Tags

Nama            :           Arif Faat Kumara

Kelas                         :           HI-A

Nim                :           1402045032

Pada tanggal 21 april 2015, kami membuat rencana untuk melakukan perjalanan tugas anti korupsi dari Ibu Unis Wahyuni Sagena, M.Si, Ph.D. Pertama kami membuat rencana ke kantor balai kota samarinda dengan tujuan mewawancarain pak walikota tetapi sesampai nya di sana kami tidak menemukan pak walikota. Kami tidak habis akal, kami menanyakan kepada staf ahli walikota dan mereka berkata pak walikota sendang ada dinas luar kota dan belum pasti kapan tau kapan kembali nya.

Pada waktu siang hari sekitar jam 11.00 WITA, kami melakukan kunjungan pada pak wakil walikota samarinda. Kami di sana menunggu kepastian dari staf pak wakil walikota yang kata nya bapak ada kunjungan kerja ke instansi pemerintah kota samarinda. Dan kami tetap menunggu hingga jam 13.00 WITA tetapi tidak ada kabar nya yang jelas. Lalu kami semua memutuskan untuk melanjutkan kehari esok nya.

Pada tanggal 22 april 2015, kami melanjutkan wawancara kami dengan pak wakil walikota karena pak walikota lagi lagi tidak ada ditempat. Kebetulan kami kesana sekitar jam 13.00 WITA di karena kan terbentur waktu kuliah, sesampai di sana kami mengikuti prosedur melakukan pertemuan kepada pak wakil wali kota dan kami menemui staf wakil walikota dan kami sekali lagi menemukan kendala lagi. Staf wakil walikota tidak ada di tempat dan kami bertanya kepada beberapa pegawai di sana dan mereka berkata bahwa staf nya sedang menjemput anak nya. Dan kami melakukan penundaan tugas yang di lanjutakan pada hari senin tanggal 26 april 2015.

Pada tanggal 26 april 2015, kami melakukan rapat mendadak dan kami melakukan perubahan wawancara, dan kami sepakat kan meninggalkan wawancara di kantor balai kota samarinda dan kami melakukan tugas wawancara ke kantor DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dengan agenda mewawancarain ketua DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  tetapi hal itu tidak mudah kami mendapat kan banyak kendala.

Pertama, kami memasuki kantor DRPD PROVINSI kami tidak menemukan pegawai di sana sangat sepi, akhir nya kami datang menanyakan kepada PAMDAL kemana saja pegawai tersebut dan kata nya ada staf ketua nya tersebut di ruangan nya. Akhir nya kami menuju ke ruangan staf ahli ketua DPRD, sesampai di sana kami bertanya kan keberadaan ketua DPRD dan dia berkata bapak lagi tidak ada di tempat, dan kami di arah kan ke tempat ketua III DPRD dan kami berharap ketemu ketua III tetapi hasil nya sama saja bapak sedang keluar kota.

Kedua, kami merasa di pimpong kesana kesini, pada tanggal 28 april 2015 kami melakukan wawancara kembali ke kantor DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Pertama kami ke kembali  ke tempat staf ketua DPRD tetapi kami tidak menemukan bapak nya karena bapak nya mengadiri rapat. Kami menunggu cukup lama akhir nya kami memutus kan untuk makan sebentar dan kami ketemu bapak nya pas berpapasan di lift kami keluar dan bapak nya masuk lift. Dan kami mengikuti bapak nya sampai di atas akhir nya bapak nya tidak bisa menemui kami karena agenda yang begitu sibuk. Dan kami di arah kan ke anggota komisi DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan di sana kami menemukan tidak ada lagi pegawai padahal itu sudah cukup siang. Dan kami bertanya lagi PAMDAL yang kata nya para anggota DPRD tidak ada di tempat sedang ada tugas. Tetapi kami mendapati anggota DPRD terlambat untuk kerja. Dan kami menanyakan kepada OB di sana di mana letak ruangan komisi satu, mereka memberitau bahwa anggota komisi satu sedang ada di tempat semua nya. Lalu kami mendatangi ruangan komisi satu tersebut dan kami pertama-tama agak sedikit ditolak tetapi dengan semangat kami menunggu dan akhir nya salah satu dari mereka setuju untuk di wawancarain.

Adapun beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada anggota komisi satu tersebut :

  1. Apakah di kantor DPRD PROVINSI ini pernah terjadi korupsi ?
  2. Apa penyebab terjadi korupsi tersebut ?
  3. Mengapa terjadi korupsi  di kantor ini ?
  4. Bagaimana pencegahan korupsi di kantor ini ?

Kesimpualan dari pertanyaan tersebut bahwa setiap instansi bisa terjadi korupsi apa bila tidak ada pembentengan terhadap korupsi tersebut, apabila terjadi korupsi jangan langsung menuduh bahwa kantor tersebut cacat atau korup tetapi liat dari mana asal muasal korupsi tersebut. Sedangkan kalau di kantor DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR itu sendiri apa bila ketahuan melakukan tindak korupsi maka akan mendapat kan sanksi terberat pemecatan secara tidak hormat dari pegawai negeri. Di DPRD sendiri mempunyai cara agar tidak ada pegawai di sana yang melakukan korupsi, mereka melakukan penasehatan terhadap para pegawai yang terlambat dan mereka tidak pernah bosan melakukan nasehat pas apel. Mereka melakukan hal tersebut secara tegas dan tidak memandang itu siapa saja.

Advertisements