sebagai wajib pajak untuk menyelidiki apakah ada pegawai yang tidak mengikuti aturan atau “nakal” yang disebut Blind Surveillance. Sistem ini dulu pernah berhasil menangkap pegawai yang lalai akan pekerjaannya.  Strategi yang juga diterapkan oleh Dirjen Jendral Pajak adalah Whistle Blowing System. Whistle blowing system adalah pengaduan pelanggaran terhadap dugaan yang dilakukan oleh pegawai pajak. Misalnya, kamu mengetahui bahwa teman mu melakukan korupsi tetapi kamu takut untuk melaporkan hal tersebut secara langsung kepada atasan. Melalui aplikasi whistle blowing system yang bisa di akses melalui website resmi kementrian keuangan.

Dalam melaporkan hal tersebut harus disertai bukti yang jelas, akurat dan kuat dan biasanya orang yang melaporkan takut akan konsekuensinya. Apalagi jika orang yang kita laporkan adalah teman kita sendiri. Tidak perlu dikhawatirkan karena tentu saja yang melaporkan identitasnya akan dilindungi. Bahkan untuk yang melaporkan akan mendapatkan reward. Ada yang berupa materi atau uang dan pilihan untuk kembali ke kota asal misalnya ia bekerja di kantor pajak cabang Balikpapan dan ia bisa meminta kembali ke kota Jakarta yaitu kota asalnya dulu. Melalui  whistle blowing system ini dinilai lebih efektif daripada sidak karena kebanyakan sidak yang dilakukan biasanya sudah diketahui oleh kebanyakan pegawai sehingga pelanggaran-pelanggaran bisa tertutupi. Bukan berarti jika ada pegawai yang melakukan pelanggaran langsung dilaporkan melalui whistle blowing system tetapi dilakukan peringatan dulu.

Selanjutnya kami juga menanyakan dua pertanyaan tambahan kepada Pak Ludi. Pertanyaan pertama berhubungan dengan sIstem yang sudah ada, apakah masih ada kemungkinan pegawai pajak akan melakukan korupsi? Pak Ludi menjawab hal tersebut kembali lagi ke hati nurani seseorang, bila diibaratkan korupsi itu seperti air. Jika ditutup lubangnya pasti akan mencari celah yang lain dan seperti itu juga tindakan korupsi. Pertanyaan kedua yaitu peran media massa yang memberikan citra buruk dimata masyarakat terhadap Dirjen Jendral Pajak karena kasus korupsi gayus tambunan. Pak ludi mengatakan kita tidak bisa menyalahkan masyarakat yang beranggapan tidak baik terhadap dirjen jendral pajak karena itu semua yang memainkan peran adalah media massa namun hal itu dianggap sebagai sesuatu yang menjadi motivasi agar menjadi lebih baik lagi, dengan mempelajari kasus tresebut, mencari akar permasalahannya dan resiko yang timbul apa. Jadi, kembali lagi pada pemantauan (system) bila ada  hal atau kasus yang terjadi harus dipelajari, bukan hanya diam saja. Oleh karena itu, dibutuhkan support dari akademisi dan berbagai pihak terutama media.

Para wajib pajak berusaha mengurangi baban pajaknya bahkan pernah ada yang menyatakan boikot pajak. Padahal uang Negara didapatkan dari pajak untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Bagaimana jalannya pemerintahan ini jika tidak ada pajak. Sebagai penutup presentasi, pak Ludi memperlihatkan kami video. Di video tersebut bercerita tentang kegelisahan seseorang terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Ia melihat moral anak bangsa saat ini semakin rendah dan ia  memandang kedepan bahwa bangsa Indonesia akan semakin terpuruk tetapi ia percaya masih banyak yang cinta terhadap negeri ini dan ia yakin Indonesia akan maju kedepannya. Video tersebut menyentuh hati saya,kenapa? Karena saya pun melihat bagaimana keadaan bangsa Indonesia saat ini. Korupsi semakin berkembang dan jika itu dijadikan hal yang biasa dalam kehidupan kita mungkin saja kedepannya semakin banyak orang yang menganggap korupsi itu adalah hal yang biasa.

Semakin banyak kasus korupsi yang terungkap dan kebanyakan orang yang melakukan korupsi itu adalah orang yang berpendidikan. Pak Ludi pun mengatakan pendidikan anti korupsi memang sangat penting apalagi jika ditanamkan sejak kecil serta dikalangan akademisi karena anak muda inilah nanti yang akan menggantikan beliau-beliau yang terdahulu. Pak ludi juga mengatakan Dirjen Jendral Pajak juga  mempunyai hubungan dekat dengan komisi pemberantasan korupsi. Sehingga pengawasan terhadap Dirjen Jendral Pajak menjadi ketat apalagi setelah kasus korupsi gayus tambunan terungkap.  Bukan berarti hubungan antara DJP dengan KPK membuat korupsi semakin merajalela di DJP tetapi lebih kerjasama untuk memberantas korupsi.

Setelah itu Bapak Basuki selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi masuk kedalam kedalam ruangan dan ikut berbincang dengan kami. Pak Basuki sangat senang dengan kedatangan kami ke kantor pelayanan pajak pratama tenggarong dan beliau sangat mendukung kegiatan seperti yang kami lakukan agar orang-orang mengetahui bagaimana dirjen jenderal pajak bekerja. Apalagi setelah kasus korupsi yang terjadi membuat persepsi orang mengenai dirjen jendral pajak semakin buruk. Pak Basuki pun meminta kepada kami untuk selalu mendukung kinerja dirjen jendral pajak bukannya memboikot pajak karena dukungan tersebut sangat membantu untuk mengembalikan citra dirjen jendral pajak agar menjadi baik. Beliau juga mengatakan peran media massa juga sangat memberikan pengaruh yang besar bagi dirjen jendral pajak sehingga dibutuhkan dukungan dari para akademisi yang dapat membantu dirjen jendral pajak menyebarkan informasi mengenai pajak agar masyarakat lebih mengerti dan dapat berkerjasama dengan dirjen jendral pajak. Sehingga kepercayaan yang dulu dapat dibangun kembali. Pak Basuki juga mengatakan bahwa dirjen jendral pajak telah melakukan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi  Universitas Mulawarman sehingga para akademisi dapat lebih mengerti, mempelajari dan mengawasi pajak.

Perjalanan kami ke kantor pajak tidak menghadapi banyak kendala karena pihak kantor pelayanan Pajak Pratama Tenggarong sangat bekerjasama dan sangat mendukung kegiatan seperti ini dilakukan secara serius. Saya pun mendapatkan pelajaran. Pada awalnya saya beranggapan tidak baik terhadap kantor pajak karena kasus korupsi yang pernah menyangkut nama dirjen jendral pajak tetapi setelah melihat bagaimana system dan strategi yang diterapkan di kantor pajak sangatlah  baik walaupun saya tidak melihat mereka bekerja secara langsung tetapi setelah mendengar perkataan Pak Ludi dan Pak Basuki bahwa semua instansi-instansi itu awalnya didirikan dengan niat yang baik tetapi kebaikan itu dirusak oleh satu orang saja maka semuanya akan terlihat buruk padahal masih banyak orang  yang professional  dan benar-benar melakukan pekerjaannya dengan baik dan sesuai dengan aturan.

Setelah melakukan interview di kantor pelayanan pajak pratama tenggarong ternyata kantor pelayanan pajak berjalan sesuai dengan aturan baik dalam bidang administrasi dan  yang lainnya. Namun jika masih terjadi pelanggaran dalam sistem tersebut hanyalah oknum-oknum tertentu yang menyalahkangunakan jabatannya. Padahal dari pajaklah pembangunan-pembangunan berjalan, baik daerah maupun nasional. Jadi instansi apapun yang terjadi tindakan korupsi bukan kesalahan sistem dari instansi tersebut tetapi kesalahan oknum-oknum yang menyalahgunakan jabatannya.

Advertisements