Tags

The Bulletproof

Bella Arisandy

1402045010

HI A 2014

Laporan Individu Wawancara Anti Korupsi

Saya adalah Bella Arisandy (1402045010), salah satu anggota kelompok The Bulletproof. Salah satu bentuk tugas mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diajarkan oleh Ibu Unis W. Sagena adalah mewawancarai instansi-instansi pemerintah serta partai politik untuk mengetahui bentuk strategi anti korupsi yang mereka miliki. The Bulletproof pun memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong sebagai tujuan wawancara. Alasan kami memilih kantor pajak karena kita tahu bahwa instansi pajak merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran penting terhadap penerimaan pendapat negara. Kemudian adanya kasus-kasus besar yang dilakukan oleh pegawai kantor pajak. Serta alasan tambahan adalah karena ibu dari salah satu anggota kami yaitu Ayu Lintya adalah salah satu pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong tersebut.

Perjalanan kami untuk mewawancarai KPPPT bisa dikatakan hanya mengalami hambatan kecil, yaitu hanya perubahan jadwal wawancara.

Awalnya, pada Senin, 27 April 2015 kami membuat janji temu dengan pihak KPPPT. Kedatangan kami disambut hangat oleh Pak Ludi Fitrian selaku Ketua Unit Kepatuhan Internal KPPPT. Saat mengetahui bahwa kami akan melakukan wawancara terkait anti korupsi, beliau langsung menjelaskan gambaran-gambaran singkat mengenai strategi yang dimiliki oleh KPPPT akan tetapi karena kami belum memiliki surat pengantar tugas dari fakultas sehingga wawancara belum bisa dilaksanakan dan kami sepakat akan mengadakannya pada Kamis, 30 April 2015.

Hari Kamis pun tiba namun di sinilah letak hambatan yang kami hadapi yaitu adanya perubahan jadwal wawancara yang awalnya pada jam 08.30 akhirnya baru bisa terlaksana pada 14.30 karena Pak Ludi mengikuti rapat mendadak. Narasumber yang kami temui adalah Pak Ludi Fitrian, Pak Basuki Hermawan serta Pak Beni. Saya bertugas sebagai pewawancara telah menyiapkan beberapa pertanyaan yaitu:

  1. Apa saja visi dan misi dari Dirjen Pajak atau KPPPT?
  2. Apa saja tata tertib kepagawaian yang berlaku di KPPT?
  3. Apakah pernah terjadi pelanggaran terhadap tata tertib tersebut?
  4. Bagaimana startegi pencegahan tindak korupsi di KPPT?
  5. Apakah strategi tersebut telah efektif diterapkan di KPPPT?
  6. Bagaimana KPPPT menyikapi kasus besar korupsi yang pernah terjadi di Dirjen Pajak seperti kasus Gayus Tambunan?
  7. Apa pengaruh kasus tersebut terhadap Dirjen Pajak di mata masyarakat?
  8. Bagaimana KPPPT menyikapi para wajib pajak yang berusaha untuk mengurangi beban pajaknya yang berimbas juga terhadap perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pegawai Dirjen Pajak?

Karena Pak Ludi pada hari Kamis lalu telah mengatakan bahwa ia ingin agar sistem wawancara ini tidak hanya sekedar seperti wawancara biasanya maka beliau telah menyiapkan presentasi mengenai strategi anti korupsi oleh DJP sehingga pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan bisa langsung terjawab dari penjelasan yang akan beliau sampaikan namun jika masih ada yang kurang, kami dapat memberikan pertanyaan tambahan.

Presentasi yang ditampilkan menjelaskan mengenai visi dan misi Dirjen Pajak yaitu Visi DJP adalah menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara terbaik di wilayah Asia Tenggara sedangkan misi DJP adalah menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan UU Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat. DJP juga menanamkan nilai-nilai Kementrian Keuangan seperti Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.

Kemudian penjelasan mengenai strategi yang diterapkan oleh DJP di KPPPT. Ada beberapa strategi yaitu,

  1. Di setiap kantor pajak di seluruh Indonesia selalu ada Unit Kepatuhan Internal yang memiliki tugas:
  2. Pemantauan pengendalian Intern.
  3. Pemantauan pengelolaan atau manejemen resiko.
  4. Pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai.
  5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
  6. Perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
  7. Adanya 5 budaya kerja, yaitu:
  8. Satu informasi perhari
  9. Dua menit sebelum jadwal
  10. Tiga salam perhari
  11. Plan, Do, Act, Check (PDAC)
  12. 5R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin)
  13. Di setiap instansi pemerintah tentu menerapkan PP No. 53 tahun 2010 mengenai hukuman disiplin PNS. KPPPT pun tentu saja menerapkan peraturan tersebut.
  14. Penandatanganan Pakta Integritas oleh setiap pegawai pajak yang direkrut.
  15. Mengadakan SIDAK secara acak di kantor-kantor pajak untuk mengetahui apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
  16. Metode Blind Surveillance yaitu menyelidiki suatu kantor pajak dengan menyamar sebagai wajib pajak, metode ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pegawai DJP yang ‘nakal’ terhadap wajib pajak saat melaksanakan tugasnya.
  17. Metode serta aplikasi Whistle Blowing System adalah sistem pengaduan yang ada di DJP yang menampung laporan ataupun pengaduan terhadap dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya. Aplikasi tersebut bisa diakses di halaman web resmi kementrian keuangan namun bisa pula melalui Unit Kepatuhan Internal. Sistem ini juga bekerjasama dengan pihak KPK, Kejaksaan dan Kepolisian.
  18. Membuat banner serta slogan-slogan yang mengajak pegawai pajak akan lepas dari korupsi seperti “DJP Bersih di tangan kita.”, kemudian tolak gratifikasi, dan lain-lainnya.
  19. Sosialisasi anti korupsi.
  20. Melakukan kegiatan positif secara bersama-sama yang melibatkan seluruh pegawai KPPPT, seperti melakukan senam pagi setiap Jum’at di lapangan parkir KPPPT.

Beliau juga mengatakan bahwa di KPPPT memang sampai saat ini belum ada tindakan korupsi uang akan tetapi di DJP seperti yang kita ketahui, ada banyak kasus korupsi yang terjadi. Para pegawai saat ini tidak melakukan korupsi uang akan tetapi lebih kepada pelanggaran kode etik seperti misalnya bermain waktu, terlambat datang dan sebagainya.

Untuk kasus Gayus Tambunan, kejadian tersebut DJP jadikan sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik lagi dalam mengawasi setiap pegawainya. Serta terkait dengan wajib pajak yang melakukan penyelewengan, DJP sendiri terus melakukan perbaikan agar hal-hal tersebut tidak terjadi. DJP juga sering melakukan pengecekan data berkala mengenai wajib pajak apakah sesuai dengan data yang ada dan jika tidak pasti akan segera ditindak lanjuti.

Kemudiaan kami memberikan dua pertanyaan tambahan yaitu:

  1. Dengan sistem yang telah tersruktur dan sistematis tersebut apakah masih ada kemungkinan bahwa pegawai pajak akan tetap melakukan korupsi?
  2. Peran media massa yang sangat menyoroti kasus korupsi Gayus Tambunan serta kasus-kasus korupsi lainnya di DJP yang menjadikan wajah DJP menjadi negatif di masyarakat sehingga masih banyak yang belum mengetahui sisi positif dari DJP, bagaimana KPPPT menyikapi hal tersebut?

Jawaban yang diberikan oleh pihak KPPPT yang mengatakan bahwa kemungkinan itu pasti ada. Seperti analogi air yang mengalir yang walaupun sudah ditutup jalannya namun masih saja tetap mencari celah untuk keluar. Nah begitu pula tindakan korupsi, sebaik bahkan seketat apapun sistem yang diterapkan, jika nurani sesorang telah jelek maka ia pasti tetap akan mencari celah untuk melakukan korupsi tersebut. Kemudian, peran media massa memang sangat besar dalam menciptakan image jelek atau buruknya instansi pajak di mata masyarakat, dengan kasus Gayus yang diberitakan besar-besaran memang menjadikan banyak wajib pajak yang tidak percaya terhadap DJP bahkan ada gerakan boikot pajak. Padahal penghasilan negara kita ini datangnya dari pajak. Setelah berjalannya waktu dan DJP semakin membenahi diri, kini masyarakat pun banyak yang telah kembali percaya kepada DJP.

Ada beberapa pernyataan yang saya sukai dari para narasumber, beliau mengatakan bahwa sistem serta strategi yang diterapkan itu bukanlah untuk ‘nangkepin’ orang-orang salah, bukan untuk menangkap para pegawainya akan tetapi untuk mengawasi agar para pegawainya menjadi tertib dan baik. Lalu beliau juga mengatakan bahwa kita khususnya dalam bekerja harusnya Jangan membenarkan yang biasa akan tetapi Biasakanlah yang benar dengan begitu diharapkan kita akan menjadi generasi penerus bangsa yang Anti Korupsi.

Kemudian pada Senin, 1 Juni 2015 kami kembali lagi ke KPPPT untuk memberikan laporan mengenai hasil presentasi kami serta kelompok lainnya karena pihak KPPPT ingin mengetahui apakah di instansi lain terdapat strategi yang baik yang nanti mungkin bisa diterapkan di KPPPT untuk mencegah korupsi.

Sejujurnya saya merasa kurang puas dengan presentasi yang ditampilkan kelompok lainnya karena saya pribadi tidak menemukan bentuk strategi yang matang dari instansi lainnya. Jawaban yang dituturkan kebanyakan adalah sosialisasi. Sosialisasi memang penting dan perlu namun jika hanya sosialisasi rasanya tidak akan cukup kuat untuk mencegah korupsi. Saya pun merasa cukup kecewa karena pada saat kami-The Bulletproof- mempresentasikan hasil wawancara, tidak ada yang bertanya kepada kami. Memang, ada tanggapan yang mengatakan bahwa presentasi kami sudah baik karena dari unsur videonya sendiri sudah lengkap dan bagus hanya saja kurang disuaranya. Kami jadi berpikir apakah presentasi kami ini memang sudah diterima dengan baik oleh para peserta atau hanya sekilas lalu saja.

Pada pertemuan di 1 Juni 2015 tersebut kami pun mendapat beberapa pendapat lagi dari Pak Ludi yang mengatakan bahwa ia memaklumi jawaban dari instansi lainnya karena memang begitulah yang disampaikan oleh narasumber lainnya, namun beliau memang menyayangkan karena beliau berharap paling tidak ada satu strategi yang baik yang bisa nantinya diterapkan di KPPPT. Beliau juga mengatakan bahwa peran hati nurani memang sangat penting namun suatu sistem yang dibangun juga akan sangat mempengaruhi. DJP yang telah menerapkan strategi sistematis saja masih tidak luput dari tindakan korupsi, apalagi jika tidak ada sistem yang diterapkan.

Pak Ludi juga menambahkan bahwa korupsi yang dilakukan para pegawai sekarang ini mungkin tidak separah dengan korupsi uang tapi lebih kepada pelanggaran kode etik. Beliau berpendapat bahwa sistem yang dibangun itu kan awalnya untuk menangani kasus yang besar, nah jika yang besar telah ditangani, sistem yang telah ada tersebut diharapkan mampu mengawasi agar yang dimulai dari kasus yang kecil-kecil lainnya tidak berakhir menjadi kasus-kasus yang besar sehingga akhirnya terciptalah kondisi yang tertib. Itulah mengapa suatu sistem anti korupsi yang konkrit sangat dibutuhkan.

Kesimpulan yang saya ambil dari wawancara terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong adalah pihaknya serta DJP telah berusaha dengan baik agar tidak terjadi tindak korupsi di instansinya dengan menerapkan strategi serta sistem anti korupsi yang sistematis akan tetapi kemungkinan itu akan tetap ada, kembali lagi ke hati nurani orang yang menjalaninya.

Advertisements