Tags

,

Pendidikan Anti Korupsi, salah satu mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Ibu Unis sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi untuk kelas kami yaitu kelas hubungan internasional a 2015 pun memberikan tugas untuk mewawancarai beberapa instansi pemerintahan atau partai politik di Samarinda untuk mengetahui secara umum apakah di instanti-instansi tersebut pernah terjadi tindak korupsi, serta penanganan dan pencegahannya.

The Bulletproof adalah nama yang kami pilih untuk mewakili kelompok kami dalam tugas pendidikan anti korupsi. Setelah sedikit pembicaraan akhirnya kami memutuskan untuk mewawancarai salah satu kantor pajak di Samarinda. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong, ada beberapa alasan yang membuat kami memilih KPPPT yaitu; kantor pajak merupakan salah satu instasi yang bersentuhan langsung dengan salah satu sumber penghasilan negara; banyaknya kasus tindak korupsi yang terungkap secara nasional yang melibatkan pegawai pajak; serta karena orangtua dari salah satu anggota kami yaitu Ayu Lintya Ningrum merupakan salah satu pegawai dari KPPPT. Narasumber kami dalam wawancara tersebut adalah Bapak Ludi Fitrian (Ketua Unit Kepatuhan Internal KPPPT), Bapak Basuki Hermawan (Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPPPT selaku Pejabat Pengganti Kepala Kantor KPPPT), serta Bapak Beni Tito.

Kami tidak menghadapi banyak kendala dalam melakukan wawancara tugas tersebut karena pihak dari KPPPT sangat bekerjasama dalam wawancara tersebut walaupun ada sedikit perubahan jam wawancara.

Perjalanan kami mulai pada hari Senin, 27 April 2015. Sepulang kuliah sekitar jam 14.15 kami pergi ke KPPPT untuk membuat janji temu dan meminta izin melakukan wawancara di sana. Sesampainya di KPPPT kami disambut oleh Bapak Ludi Fitrian selaku Ketua Unit Kepatuhan Internal KPPPT. Beliau menyambut hangat kedatangan kami. Setelah kami mengatakan perihal kedatangan kami yaitu untuk meminta janji temu untuk melakukan wawancara sebagai tugas dari mata kuliah pendidikan anti korupsi, beliau sangat mendukung dan merespon baik bahkan sebenarnya kami bisa saja langsung melakukan wawancara saat itu juga akan tetapi karena kami belum memiliki surat pengantar tugas dari fakultas akhirnya kami memutuskan utntuk bertemu kembali di hari Kamis, 30 April 2015 pada jam 08.30.

Esok harinya, Selasa, 28 April 2015 kami baru membuat surat pengantar tugas. Kami hanya membuat satu surat saja karena sudah yakin dengan KPPPT sehingga tidak perlu membuat cadangan lainnya.

Kamis, 30 April 2015. Pagi-pagi sekali kami sudah bersiap-siap untuk melakukan wawancara. Pada jam 08.30 kami telah berkumpul di KPPPT akan tetapi setelah kami menghubungi Pak Ludi ternyata beliau tidak bisa bertemu kami sampai jam 11.00 karena ada rapat mendadak untuk membahas pergantian kepala kantor. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang terlebih dahulu akan tetapi sekitar jam 10.30 , Pak Ludi mengabari lagi bahwa rapatnya diperpanjang sehingga beliau bisa ditemui setelah jam 13.00 siang akan tetapi karena kami pun ada kelas sistem ekonomi pada jam 13.00 sehingga janji temu kami mundurkan menjadi pukul 14.30. Sepulang kuliah kami segera bergegas menuju KPPPT, di sana Pak Ludi telah ditemani oleh Pak Beni. Sebelumnya pada hari Senin kami telah memberikan gambaran pertanyaan apa saja yang akan kami tanyakan kemudian Pak Ludi memberi saran bahwa beliau nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut tetapi bukan dengan sistem wawancara biasanya yang hanya duduk dan berbincang akan tetapi pihak KPPPT akan menyiapkan bahan presentasi dari Dirjen Pajak serta beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui penjelasan yang akan dipaparkan oleh beliau. Berikut adalah pertanyaan yang kami sampaikan kepada KPPPT :

  1. Apa saja visi dan misi dari Dirjen Pajak atau KPPPT?
  2. Apa saja tata tertib kepagawaian yang berlaku di KPPT?
  3. Apakah pernah terjadi pelanggaran terhadap tata tertib tersebut?
  4. Bagaimana startegi pencegahan tindak korupsi di KPPT?
  5. Apakah strategi tersebut telah efektif diterapkan di KPPPT?
  6. Bagaimana KPPPT menyikapi kasus besar korupsi yang pernah terjadi di Dirjen Pajak seperti kasus Gayus Tambunan?
  7. Apa pengaruh kasus tersebut terhadap Dirjen Pajak di mata masyarakat?
  8. Bagaimana KPPPT menyikapi para wajib pajak yang berusaha untuk mengurangi beban pajaknya yang berimbas juga terhadap perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pegawai Dirjen Pajak?

Sebelum presentasi Pak Beni dimulai, Pak Basuki datang memasuki ruangan wawancara kemudian diperkenalkan oleh Pak Ludi kepada kami. Setelah mengetahui bahwa kami akan melakukan wawancara terkait anti korupsi, beliau sangat mengapresiasi kegiatan tersebut, beliau berkata bahwa pendidikan anti korupsi memang sangat penting apalagi jika ditanamkan sejak dini serta di kalangan para akademisi karena para sosok muda inilah nanti yang akan menggantikan beliau-beliau yang terdahulu. Beliau sangat senang karena kami memilih kantor pajak sebagai salah satu tujuan observasi karena DJP merupakan salah satu instansi yang sangat berpengaruh terhadap penghasilan negara, terkait dengan anti korupsi beliau mengatakan bahwa DJP sangat dekat dengan KPK. Beliau mengatakan memang pernah terjadi kasus besar korupsi di DJP sehingga itulah yang menjadikan motivasi DJP agar lebih baik lagi dalam melakukan pengawasan serta kinerjanya. Oleh karena itu DJP sangat dekat sekali dengan KPK, bukan karena ingin mencari ‘teman’ agar mudah melakukan korupsi akan tetapi agar pengawasan terhadap DJP menjadi lebih ketat. Namun sayangnya saat beliau mengeluarkan pendapatnya kami belum sempat merekamnya. Karena ada beberapa hal, beliau pun pamit untuk kembali ke ruangannya.

Wawancara kemudian resmi dimulai dengan presentasi oleh Pak Beni yang  awalanya memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan korupsi serta gratifikasi kemudian beliau menjelaskan mengenai visi dan misi Dirjen Pajak. Visi DJP adalah menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara terbaik di wilayah Asia Tenggara sedangkan misi DJP adalah menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan UU Perpajakan secra adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat. DJP juga menanamkan nilai-nilai Kementrian Keuangan seperti Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan.

Kemudian presentasi dilanjutkan oleh Pak Ludi. DJP memiliki sistem pengendalian intern pemerintah yang merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Kemudian apabila terjadi pelanggaran akan dilakukan evaluasi terpisah kemudian dilakukan tindak lanjut serta pemantauan berkelanjutan. Di setiap kantor pajak di seluruh Indonesia yang berjumlah kurang lebih 370 kantor, memiliki Unit Kepatuhan Internal yang memiliki tugas :

  1. Pemantauan pengendalian Intern.
  2. Pemantauan pengelolaan atau manejemen resiko.
  3. Pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai.
  4. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.
  5. Perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

Selain itu, DJP juga menanamkan 5 budaya kerja yaitu satu informasi perhari, dua menit sebelum jadwal, tiga salam perhari, plan, do, check, act (PDAC), dan 5R (ringkas, rapi, resik, rawat, rajin). Terkait dengan pelanggaran di KPPPT, beliau berkata bahwa selama ini di kantor tersebut tidak ada pelanggaran yang melibatkan korupsi uang akan tetapi lebih kepada kode etik misalnya main waktu, tentu saja ada hukumannya sesuai dengan PP no.53 tahun 2010 mengenai hukuman disiplin PNS misalnya adanya empat layer pemotongan penghasilan bahkan pemecatan dari jabatan. Kemudian beliau bertanya apakah semuanya ini untuk mencari orang salah? Untuk menangkap para pegawai-pegawai? Jawabnya tidak begitu juga, semuanya ini diterapkan untuk perbaikan. Agar yang belum baik menjadi baik dan yang sudah baik agar tetap baik. Jangan berkata “ah, itu sudah biasa..”, pada pelanggaran-pelanggaran kecil, kita harusnya jangan membenarkan yang biasa, akan tetapi membiasakan yang benar. Kalau kita telah terbiasa membiasakan yang benar maka fraud-fraud yang ada akan berkurang bahkan hilang.

Kemudian kita beralih pada strategi anti korupsi yang diterapkan oleh Dirjen Pajak. Metode pemantauan yang dilakukan oleh DJP yaitu, di setiap kantor pajak biasanya akan melakukan sidak untuk mengetahui apakah ada pelanggaran-pelanggaran di kantor tersebut. Survey wajib pajak, apakah data-data telah sesuai dengan yang ada. Lalu ada metode Blind surveillance yaitu menyelidiki suatu kantor pajak dengan menyamar sebagai wajib pajak, meode ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada pegawai DJP yang ‘nakal’ terhadap wajib pajak saat melaksanakan tugasnya. Metode ini dahulu pernah berhasil menemukan pegawai-pegawai pajak yang nakal. Serta dengan metode pemantau dalam bentuk lainnya. Setiap pegawai DJP saat perekrutan pasti akan diminta untuk menandatangani pakta integritas kepegawaian. Kemudian terkait dengan wajib pajak yang melakukan kecurangan, tentunya DJP sendiri terus melakukan perbaikan agar hal-hal tersebut tidak terjadi. DJP juga sering melakukan pengecekan data berkala mengenai wajib pajak apakah sesuai dengan data yang ada dan jika tidak pasti akan segera ditindak lanjuti.

Strategi anti korupsi yang paling mutakhir yang diterapkan oleh DJP adalah Whistle Blowing System adalah sistem pengaduan yg ada di DJP yang menampung laporan ataupun pengaduan terhadap dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya. Cara kerjanya adalah, pengawasan terhadapa sesama pegawai DJP. Misalnya, saat B mengetahui bahwa A melakukan tindak korupsi, B bisa langsung melaporkan kepada DJP melalui aplikasi whistle blowing system yang ada di website kementrian keuangan akan tetapi bisa juga langsung ke unit kepatuhan internal yang ada di kantornya. Akan tetapi dalam melaporkan memang harus disertai dengan bukti yang kuat bahwa A benar melakukan tindak korupsi agar tidak terjadi kesalahan penangkapan. Kemudian untuk B yang melaporkan A tentu saja ada reward yang bisa diperolehnya, dapat berupa material (uang misalnya), pilihan kembali ke homebasenya (ia domisili Surabaya akan tetapi bekerja di kantor cabang Samarinda, ia bisa meminta untuk kembali bekerja di Surabaya), dan tentu saja B yang melaporkan tindak korupsi itu akan dilindungi identitasnya. Jadi pada dasarnya adalah saling mengawasi antar pegawai karena menurut DJP, pengawasan yang dilakukan oleh teman sendiri itu pasti akan lebih efektif daripada hanya melakukan sidak. Selama ini di KPPPT belum pernah terjadi pelaporan melalui sistem ini. Akan tetapi sekali lagi sistem ini bukan berarti apabila ada pegawai yang melakukan sedikit kesalahan akan langsung di hukum, tentunya melalui proses peringatan terlebih dahulu dan kalau masih bandel juga tentu akan segera ditindak lanjuti.

Kemudian, KPPPT juga membuat banner serta slogan-slogan yang mengajak pegawai pajak akan lepas dari korupsi seperti “DJP Bersih di tangan kita.”, kemudian tolak gratifikasi, dan lain-lainnya.

Setelahnya kami pun melontarkan dua pertanyaan tambahan, pertama adalah dengan sistem yang telah tersruktur dan sistematis tersebut apakah masih ada kemungkinan bahwa pegawai pajak akan tetap melakukan korupsi? Dijawab oleh Pak Ludi bahwa yang namanya tindakkan korupsi itukan seperti air. Walaupun sudah ditutup jalannya dia pasti masih saja mencari celah untuk keluar. Nah, bagitu pula dengan kasus korupsi. Saat telah ditanggulangi satu kasus, telah ditutup lubangnya, timbul lagi satu kasus baru. Jadi tugas mereka adalah mencari tahu apa sebenarnya akar permasalahannya, apa latar belakang perbuatan tersebut sehingga nantinya mereka akan melakukan perbaikkan lagi berusaha agar tindakkan tersebut tidak terulang. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa sebagus apapun sistem yang telah diterapkan, akan kembali lagi kepada hati nurani orang yang menjalakannya.

Pertanyaan kedua adalah dengan peran media massa yang sangat menyoroti kasus korupsi Gayus Tambunan serta kasus-kasus korupsi lainnya di DJP yang menjadikan wajah DJP menjadi negatif di masnyarakat sehingga masih banyak yang belum mengetahui sisi positif dari DJP, bagaimana KPPPT menyikapi hal tersebut? Dijawab oleh Pak Ludi serta Pak Basuki bahwa memang benar peran media massa sangat besar menyoroti kasus Gayus Tambunan lalu, namun hal ini sekali lagi menjadikan motivasi kepada DJP serta KPPPT untuk lebih baik lagi. Karena seperti analogi bahwa kertas yang putih bersih apabila terkena noda hitam setitik saja maka kertas itu akan terlihat kotor, begitu pula instansi-instansi di pemerintahan ini, semuanya awalnya didirikan tentu dengan niatan yang baik akan tetapi kebaikan itu jika telah dirusak oleh satu orang saja maka pasti terlihat jelek juga. Sudah tidak bisa dihindari lagi, akan tetapi hal tersebutlah yang memacu DJP lebih baik lagi agar tidak ada Gayus yang lainnya. Juga sampai ada yang menyatakan untuk boikot pajak, bagaimana hendak memboikot pajak kalau hampir 80% penghasilan negara kita ini berasal dari Pajak. Jadi memang peran media massa sangat besar akan tetapi mereka juga sering melakukan sosialisasi agar wajib pajak rajin membayar pajaknya, bahwa sebenarnya membayar pajak itu juga untuk kebaikkan bersama dan akhirnya saat ini hasilnya sudah lumayan baik. Kepercayaan itu sudah mulai kembali. Serta beliau mengatakan bahwa kami para akademisi juga peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi mengenai DJP, mengenai pajak. Saat ini DJP pun telah melakukan kerjasama dengan Fakultas Ekonomi dalam mengadakan tax corner sehingga para akademisi pun mampu untuk mengerti, mempelajari, serta mengawasi tentang pajak tersebut.

Kemudian, Pak Ludi juga menambahkan bahwa korupsi itukan tindakan komunal yang negatif, nah KPPPT berusaha agar tindakan komunal yang dilakukan oleh para pegawainya adalah tindakan yang positif seperti melakukan senam pagi setiap hari Jum’at di lapangan parkir KPPPT, melakukan sosialisasi anti korupsi, dan lain sebagainya.

Pak Ludi juga memperlihatkan kami sebuah video berjudul Aku Peduli dari DJP yang digunakan untuk mensosialisasikan anti korupsi. Jujur saja kami tersentuh dengan isi video. Video tersebut bercerita tentang seseorang yang awalnya sangat pesimis melihat perubahan masa depan bangsa Indonesia namun ia berubah pikiran dan yakin bahwa bangsa ini mampu berubah menjadi lebih baik dan berikut ini adalah kutipan dari video tersebut “Aku peduli, tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku, duit banyak, hidup senang, posisi, jauh lebih penting dari keadilan, integritas, moral, aku yakin dan pasti harapan negaraku masih menjunjung moral yang tinggi tapi itu gak bakal bertahan, nafsu lebih dinomor satukan, trend menunjukkan anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita, aku nggak percaya Indonesia bakal tetap jaya, memandang kedepan, aku melihat degradasi moral melanda anak muda, kawin cerai apa salahnya? Korupsi udah jadi budaya, video mesum itu mah biasa, nggak bisa dibilang lagi masih ada yang  peduli dengan bangsa ini, udah jelas banget, generasi ini udah hancur dan gak ada harapan, sunguh lucu dan konyol kalo kita pikir, kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik” tapi kita masih bisa mengembalikan itu semua “kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik,sungguh sedih dan konyol kalo kita pikir, generasi ini udah hancur dan gak ada harapan, udah jelas banget masih ada yang peduli dengan bangsa ini, nggak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa,korupsi udah jadi budaya, kawin cerai apa salahnya, degradasi moral melanda anak muda, memandang kedepan aku melihat indonesia akan tetap jaya, aku nggak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita, trend menunjukkan nafsu lebih dinomor satukan tapi itu gak bakal bertahan, negaraku masih menjunjung moral yang tinggi, ada harapan, aku yakin dan pasti  moral,integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak, itu bukan yang paling penting buat aku tapi masa depan bangsaku, aku peduli”  Dengan selesainya video Aku Peduli, selesai juga lah wawancara kami kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong pada Senin, 30 April 2015 jam 17.00.

Kesimpulan yang kami ambil dari wawancara tersebut adalah pihak DJP serta KPPPT telah berusaha sebaik mungkin menghindarkan para pegawainya dari tindakan pelanggaran baik secara kode etik maupun tindakan korupsi dengan strategi-strategi yang telah disebutkan di atas akan tetapi dengan berita yang kita lihat di media massa, tindakan  korupsi tersebut tidak terlepas lagi dari hati nurani orang tersebut. Maka, kami kutip dari yang dikatan oleh Pak Ludi bahwa kita harusnya Jangan membenarkan yang biasa akan tetapi Biasakanlah yang benar dengan begitu diharapkan kita akan menjadi generasi penerus bangsa yang Anti Korupsi.

Rabu, 23 Mei 2015 merupakan hari yang kami pilih untuk melakukan presentasi karena pada pertemuan sebelumnya, kelompok kami masih belum siap dengan durasi video yang sedikit lebih panjang dari yang diminta oleh Ibu Unis. Walaupun pada pertemuan tersebut Ibu Unis tidak bisa hadir di kelas. Namun sayangnya pada presentasi kami, tidak ada yang membawa sound system sehingga suara dari video kami tidak terlalu terdengar dan terpaksa harus kami skip langsung pada video Aku Peduli, itu pun dengan bantuan suara dari Fahrurrozi sehingga kami merasa lumayan kecewa dengan hal tersebut. Setelah kami meminta maaf akan kekurangan dari video kami tersebut, kami pun menjelaskan secara singkat isi dari wawancara kami. Saat memasuki sesi tanya jawab, tidak ada yang menanyakan tentang isi wawancara kami. Pertanyaan lebih sering dilontarkan kepada dua kelompok lainnya yaitu The Secret Agent dan The Untoucheable. Setelah perdebatan yang cukup panjang karena durasi video dari kelompok The Untoucheable sekitar 23 menit akhirnya The Untoucheable berkata bahwa kenapa tidak ada pertanyaan atau tanggapan yang dilontarkan kepada kelompok kami(The Bulletproof) kemudian dijawab oleh kelompok kami bahwa penjelasan yang kami sampaikan sudah cukup jelas walaupun memang kekurangan kami adalah tidak adanya sound system yang memadai akan tetapi kami telah berusaha mengedit durasi wawancara selama dua jam hanya menjadi tujuh menit saja. Kemudian kami mendapat tanggapan dari Saudari Hariyani bahwa memang benar kelompok kami memiliki kekurangan di suara video tersebut akan tetapi dari isi video beserta penjelasannya sudah cukup jelas. Kami tentunya sangat berterimakasih dengan tanggapan tersebut akan tetapi jujur saja kami masih kecewa karena tidak menampilkan video tersebut dengan baik.

Sebenarnya dari pihak KPPPT meminta kami mengadakan pertemuan kembali dengan beliau untuk membahas mengenai bagaimana strategi anti korupsi di instansi-instansi lain yang dilakukan observasi oleh teman-teman dari kelompok lainnya. Beliau berharap apabila ada strategi yang lebih baik dari instansi lainnya, KPPPT dapat menerapkannya untuk pegawainya sehingga menjadi lebih baik lagi akan tetapi karena presentasi harus berlangsung selama tiga minggu serta kesibukkan dari pihak KPPPT sehingga setelah melakukan dua kali janji temu, kami baru bisa bertemu pada Senin, 01 Juni 2015.

Pada tanggal 1 Juni 2015 akhirnya kami mampu untuk mengadakan pertemuan kembali dengan pihak KPPPT. Pada pertemuan tersebut kami memenuhi janji kami untuk melakukan report mengenai presentasi wawancara serta mengenai strategi-startegi dari instansi-instansi lainnya yang telah diwawancari oleh teman-teman dari kelompok lain. Pihak KPPPT sebenarnya mengharapkan agar dari hasil wawancara teman-teman ke instansi lain dapat memberikan informasi baru tentang bagaimana strategi anti korupsi di instansi lainnya sehingga jika nantinya ada yang baik serta sesuai dengan KPPPT, beliau ingin mencoba mengaplikasikannya di KPPPT.

Awal pertemuan kami mulai dengan menceritakan bagaimana saat kami mepresentasikan wawancara serta respon dari teman-teman. Kemudian kami pun menjelaskan mengenai strategi-strategi yang diperoleh oleh kelompok lain, yang bisa kami tangkap dari penjelasan teman-teman adalah secara umum instansi-instansi lainnya bahwa srategi anti korupsi lebih menekankan kepada hati nurani pegawai-pegawainya, serta sosialisasi anti korupsi dan pengawasan internal. Sejujurnya, kami kelompok The Bulletprof belum menemukan bentuk strategi anti korupsi yang konkrit dari hasil wawancara kelompok lainnya. Saat mendengar bahwa kelompok lainnya ada yang mewawancarai kepolisian, BPK, KPU, DPRD Provinsi, sejujurnya kami memiliki pengharapan besar agar ada informasi mengenai strategi anti korupsi yang konkrit serta sistematis dari instansi-instansi tersebut, namun sayangnya dari hasil wawancara yang ditampilkan kami masih belum bisa melihatnya.

Respon yang kami terima dari pihak KPPPT yaitu Pak Ludi adalah memaklumi hal tersebut tapi memang cukup disayangkan karena beliau berharap agar paling tidak ada satu strategi baru yang bisa mereka coba terapkan karena yang beliau ingin ketahui sebenarnya adalah bagaimana langkah-langkah perbaikan yang diterapkan, jika hanya sosialisasi hal tersebut lebih kepada pencegahan sebelum adanya korupsi akan tetapi bagaimana perbaikkannya, apakah akan tetap seperti sebelumnya.

Kemudian beliau berkata bahwa memang benar tindak korupsi pastilah kembali lagi kepada hati nurani orang tersebut akan tetapi jika tidak ada sistem yang mengawasi mereka tentu saja akan sangat kacau, bahkan pihak DJP yang telah menerapkan strategi anti korupsi yang sistematis saja masih ada pihak yang bandel dan melakukan tindak korupsi, kembali lagi kepada analogi air yang telah ditutup jalan keluarnya tapi masih saja mencari celah, begitu pula korupsi apalagi jika ada kesempatan serta kebutuhan. DJP sendiri sebenarnya belajar banyak dari kasus Gayus Tambunan yang lalu, dari kasus tersebut DJP terpacu untuk semakin meningkatkan pengawasan terhadap pegawainya karena dengan sistem yang sudah ada saja Gayus mampu untuk menembusnya, oleh karena itu DJP sangat tidak mengharapkan ada Gayus lainnya.

Pak Ludi juga menambahkan bahwa korupsi yang dilakukan para pegawai sekarang ini mungkin tidak separah dengan korupsi uang tapi lebih kepada pelanggaran kode etik. Beliau berpendapat bahwa sistem yang dibangun itu kan awalnya untuk menangani kasus yang besar, nah jika yang besar telah ditangani, sistem yang telah ada tersebut diharapkan mampu mengawasi agar yang dimulai dari kasus yang kecil-kecil lainnya tidak berakhir menjadi kasus-kasus yang besar sehingga akhirnya terciptalah kondisi yang tertib.  Itulah mengapa suatu sistem anti korupsi yang konkrit sangat dibutuhkan.

Pihak DJP -pihak KPPPT- sangat mengaharapkan agar strategi yang telah diterapkan di DJP dapat menjadi inspirasi oleh instansi-instansi agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap para pegawainya serta menjadi informasi yang berguna bagi para akademisi dan masayarakat luas.

Dengan selesainya tulisan ini kami ingin mengucapkan terikamakasih pada semua pihak, kepada Ibu Unis W. Sagena, Bapak Ludi Fitrian, Bapak Basuki Hermawan, Bapak Beni Tito, Ibu Lilik, teman-teman Hubungan Internasional A 2014 serta Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kami dalam melaksanakan tugas. Sekian dari kami, Terimakasih.

Anggota The Bulletproof :

Asih Dewi Lestari : 1402045014
Ayu Lintya Ningrum : 1402045034
Bella Arisandy : 1402045010
Asih Dewi Lestari : 1402045013
Fahrurozi : 1402045056
Mitha Azrina : 1402045006
Yessi Adeynasaputri : 1402045001

Advertisements