Tags

Nama                         :  Mimi Isnani Febriana

NIM                            :  1402045029

Mata Kuliah             :  Pendidikan Anti Korupsi

  1. AWAL PERJALANAN KE INSTANSI PEMERINTAHAN

Perjalanan kami dimulai pada tanggal 29 April 2015, pada hari itu sepulang kuliah kami langsung menuju ke Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang beralamatkan di jalan M. Yamin. Setibanya di kantor BPK kami langsung menyerahkan surat pengantar ke bagian receptionist, kemudian kami diminta datang kembali pada hari senin tanggal 4 Mei 2015 untuk melakukan wawancara dengan pimpinan BPK. Tepat pada hari yang diminta, kami datang kembali ke BPK, namun setibanya disana perwakilan dari kami menemui staf Humas dan Tata Usaha bernama Ibu Yulistiani, beliau menyampaikan bahwa pimpinan BPK untuk saat itu belum dapat ditemui karena sedang melaksanakan tugas diluar kota. Sebagai jawaban dari surat kami sementara sedang diproses. Jadi kami pulang dengan tangan hampa.

Dihari yang sama kami merencanakan plan B dengan mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kota Samarinda dengan dengan tujuan yang sama yaitu untuk mewawancarai pimpinan disana. Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya ujian nasional, maka seluruh staf yang ada disana sedang sibuk sehingga kami diminta datang kembali dilain hari. Dikarenakan tugas ini sudah mendekati deadline, maka kami memutuskan untuk medatangi instansi lain yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Setibanya kami dikantor BKD, kami mendatangi receptionist dan menyerahkan surat pengantar dan menjelakan maksud kedatangan kami. Namun, receptionist menjelaskan bahwa semua instansi sedang rapat sehingga beliau meminta kami untuk datang kembali keesokan harinya.

Pada keesokan harinya kami datang kembali ke BKD pada pukul 11.10 WITA sepulang kuliah. Di instansi tersebut kami melakukan wawancara bersama sekretaris BKD. Kami melakukan wawancara kurang lebih selama satu jam. Dan dua hari kemudian salah satu teman kami dihubungi oleh staf dari Badan Pengawas Keuangan yang mengatakan bahwa mereka bersedia untuk diwawancarai pada hari Jum’at tanggal 8 Mei 2015 pukul 09.00 WITA. Kemudian pada hari tersebut kami kembali mendatangi kantor BPK untuk melakukan wawancara. Dan wawancara kami hari itu berlangsung selama 2 jam yakni dari pukul 09.00 sampai pukul 11.00 WITA. Oleh karena itu kami kemudian memutuskan untuk memasukkan kedua hasil wawancara kami di Kantor BPK dan BKD kedalam presentasi kami.

  1. HASIL WAWANCARA
  2. Apa itu Korupsi?
  • BPK : Intinya korupsi itu adalah suatu penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang seharusnya. Yakni dapat berupa korupsi waktu maupun uang. Kami tidak bisa menjamin bahwa BPK bersih 100% dari korupsi, karena mungkin saja ada oknum-oknum yang melakukan secara sembunyi-sembunyi, dsb.
  • BKD : Korupsi itu banyak bentuknya, bisa berupa waktu, bisa dalam hal finansial juga. Kebetulan di kantor ini sudah diterapkan disiplin waktu yakni harus on time pada waktu masuk dan pulang. Dari segi finansial , disini ada anggaran DPA yang sudah terukur ssesuai kebutuhan. Kami disini sudah terikat program dengan lembaga-lembaga sehingga kami selalu diaudit. Jadi untuk sekarang masih belum ada tindak korupsi yang terjadi, semoga tidak ada.
  1. Bagaimana Cara Menanganinya?
  • BPK : Pengawasan di BPK sangat ketat sekali karena di tim BPK itu sendiri dalam melakukan pemeriksaan terdiri dari penanggung jawab, superfisor, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota. Pada saat melakukan pemeriksaan dari penanggung jawab hingga anggota wajib melaporkan hasil setiap satu minggu atau dua minggu sekali. Tim harus meleporkan sampai dimana pemeriksaan yang dilakukan di instansi-instansi

Dari BPK daerah pun juga melakukan pencegahan dengan cara menurunkan penanggung jawab, superfisor, ketua tim turun kelapangan memantau para anggotanya dalam pemeriksa keuangan.

Jadi, ruang untuk melakukan penyalahgunaan sangat kecil. Jika pun ada terjadi penyelewengan,  BPK  mempunyai semacam peraturan kepegawaian yaitu  Peraturan Pemerintah 53 (PP53) dengan sanksi kepegawaian. Sanksi itu ada urutan-urutannya dari sanksi ringan ringan maupun sanksi berat yaitu di pecat dan  juga dapat dibawa keranah hukum. Misal kasus masalah dana abadi umat, pelakunya langsung di pecat karena terbukti ada penyelewengan dana. BPK juga mempunyai bagian inspektorat yang fungsinya mengawasi kinerja para staf. Bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi berupa kode etik. Selain dari inspektorat pengawasan internal berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Dan juga BPK di awasi oleh BPK dari negara lain, seperti pada tahun 2014 kami kedatangan BPK Australia ANAO, dan pada tahun 2013 adalah BPK dari Polandia. Jadi, ini merupakan gambaran bahwa lingkungan BPK sudah benar-benar diawasi dari tindak korupsi. Baru-baru ini pimpinan BPK membuat surat edaran yang isinya yakni diharapkan semua staf saling mengawasi satu dengan yang lain. Apabila menemukan salah satu rekannya melakukan tindakan penyelewengan atau korupsi, maka segera dilaporkan kepada pimpinan. Dan tentu saja identitas pelapor akan dilindungi.

  • BKD : Jika yang terjadi adalah korupsi waktu seperti datang terlambat, maka akan mudah diketahui karena sistem yang digunakan adalah fingerprint seperti di Pemerintah Provinsi. Dan sanksinya ialah pemotongan gaji karena sudah ada Peraturan Gubernurnya. Wagub kita sangat ketat, disini dia sedang sidak. Disetiap lembaga pasti ada yang seperti itu, tergantung pimpinannya. Untuk pemberian hukuman sendiri tergantung perbuatannya. Misalnya, peringatan melalui surat hingga pemecatan. Dengan kata lain. Tidak mungkin jika ada pegawai yang santai dan tidak bekerja tetapi tetap digaji. Disini kami sangat mengawasi hal ini sehingga secara tidak langsung mengamankan uang negara.
Advertisements