Tags

,

Di bulan April kelompok kami telah melakukan wawancara di satu birokrasi dan satu partai politik. Untuk melakukan wawancara tersebut kami membagi kelompok  kami menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama terdiri dari Eka dan Riskqa, kelompok kedua yaitu Dini, Qintamani, dan Yunda, dan kelompok tiga terdiri dari Randa dan Yani. Kelompok pertama bertugas untuk mewawancarai partai politik dan kami memutuskan untuk mewawancarai Partai Demokrat. Kelompok kedua mewawancarai staf Biro Hukum di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Dan kelompok tiga bertugas mewawancarai petinggi di kantor DPD. Namun kelompok tiga tidak dapat melakukan wawancara karena  keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pihak kami dan DPD.

Kelompok pertama melakukan wawancara pada Rabu, 29 April 2015 di sekretariat  cabang Partai Demokrat  Jalan Juanda, Samarinda Kalimantar Timur. Dan kelompok dua melakukan wawancara pada Kamis, 30 April 2015 di Kantor Gubernur Kalimantar timur Biro Hukum. Bentuk laporan kedua kelompok adalah essay yang akan terbagi menjadi dua yaitu essay pertama wawancara bersama Partai Demokrat cabang Samarinda dan yang kedua wawancara bersama staf Biro Hukum di kantor Gubernur Kalimnatan Timur.

Wawancara Bersama Staf Biro Hukum di Kantor Gubernur

Kalimantan Timur

Pada 29 April 2015 kelompok kedua, yang terdiri dari Dini, yunda, dan Qintamani pergi ke kantor Gubernur dengan tujuan  mewawancarai Gubernur Kalimantan Timur. Setibanya kami disana, kami diminta untuk datang ke Biro Umum untuk membuat janji dengan Gubernur. Kebetulan pada hari itu Gubernur sedang tidak keluar kota untuk satu dan lain hal dan kemungkinan kunjungan keluar kota ini membtuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu salah satu staf di BIro Umun mengatakan bahwa membuat janji dengan Gubernur membutuhkan beberapa tahap sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk bisa bertemu langsung dan bisa mewawancarai beliau. Karena waktu untuk mengumpul tugas ini juga terbatas akhirnya kami memutuskan untuk tidak mewawancarai Gubernur dan menggantinya dengan Sekertaris Daerah. Namun beliau juga sedang melakukan kunjungan. Staf dari Biro Umum ini pun memberi kami beberpa pilihan untuk tetap bisa mewawancarai orang dari kantor Gubernur, yang layak untuk diwawancarai yaitu staf Biro Hukum

Staf Biro Umum : kalau tidak wawancara staf dari Biro Hukum saja mbak-mbak. Mereka                                                 mudah ditemui, hari ini pun bisa. Tapi surat mbak-mbak harus                                                                   diperbaiki dulu karena masih ada di beberapa bagian yang kurang jelas                                        dan sebaiknya tujuan yang diwawancara diganti menjadi Staf Biro                                                        Hukum.

Mendengar saran tersebut kami langsung berdiskusi lagi, membandingkan siapa kira-kira yang bisa memberi informasi lebih mengenai kasus korupsi di kantor ini antara Gubernur atau Staf Biro Hukum. Akhirnya kami memilih untuk mewawancarai Staf Biro Hukum dengan meyakini bahwa orang-orang yang ada di Biro Hukum sudah sangat familiar dengan kasus-kasus seperti ini dan lebih memahami tentang hukum. Kami pun kembali ke kampus hari itu dan segera memperbaiki surat izin untuk mewawancarai staf Biro Hukum keesokan harinya.

Pada Kamis, 30 April 2015 jam 11 kami tiba di kantor Gubernur Kalimantan Timur. Surat izin yang sudah diperbaiki sudah siap. Di meja resepsionis kami diberi tahu untuk ke lantai 6 jika ingin menemui staf Biro Hukum. Kami pun pergi ke lantai 6 dan dengan mudah menemukan ruangan Biro Hukum. Disana kami disambut dengan ramah oleh seorang wanita yang terlihat seperti ketua di biro ini karena beliau memiliki ruangan sendiri. Setelah menjelaskan maksud kedatangan kami beliau mengarahkan kami ke bagian Bantuan Umum yang diketua oleh bapak Evendi yang menjadi salah satu narasumber kami dan narasumber kami yang lain adalah bapak Muhammad Fajar sebagai staf pelaksana di bagian ini.

Bapak Evendi: jadi apa yang bisa kami bantu?

Dini                  : kami dari Unmul pak, kemari unutk melakukan wawancara mengenai                                          kasus korupsi yang pernah terjadi di lingkungan kantor Gubernur. Jadi                                            apakah kasus tersebut pernah terjadi Pak?

Sementara Pak Evendi mempersiapkan hal lain untuk diberikan kepada kami, Pak Fajar yang menjawab.

Bapak Fajar     : kasus korupsi memang pernah terjadi di lingkungan kantor tapi tentu kami                                  tidak bisa membuka hal tersebut karena bukan wewenang kami dan jika                                        karyawan kantor sudah menjadi tersangka kasus korupsi hal itu sudah                                                 urusan pribadi.

Dini                              : apakah kasus korupsi banyak terjadi?

Bapak Fajar     : ya, cukup banyak.

Ina                   : apa yang dilakukan pihak kantor dalam menangani karyawannya yang                                         korup?

Bapak fajar     : jika mereka memang sudah terbukti dan menjadi tersangka tentu mereka                                   akan dipecat. Namun sebelum menjadi tersangka tidak. Kami sebagai orang                                 biro hukum terlebih di bagian bantuan umum akan memberi dampingan                                  selama kasus mereka belum dilimpahkan ke kejaksaan, seperti                                                                  membantu dalam mengumpulkan bukti dll, dampingan yang                                                               kami berikan tidak hanya untuk karyawan-karyawan di kantor ini tetapi                                              juga masyarakan umum dan tidak hanya kasus         korupsi tetapi juga                                                             persengketaan tanah dan banya hal lain.

Dini                  : bapak tadi mengatakan bahwa kasus korupsi cukup sering terjadi, apakah                                    ada tindakan pencegahan korupsi yang menjadi program khusus di kantor                                ini?

Bapak fajar     : sifatnya ya sosialisasi anti korupsi, tahun kemarin kami juga mengundang                                   orang dari KPK, kepolisian, dan pihak berwenang lain untuk memberikan                           penjelasan secara langsung ke karyawan mengenai apa-apa saja yang                                                 termasuk tindakan korupsi itu. Kami harap sih, hal itu bisa mencegah                                              tindakan korupsi, karena sosialisasi tidak akan berdampak terlalu besar jika                                     keimanan dari dalam diri belum benar.

Yunda              : yang bapak jelaskan tadikan tindak pencegahan korupsi secara umum di                                     kantor ini, kalau khusus dari pihak biro hukum untuk para karyawan di biro                                 ini apa pak?

Bapak Fajar     : disini kami juga melakukan hal yang sama, sosialisasi dan selain itu kami                                    juga saling mengingatkan dan mengawasi.

Dini                              : menurut bapak pribadi hukuman apa yang pantas untuk para koruptor?

Bapak fajar     : penjara sih ya, kalau memang harus dihukum mati ya silahkan saja asal                         memang pantas, berartikan dia memang benar-benar merugikan negara.

Tak lama seseorang datang beliau dikatakan sebagai kepala subbagian di bagian bantuan umum. Kami pun menanyakan hal yang kurang lebih sama, dan beliau menjawab dengan jawaban yang lebih tegas dari Pak Fajar yang sangat menarik untuk diketahui.

Kabag              : kami adalah orang-orang yang mengerti tentang hukum karenanya kami                                    menolak dengan tegas tindakan ini. Kami setuju mereka diberantas. Cara                         pencegahan selain sosialisasi yaitu menolak segala konsultasi hukum untuk                              mempersingkat prosedur yang harus mereka lewati. Tapi untuk karyawan                         atau ada orang yang tersangkut masalah hukum seperti tindakan korupsi                                  kami akan memberikan dampingan seperti yang sudah dijelaskan  tadi,                             bukan untuk membuat mereka lolos dari jerat hukum tapi utnuk segera                                         membuktikan mereka salah atau tidak. Karena orang yang menjadi                                                           tersangka belum tentu salah bisa-bisa hanya salah komunikasi selama dia                                     belum menjadi terdakwa.

Penjelasan Bapak Evendi juga hampir sama beliau secara tegas menolak itndakan korupsi ini. Siang itu sesi wawancara kami diakhiri dengan foto bersama dan pihak Biro Hukum memberika beberpa materi yang menyangkut tindakan korupsi berupa hardfile dan softfile agar bisa dijadikan bahan bacaan.

Kesimpulan dari wawancara kami hari itu adalah Biro Hukum di kantor Gubernur benar-benar menolak tindakan korupsi.

Wawancara Bersama Partai Demokrat

Eka dan Risqa adalah tim yang bertanggung jawab utnuk mewawancarai parpol, dan kami setuju kelompok kami setuju untuk mewawancarai Partai Demokat cabang Samarinda. Pada 29 April 2015 jam setengan 10 pagi, Eka dan Riska menuju sekretariat partai Demokrat di jalan Juanda. Disana mereka disambut dnegan ramah pula oleh anggota-anggota partai. Namun sayang ketua cabang  partai yang dituju sebagai narasumber tidak ada karena masih mengikuti rapat. Setelah menunggu beberapa lama dan belum kembali juga salah satu anggota membri saran ke pada tim ini unutk kembali pada pukul satu yang kemungkinan ketua sudah berada di tempat. Eka dan Riska pun kembali kekampus untuk mengikuti kelas terakhir mereka di hari Rabu itu.

Pukul satu siang mereka sudah berada di sekretariat partai Demokrat, namun sayang mereka harus kembali menunggu karena ternyata Bapak Ketua masih mengikut rapat. Setelah kurang lebih satu jam seseorang mengajukan diri utnuk diwawancara beliau bernama Rachmadi kasim dari kepala bagian pertanian untuk partai Demokrat. Beliau mengatakan bahwa partai Demokrat juga menolak tindakan korupsi. Meskipun banyak tindakan korupsi yang dilakukan oleh anggota partai di pusat sana bukan berarti mereka akan menerima keadaan tersebut dan mengikutinya meskipun mereka berada di daerah. Sebagai bukti di cabang ini belum pernag terjadi tindakan korupsi. Hal yang pertama dilakukan untuk tersangka kasus koruptor yaitu menonaktifkan keanggotaannya dan jika memang sudah terbukti tentu akan dipecat. Dari partai cabang Samarinda, selain akan melakukan pencegahan saperti yang sudah dijelaskan mereka juga akan melakukan pencegahan dari keluarga juga yaitu dengan menerapkan nilai-nilai kebaikan agar tertanam sejak dini oleh diri sendiri dan keluarga. Cara pencegahan yang dilakukan partai ini adalah mengkader orang-orang yang memiliki track record yang baik serta memiliki visi misi yang sama dengan partai demokrat serta memiliki passion dalam berpolitik untuk mengubah kehidupan bangsa. Bapak Rachmadi juga memberi saran agar menolak saja uang suap saat pemilu bagi para pemilih.

Kesimpulan dari wawancara ini adalah partai Demokrat sebagai pengusung pemimpin bangsa juga menolak tindakan korupsi yang merugikan bangsa ini dan tidak segan untuk memecat anggotanya yang tersandung kasus korupsi.

Anggota Anti-Corruption’s Warriors:

  • Dini Hariyatti 1402045031
  • Eka Novita Sari 1402045047
  • Randa Nur Pratama 1402045035
  • Nur Hariyani B  1402045002
  • Risqa Rahmanatania AS  1402045005
  • Qintamani Isthigfarin Q  1402045018
  • Yunda Hestya Saputri  1402045003

 

Advertisements