Tags

NAMA : AGENG BAMBANG SAPUTRO

NIM : 1402045054

PRODI : HUBUNGAN INTERNASIONAL

KELAS : HI – A (2014)

Pada tanggal 21 april 2015, saya dan kelompok saya ingin mengerjakan tugas ANTI KORUPSI, pertama kami ingin pergi ke BALAI KOTA SAMARINDA bertujuan untuk mewawancarai bapak walikota, sesampainya disana kami tidak menjumpai bapak walikota di tempat dan kami bertanya kepada anggota staf ahli dan mereka mengatakan bahwa bapak walikota sedang dinas di luar kota dan tidak tau kapan kembali, dan kami berniat untuk mewawancarai bapak wakil walikota dan kembali bertanya kepada staf ahli apakah bapak wakil walikota ada ditempat dan para staf wakil walikota berkata bahwa bapak wakil walikota sedang rapat di satu instansi pemerintahan samarinda dan staf bapak wakil walikota berkata agar kami menunggu, cukup lama kami menunggu bapak walikota datang ada sekitar 2 jam lamanya kami menunggu namun bapak wakil walikota tak kunjung datang dan kami pun berniat untuk melanjutkan besok harinya.

Pada tanggal 22 april 2015, kami melanjutkan melakukan tugas wawancara, dan kami kembali kembali ke balai kota samarinda untuk bertemu dengan bapak wakil walikota namun yang bersangkutan sudah terlanjur pergi dan juga kami terlalu siang pergi ke balai kota karena terbentur jadwal kuliah, dan kami melanjutkan pada keesokan harinya.

Pada tanggal 26 april 2015, saya dan kelompok saya melakukan perombakan dana mengganti tujuan wawancara kami ke DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dengan agenda ingin mewawancarai bapak ketua DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR namun kami mendapatkan banyak kendala, pertama kami memasuki kantor DPRD PROVINSI sesampainya didalam kami menemukan pemandangan yang aneh, karena kami datang itu di saat jam kerja namun kami tidak menemui anggota DPRD dan staf – staf lainnya, sangat sepi hanya ada PAMDAL (Pengamanan Dalam), disitu kami bertanya kepada PAMDAL kapan bapak ketua DPRD datang ke kantor, mereka berkata kurang tahu dan mereka menyuruh kami bertanya kepada  staf ahli ketua DPRD di lantai dua dan kami menemui staf ahli tersebut dan bertanya apakah bapak ketua DPRD ada di tempat dan dia berkata kalau bapak ketua sedang ada diluar kota dan staf ahli tersebut menyuruh kami pergi ke ruangan ketua III DPRD dan kami juga tidak mendapati bapak yang bersangkutan di tempat.

Pada tanggal 28 april 2015, kami kembali ke kantor DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. Pertama kami ke kembali  ke tempat staf ketua DPRD tetapi kami tidak menemukan bapak nya karena bapak nya mengadiri rapat. Kami menunggu cukup lama akhir nya kami memutus kan untuk makan sebentar dan kami ketemu bapak nya pas berpapasan di lift kami keluar dan bapak nya masuk lift. Dan kami mengikuti bapak nya sampai di atas akhir nya bapak nya tidak bisa menemui kami karena agenda yang begitu sibuk. Dan kami di arah kan ke anggota komisi DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR dan di sana kami menemukan tidak ada lagi pegawai padahal itu sudah cukup siang. Dan kami bertanya lagi PAMDAL yang kata nya para anggota DPRD tidak ada di tempat sedang ada tugas. Tetapi kami mendapati anggota DPRD terlambat untuk kerja. Dan kami menanyakan kepada OB di sana di mana letak ruangan komisi satu, mereka memberitau bahwa anggota komisi satu sedang ada di tempat semua nya. Lalu kami mendatangi ruangan komisi satu tersebut dan kami pertama-tama agak sedikit ditolak tetapi dengan semangat kami menunggu dan akhir nya salah satu dari mereka setuju untuk di wawancarai.

Adapun beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada anggota komisi satu tersebut :

  1. Apakah di kantor DPRD PROVINSI ini pernah terjadi korupsi ?
  2. Apa penyebab terjadi korupsi tersebut ?
  3. Mengapa terjadi korupsi di kantor ini ?
  4. Bagaimana pencegahan korupsi di kantor ini ?

Kesimpualan dari pertanyaan tersebut bahwa setiap instansi bisa terjadi korupsi apa bila tidak ada pembentengan terhadap korupsi tersebut, apabila terjadi korupsi jangan langsung menuduh bahwa kantor tersebut cacat atau korup tetapi liat dari mana asal muasal korupsi tersebut. Sedangkan kalau di kantor DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR itu sendiri apa bila ketahuan melakukan tindak korupsi maka akan mendapat kan sanksi terberat pemecatan secara tidak hormat dari pegawai negeri. Di DPRD sendiri mempunyai cara agar tidak ada pegawai di sana yang melakukan korupsi, mereka melakukan penasehatan terhadap para pegawai yang terlambat dan mereka tidak pernah bosan melakukan nasehat pas apel. Mereka melakukan hal tersebut secara tegas dan tidak memandang itu siapa saja.

Advertisements